Tuesday, June 5, 2012

Segera Bentuk Satgas Terpadu

0

Awasi Distribusi BBM dari Depot ke Pemakai

BANJARMASIN – Blokade kelotok di Sungai Barito untuk menghalangi hasil tambang keluar dari Kalsel beberapa waktu lalu benar-benar menyentak pemerintah pusat. Masalah kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang berkepanjangan di daerah ini pun akhirnya mendapat perhatian. Setelah kuota BBM bersubsidi untuk wilayah Kalimantan dipastikan ditambah, selanjutnya disepakati pembentukkan satuan tugas atau satgas yang bertugas memantau distribusi BBM mulai dari depot hingga ke pemakai.
“Nanti pembentukkan satgas di seluruh Indonesia. Karena kemarin ada demo besar-besaran di sini, kita konsenstrasi di sini dulu. Nanti juga di Sumatera, pokoknya tempat-tempat yang memang bukan hanya untuk alat transportasi tapi juga industri, perkebunan, pertambangan, itu dulu yang kita bentuk,” ujar Dirut PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan saat bertemu Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin di kediaman gubernur Jl R Suprapto Banjarmasin, Jumat (1/6) siang. 
Dikatakannya, harus ada kerjasama antara pemerintah daerah, kepolisian, Pertamina, dan Hiswana Migas dalam pengawasan penyaluran BBM bersubsidi. Ia juga menegaskan bahwa setiap penyelewengan distribusi di jalur manapun harus diberi efek jera dan dijerat hukum pidana. 
“Termasuk pemilik SPBU yang nakal, siapapun pemiliknya dan siapapun yang mem-backup-nya harus ditindak!” serunya.
Dalam pertemuan yang berlangsung cukup singkat tersebut, Gubernur Kalsel Rudy Ariffin kembali curhat soal kuota BBM bersubsidi yang tidak seimbang dengan pertumbuhan konsumsi masyarakat Kalsel. Menanggapi itu, Karen mengatakan bahwa pemerintah sebenarnya sudah berusaha mengusulkan kuota agar sesuai kebutuhan. 
“Tapi kan semua tergantung DPR,” ucap Karen.
Soal pembentukkan satgas, Rudy mengatakan akan ditindaklanjuti secepatnya. Tim satgas terpadu itu akan diisi Pertamina, pemda, Polda, dan Hiswana Migas. Selain pembentukkan satgas dan penerapan IT, ia menilai pembatasan pembelian juga masih dibutuhkan untuk menjamin kelancaran penyaluran BBM bersubsidi di Kalsel. Oleh karena itu, ia mengimbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi aturan itu. Pihaknya juga berharap kepada semua SPBU untuk melaksanakannya dengan baik. 
“Itu tetap dilakukan. Untuk premium sepeda motor Rp 20 ribu dan roda empat  Rp 100 ribu. Solar roda empat Rp 150 ribu dan roda enam Rp 250 ribu. Sampai kapan, kita akan lihat perkembangannya. Tapi saat ini masih diperlukan itu,” tuturnya. 
Di sisi lain, menyusul penambahan kuota BBM, Kapolda Kalsel Brigjend Pol Syafruddin yang turut hadir dalam pertemuan kemarin menyatakan bahwa personel yang bertugas melakukan pengawasan distribusi BBM telah ditambah menjadi tiga kompi untuk seluruh Kalsel.
“Soalnya peluang penyelewengan juga makin besar. Sebenarnya penambahan kuota ini bukannya menyelesaikan masalah, tapi membuat potensi penyimpangan makin ramai,” tukasnya.
Sementara itu, andaikata kuota BBM bersubsidi Kalsel yang telah ditambah tetap tak mencukupi hingga akhir tahun, kemungkinan besar kuota tidak akan ditambah lagi. Karen
“Andaikata jatah kuota BBM bersubsidi masing-masing SPBU habis, maka kita hanya akan menyediakan BBM keekonomian (nonsubsidi, Red). Kita harus tegas,” kata Dirut PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan sebelum mengakhiri pertemuan. 
Untuk itu, ia menekankan agar Pemerintah Provinsi Kalsel betul-betul menjaga kuota penyaluran harian jangan sampai jebol. Tujuannya supaya aman sampai akhir tahun. Karena kalau usul penambahan lagi, prosesnya di DPR memakan waktu lama.
“Hiswana nanti kita kumpul lagi,” imbuhnya. 
Gubernur Kalsel Rudy Ariffin sendiri sepakat dengan kebijakan itu. Ia menambahkan, kalau jatah BBM bersubsidi di SPBU habis, SPBU jangan ditutup seperti yang selama ini terjadi. Bahkan, diharapkan SPBU akan beroperasi selama 24 jam. Dengan demikian, masyarakat tidak akan mengalami kesulitan jika stok BBM bersubsidi di SPBU habis. Dengan cara ini pula, diharapkan keberadaan pedagang bensin eceran bisa diminimalisir. 
“Perlahan pengecer akan ditertibkan. Setidaknya diminimalisir agar jangan sampai berakibat gangguan terhadap kelancaran distribusi,” tandasnya. 

No Response to "Segera Bentuk Satgas Terpadu"