Tuesday, June 5, 2012

PKL Tuntut Solusi

0

Langgar Aturan, Pol PP Gencar Tertibkan

BANJARMASIN – Pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Kayu Tangi, Jl Zafri Zam-zam, dan SMP Negeri 1 Banjarmasin yang beberapa waktu lalu ditertibkan Satpol PP menuntut solusi agar bisa tetap berjualan. Mereka pun beberapa kali melayangkan surat ke wakil rakyat untuk minta jalan keluar.
“Kaitannya dengan larangan berjualan itu. Intinya mereka minta dicarikan solusi,” ujar Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarmasin Arupah dalam pertemuan dengan jajaran Satpol PP, Senin (4/6). 
Pada kesempatan yang juga dihadiri perwakilan PKL itu, Kepala Satpol PP M Ichwan Noor Chalik kembali menjelaskan soal latarbelakang penertiban. Para PKL itu dinilai telah mengubah fungsi jalan dengan berjualan di badan jalan, bahu jalan, dan trotoar. Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah kota berencana merelokasi atau memindah para PKL ke tempat lain yang tidak melanggar aturan. 
“Ada dua lokasi yang cukup bagus, yakni di lingkungan Unlam dan halaman Gedung Wanita. Kami sedang bicarakan dengan biro perlengkapan pemprov karena keduanya aset provinsi,” tuturnya. 
Memang, lanjutnya, kalau berjualan di sana pedagang harus membayar sewa. Soalnya, lahan dimaksud dibisniskan oleh pengelola. Tapi, kata Ichwan, pedagang bisa saja mengajukan surat untuk meminta keringanan biaya. 
Salah seorang perwakilan PKL yang berjualan di Kayu Tangi, Suhardi mengatakan bahwa pihaknya berharap tidak digusur begitu saja.
“Kalau bisa ada pembinaan, jangan digusur begitu saja,” ucapnya.
Suhardi biasa menggelar lapak di depan kantor BPOM. Bersama sekitar 12 pedagang lainnya, mereka mulai berjualan sekitar pukul 16.00 WITA. Kebanyakan dari mereka sudah puluhan tahun menjadi PKL di kawasan tersebut. Pada tanggal 6 Mei silam, mereka mendapat teguran kedua agar segera angkat kaki. 
“Kami bersedia saja pindah, asal pengelola lokasi yang baru setuju,” imbuh Matsih, pedagang lainnya.
Sementara itu, Kepala Satpol PP M Ichwan Noor Chalik mengatakan bahwa penertiban PKL yang melanggar aturan akan terus dilakukan. Dalam waktu dekat, menyusul PKL di sekitar SDN Gedang 1 dan 2, Jl Simpang Ulin, dan depan GOR Hasanudin HM. 
“Ke depan PKL di Jl A Yani juga akan ditertibkan. Walau di peraturan daerah mereka dibolehkan berjualan di sana, tapi kalau dikembalikan ke undang-undang itu salah. Selama ini sebenarnya bukan mereka dibolehkan, tapi pemerintah yang menutup mata,” ucapnya. 

No Response to "PKL Tuntut Solusi"