Sunday, April 14, 2013

Komisi III Pertanyakan Izin Pembangunan Jembatan Gg Putra Daha

0


Usulan Masyarakat, Tapi Diduga untuk Ruko

BANJARMASIN - Tidak jelasnya realisasi pembuatan jalan ganda di Jl Veteran pasca normalisasi sungai di kawasan tersebut, berdampak pada maraknya pembangunan jembatan oleh masyarakat. Selain mengurangi fungsi sungai, kondisi ini juga merusak estetika kota.

Pemerintah kota sendiri berulang kali menyatakan sangat selektif dalam mengeluarkan izin pembangunan jembatan di atas sungai yang telah dinormalisasi, hanya untuk kepentingan masyarakat banyak yang disetujui, sedang pembangunan jembatan untuk perseorangan tidak diperkenankan.

Nyatanya, Komisi III DPRD Kota Banjarmasin mendapat laporan dari masyarakat soal pembangunan sebuah jembatan baru di Jl Veteran yang diduga untuk ruko di dekat Gg Putra Daha.
"Gang itu kecil saja, kurang lebih dua meter. Jumlah KK (kepala keluarga) juga sedikit, kurang lebih 15 KK. Kemudian, di sebelah gang kira-kira 50 meter, sudah ada jembatan. Ini yang kami tidak mengerti bagaimana izin (membangun jembatan baru) bisa diberikan," tutur anggota Komisi III M Firmansyah.

Ia menambahkan, pemberian izin dirasa semakin ganjil karena lebar jembatan yang akan dibangun lebih lebar dari jalan gang. Selain itu, pembangunan jembatan yang sudah mengantongi izin dari pemko itu bakal digarap oleh pemilik ruko.

"Kalau memang untuk kepentingan masyarakat, harusnya pemerintah yang bangun, ya kan?" tukasnya.

Menanggapi masalah ini, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Drainase (DSDAD) Kota Banjarmasin Muryanta mengungkapkan, di kawasan-kawasan yang sungainya sudah dinormalisasi, seperti di Jl Veteran, pihaknya sangat ketat memberi rekomendasi pembangunan jembatan.

Ia menjelaskan, DSDAD sebenarnya tidak merekomendasikan  pembangunan jembatan di Gg Putra Daha. Bahkan, pihaknya menolak sejak awal usulan diajukan.

"Tidak ada rekomendasi dari kami. Tapi setelah ditolak, kemudian masuk usulan atas nama masyarakat, ada tanda tangan 38 orang warga, intinya minta bangunkan jembatan. Kami tidak berani memberi rekomendasi kalau jembatan untuk perorangan, lalu kami bawa ke BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah)," paparnya.

Setelah melalui pembahasan di BKPRD inilah, izin pembangunan jembatan berhasil dikantongi, meski DSDAD tetap tidak memberikan rekomendasi.

"Ternyata disetujui, apa boleh buat," ucap Muryanta.

Ia melanjutkan, pembuatan jalan ganda di Jl Veteran rencananya akan dimulai jika pembebasan lahan di daerah itu sudah seluruhnya tuntas.

"Pertama akan dibuat contoh dulu antara Kuripan sampai Tempekong (Klenteng Suci Nurani). Lebar jalan masing-masing sembilan meter, dan lebar sungai ditengahnya lima meter," sambungnya.

Setelah hasil pilot project ini dirasakan masyarakat, pembuatan jalan ganda akan diteruskan hingga ke Sungai Lulut. Berikutnya, jembatan-jembatan yang marak dibangun masyarakat akan ditertibkan.

No Response to "Komisi III Pertanyakan Izin Pembangunan Jembatan Gg Putra Daha"