Wednesday, June 30, 2010

PAD Masih Diragukan

0
Walikota Sampaikan Realiasi APBD 2009

BANJARMASIN – Penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarmasin tahun anggaran 2009 oleh Walikota HA Yudhi Wahyuni dalam rapat paripurna DPRD Kota Banjarmasin hari ini (30/6) mendapat apresiasi yang cukup baik. Pasalnya, pemko dinilai berhasil dalam meningkatkan pendapatan serta menekan pengeluaran.

Hal ini terlihat dari realiasasi pendapatan daerah yang melampaui target pada APBD perubahan sebesar Rp 727.904.836.000, yakni Rp 771.465.513.907,38 atau mencapai 105,98 persen. Kenaikan ini bersumber dari peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari target Rp 63.451.419.000 dan terealisasi Rp 67.765.852.500,38 atau mencapai 106,80 persen. Sementara pendapatan yang berasal dari dana perimbangan yang dianggarakan sebesar Rp 548.306.697.000, terealisasi sebesar Rp 570.350.156.784 atau mencapai 104,02 persen. Sedangkan penerimaan dari lain-lain pendapatan yang sah dari anggaran sebesar Rp 116.146.720.000, direalisasikan sebesar Rp 133.349.504.623 atau 114,81 persen.

Adapun belanja daerah yang ditetapkan dalam APBD perubahan sebesar Rp 807.514.611.000, sedangkan realisasinya sebesar Rp 781.131.611.957,03 atau hanya 89,73 persen.

Meski demikian, dari realisasi antara pendapatan daerah dengan belanja daerah, maka APBD Kota Banjarmasin tahun anggaran 2009 mengalami defisit anggaran sebesar Rp 9.666.098.049,65.

Beragam komentar pun terlontar saat memasuki sesi pandangan umum fraksi-fraksi.

Fraksi PPP yang diwakili Hj Jumiati SH menilai walau pemko berhasil melakukan penghematan anggaran, namun penyebab penghematan tersebut harus didalami lagi apakah semata-mata karena efisiensi atau karena ada program kerja yang tidak dilaksanakan maupun perhitungan pagu anggaran yang tidak akurat.

Sedangkan Fraksi PAN dengan juru bicaranya M Dafik As’ad SE MM meminta agar pemko mengkaji ulang potensi PAD yang selama ini masih diragukan keabsahannya karena disinyalir potensinya lebih besar daripada yang telah digali.

Selain itu, untuk mengoptimalkan penarikan pajak dan retribusi, pemko didesak untuk melakukan perubahan sistem guna meminimalisir kebocoran serta meningkatkan pengawasan terhadap aparat yang melakukan pungutan.

Laporan Realisasi APBD Kota Banjarmasin Tahun 2009

Pendapatan Rp 771.465.513.907,38
Pendapatan Asli Daerah Rp 67.765.852.500,38
Dana Perimbangan Rp 570.350.156.784
Lain-Lain Pendapatan yang Sah Rp 133.349.504.623

Belanja Rp 781.131.611.957,03
Belanja Tidak Langsung Rp 382.001.907.619
Belanja Langsung Rp 399.129.704.338,03

Defisit Rp 9.666.098.049,65

Mengupas Proses Pendidikan RSBI (2)

0
Beban Berat, Bantuan Pemerintah Minim

Tidak mudah menyandang gelar RSBI. Di tengah banyaknya keterbatasan, sekolah harus memikul beban yang sangat berat, terutama tanggung jawab kepada masyarakat.

NAZAT FITRIAH, Banjarmasin

Salah satu yang menjadi keunggulan RSBI adalah input (masukan) yang di atas rata-rata. Calon siswa yang ingin sekolah di RSBI harus melalui seleksi ketat terlebih dahulu. Idealnya, otuput (keluaran) yang dihasilkan pun memiliki nilai plus dibanding lulusan sekolah regular.

Faktanya, teori itu tidak selalu berlaku. Jika hasil ujian kelulusan dijadikan salah satu patokan, maka RSBI dapat dikatakan masih belum mampu menunjukkan tajinya. Buktinya, pada UASBN 2010, SDN Telaga Biru 1 yang telah tiga tahun menerapkan sistem pembelajaran RSBI hanya sanggup menempati peringkat kelima.

“Selama dua tahun pertama kita dapat dikatakan masih merintis. Dengan segala keterbatasan, tidak mungkin langsung bagus. Kita harus berusaha keras karena tantangannya berat,” demikian alasan Kepala SDN Telaga Biru 1, Asmawi SPd.

Adapun tantangan yang dimaksud adalah menelurkan generasi yang memiliki kompetensi di tingkat lokal dan internasional dengan menerapkan kurikulum sesuai standar nasional pendidikan (SNP) plus standar pendidikan di salah satu negara maju yang tergabung dalam OECD (Organization for Economic Co-operation and Development). Namun, di sisi lain rintangan yang harus ditaklukkan tidak kalah besar : sarana dan prasarana yang belum standar serta sumber daya guru yang masih perlu ditingkatkan.

Di antara perbedaan mendasar antara RSBI dengan sekolah biasa adalah proses pembelajaran di RSBI diselenggarakan dengan berbasis IT (information technology) seperti menggunakan LCD dan akses yang luas terhadap internet, serta dilangsungkan dalam dua bahasa (bilingual), yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Otomatis, guru yang mengajar wajib menguasai kedua keterampilan ini. Selain itu, semua guru di SD RSBI disyaratkan S1 dan kepala sekolah S2.

Namun, Asmawi mengaku saat ini baru sepuluh persen guru di sekolahnya yang memenuhi persyaratan tersebut.

“Kita juga kekurangan guru Bahasa Inggris, yang ada hanya guru honor tiga orang. Itulah kendala yang paling berat bagi sekolah kita,” ujarnya.

Untuk mengatasi semua hambatan ini, berbagai upaya ditempuh seperti menyewa konsultan pendidikan, mengirim guru untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat), serta melengkapi sarana dan prasarana yang wajib dimiliki RSBI. Nah, inilah yang kemudian membuat biaya operasional RSBI “membengkak”. Ironisnya, bantuan yang diberikan pemerintah jauh dari kata memadai.

“Bantuan dari pusat hanya tiga tahun dan sudah berakhir tahun 2009 lalu. Tahun pertama Rp 500 juta, Rp 300 juta, dan tahun ketiga Rp 100 juta. Sedangkan bantuan provinsi berupa sarana prasarana dan kota untuk kegiatan siswa yang besarnya Rp 100 juta pada tahun 2008 dan Rp 70 juta pada tahun 2009,” bebernya.

Akibatnya, partisipasi orang tua pun menjadi tak terelakkan. Dana yang dihimpun dari orang tua diantaranya digunakan untuk melengkapi fasilitas IT, membayar konsultan, buku-buku, dan diklat guru.

Asmawi mengatakan bahwa jika dibandingkan dengan sekolah reguler, RSBI memang dapat dikatakan lebih mahal. Tapi ia menjamin jika dibandingkan dengan sekolah swasta dengan fasilitas yang sama, ongkos sekolah di RSBI masih lebih ringan.

“Kami tidak memaksa dalam melakukan pungutan, orang tua bisa membantu berapa mampu. Di sekolah ini juga ada siswa yang tidak mampu dan dibebaskan dari pungutan,” tukasnya. (bersambung)

Tuesday, June 29, 2010

Menyoal Kualitas dan Akuntabilitas RSBI (1)

0
RSBI, Rintisan Sekolah Bertarif Internasional?

Untuk meningkatkan mutu pendidikan guna menghadapi tantangan seiring perubahan zaman yang mengarah pada era globalisasi, maka Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) mengamanatkan agar setiap daerah memiliki minimal satu sekolah bertaraf internasional pada semua jenjang pendidikan.

NAZAT FITRIAH, Banjarmasin

Memenuhi tuntutan tersebut, sejak tahun 2005 lalu sampai saat ini di Banjarmasin telah berdiri tujuh rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI), yakni SDN Telaga Biru 1, SMPN 2, SMPN 6, SMAN 1, SMAN 7, SMKN 3, dan SMKN 5.

Namun, pada perkembangannya selama lima tahun itu, peningkatan mutu pendidikan yang dicapai ternyata tidak terlalu signifikan. Dilihat dari sisi kualitas lulusan dan daya saing misalnya, RSBI dan SBI nampak tak jauh berbeda dengan sekolah biasa.

Dari pengakuan sejumlah sekolah yang ditunjuk untuk menjalankan proyek RSBI di Banjarmasin, banyak kendala yang dihadapi, mulai dari masalah sarana prasarana sampai sumber daya guru yang ujung-ujungnya bermuara pada urusan duit.

Mengembangkan RSBI menjadi sekolah berstandar internasional (SBI) sepenuhnya, tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Menurut definisi Kemendiknas sendiri, SBI adalah sekolah yang sudah memenuhi delapan standar nasional pendidikan (SNP) plus mengadopsi standar pendidikan di negara-negara maju.

Nah, untuk membiayai proyek RSBI dan SBI ini, pemerintah tentu tidak mampu melakukannya sendiri. Dengan dalih bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat, maka RSBI dan SBI pun dibolehkan melakukan pungutan.Yang menjadi persoalan kemudian adalah sekolah menjadikan orang tua sebagai sasaran utama pungutan.

“Orang tua siswa selama ini dijadikan sebagai sasaran utama dalam mencari tambahan dana untuk operasional sekolah, padahal itu salah. Semestinya, komite sekolah berinisiatif untuk mencari sumber pendapatan lain, misalnya perusahaan,” ujar Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin, Drs Nor Ipansyah MPd beberapa waktu lalu.

Akan tetapi, mengingat kepedulian pihak swasta terhadap dunia pendidikan di negeri ini masih rendah, akhirnya tanggung jawab bersama yang dimaksud justru terkesan lebih besar dibebankan kepada orang tua. Tak hanya itu, sekolah juga kerap tidak transparan dalam menentukan besarnya pungutan.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin M Fauzan mengatakan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan disebutkan bahwa pungutan kepada siswa harus dilakukan berdasarkan kesepakatan Komite Sekolah dan telah melalui rapat pleno dengan orang tua siswa. Tapi yang kerap terjadi adalah orang tua diundang rapat, tapi hasil rapatnya sudah ada sehingga mau tak mau orang tua harus menyetujui.

“Itu tidak diajak ngomong namanya, tapi intimidasi. Nah, pola-pola seperti itu harus dihilangkan, baru itu namanya tanggung jawab bersama,” tandasnya.

Tak heran, komentar miring pun belakangan mulai menghampiri RSBI dan SBI. Dua huruf di belakangnya sering diplesetkan menjadi ‘bertarif internasional’.

Kepala Bina SMP, SMA, dan SMK Disdik Kota Banjarmasin, Drs H Metroyadi SH MPd mengatakan akuntabilitas RSBI dan SBI memang patut dipertanyakan karena dengan dana yang besar sudah seharusnya dihasilkan sesuatu yang lebih baik.

“Saat olimpiade sains nasional tingkat provinsi baru-baru ini, kami berharap siswa RSBI yang mendominasi. Tapi ternyata mereka belum bisa, padahal yang namanya RSBI seharusnya memiliki daya saing hingga ke tingkat internasional,” katanya.

Lantas, bagaimanakah pihak sekolah menjawab tudingan tersebut? (bersambung)

Besok, Penyampaian LPj APBD

0
Pembahasan Mengacu Hasil Audit BPK

BANJARMASIN – Besok (30/6) rencananya rapat paripurna penyampaian Raperda Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD tahun 2009 akan digelar di gedung DPRD Kota Banjarmasin. Pada kesempatan ini bakal dievaluasi sejauh mana pemanfaatan APBD untuk membiayai program-program pembangunan.

Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Awan Subarkah STP yang dikonfirmasi hari ini (29/6) mengatakan bahwa pembahasan Raperda Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD akan dilakukan sebagaimana mekanisme pembahasan raperda pada umumnya, yakni melalui dua tahapan rapat paripurna.

“Untuk rapat paripurna tingkat pertama besok berisi penyampaian walikota, dilanjutkan pemandangan umum fraksi-fraksi, dan walikota kemudian akan memberikan tanggapan balik. Setelah itu baru pembahasan LPj dilakukan oleh Badan Anggaran,” ujarnya.

Diterangkannya, pembahasan LPj APBD akan dilakukan dengan mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tentang laporan keuangan pemko. Pembahasan pun nantinya lebih difokuskan kepada hal-hal yang menjadi catatan BPK untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya oleh pemko.

“Tapi kita lihat juga nanti perkembangannya apakah perlu kita panggil seluruh dinas. Kita pelajari dulu, baru rapat pembahasan,” imbuhnya.

Pembahasan LPj APBD sendiri akan diupayakan tuntas dalam seminggu. Hal ini sesuai dengan Permendagri nomor 13 tahun 2010, dimana DPRD hanya diberi waktu selama tujuh hari untuk membahas LPj setelah menerima LPH dari BPK.

“Kesimpulannya nanti dewan akan menyetujui, menyetujui dengan catatan, atau tidak menyetujui Raperda LPj tersebut menjadi perda. Kalau sudah sinkron, baru akan ditetapkan sebagai perda pada rapat paripurna tingkat II. Nah, kalau sudah ditetapkan, akan didapat silpa yang sah secara legal formal untuk diajukan sebagai sumber pendapatan pada anggaran perubahan,” paparnya.

Sedankan berkaca pada pengalaman tahun-tahun yang lalu, anggota dewan yang terpilih lagi untuk kedua kalinya tersebut membeberkan bahwa tak pernah ada temuan yang krusial dari hasil audit BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin. Yang sering terjadi hanyalah kesalahan yang bersifat administratif seperti dokumen yang tidak lengkap.

Sementara itu, hingga kemarin Awan mengaku pihaknya belum menerima LPH dari BPK. Pada prinsipnya, ujarnya, BPK diberi waktu untuk mengaudit laporan keuangan pemko paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir dan menyampaikan hasilnya kepada DPRD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Kalau besok belum diserahkan, kemungkinan bulan Juli nanti. Pada tahun-tahun sebelumnya, LPH diserahkan antara bulan Juni dan Juli. Kita memaklumi saja karena BPK perwakilan Kalsel kan juga membawahi Kalteng sehingga banyak yang harus ditangani,” katanya.

Perlu Kajian Mendalam

0
Soal Rencana Pemko Membangunan RSUD

BANJARMASIN – Di antara sekian banyak kota di Indonesia, Banjarmasin adalah salah satu kota yang belum memiliki rumah sakit sendiri. Padahal, kebutuhan akan rumah sakit rujukan dari puskesmas-puskesmas semakin mendesak.

Oleh karena itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin M Fauzan hari ini (29/6) mengatakan bahwa rencana Pemerintah Kota Banjarmasin untuk membangun rumah sakit sendiri patut diapresiasi.

“Selama ini kan rumah sakit rujukan pemko tidak ada. Dan wacana yang kita didengar RS Ansyari Saleh akan di-regrouping dengan RS Ulin manajemennya. Sehingga memang cukup beralasan pemko punya rumah sakit sendiri,” ujarnya.

Jika pemko sudah memiliki rumah sakit sendiri, maka ia menilai pelayanan kesehatan kepada masyarakat bisa lebih maksimal, contohnya dalam pemanfaatan dana Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat).

“Dana Jamkesmas itu kan yang menerima provinsi, bukan kota. Jadi, harapannya kalau memiliki rumah sakit sendiri kebijakan lebih maksimal,” katanya.

Namun di lain pihak, lanjutnya, wacana pembangunan rumah sakit sendiri ini harus didahului dengan pengkajian mendalam, seperti masalah kertersediaan lahan, tenaga medis, dan yang tak kalah penting kemampuan daerah untuk menjalankan operasional rumah sakit tersebut.

“Kami sangat sepakat kalau pemko memiliki rumah sendiri. Tapi sebelumnya tentu harus ada kajian apakah dengan kondisi yang ada memungkinkan atau tidak. Termasuk dari sisi biaya operasional perlu dikaji kesesuaiannya dengan kemampuan daerah,” tandasnya.

Monday, June 28, 2010

Kanalisasi, Pikir Lagi!

0
BANJARMASIN – Rencana Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Banjarmasin untuk menerapkan kanalisasi di Jl Sutoyo menuai kritik pedas. Meski tujuannya untuk mengurangi kemacetan, namun ide tersebut dinilai tidak relevan.

Sekretaris Komisi III DPRD Kota Banjarmasin Mathari SAg hari ini (28/6) mengatakan kemacetan dan kecelakan lalu lintas yang kerap terjadi di Jl Sutoyo lebih disebabkan karena pengguna jalan tidak tertib, khususnya sopir truk. Menurutnya, pelanggaran terhadap jam operasional truk/trailer sebagaimana ketentuan SK Walikota nomor 18 tahun 2009 yang mengatur bahwa truk/trailer dilarang melintas di dalam kota pada pukul 06.30-09.00 dan pukul 15.00-18.00, masih marak terjadi di Jl Sutoyo. Oleh sebab itu, langkah yang semestinya diambil adalah menegakkan peraturan.

“Jalan sesempit itu mau diapakan juga tidak akan maksimal.Yang dituntut saat ini adalah upaya-upaya penertiban. Kapan truk dilarang masuk dan kapan dibolehkan harus diefektifkan karena korban kecelakaan yang sampai meninggal dunia tidak sedikit,” tegasnya.

Di samping melanggar jam operasional, truk-truk ini juga seringkali kelebihan muatan hingga menyebabkan jalannya mobil menjadi labil. Bahkan, tengah hari kemarin ada sebuah truk penuh muatan “mangkrak” di dekat kampus Akademi Pariwisata Nasional Banjarmasin.

Selain itu, mobil berbadan besar itu juga gemar parkir sembarangan, seperti di depan RS TPT, LP Teluk Dalam, Komplek Lumba-Lumba, bahkan di atas Jembatan PHB. Hal inilah yang semakin memperparah kemacetan di ruas jalan yang sudah masuk kategori E atau paling padat tersebut.

“Kalau sore silakan cek, banyak truk parkir di sana. Jadi, kanalisasi sebenarnya tidak diperlukan, tapi kinerja Dishubkominfo yang harus ditingkatkan,” tandasnya.

Sekolah Pinggiran Jadi Alternatif

0
Bagi Siswa yang Tidak Lulus PSB

BANJARMASIN - Pengisian kursi kosong di sekolah-sekolah yang kuotanya tidak terpenuhi pada penerimaan siswa baru (PSB) akan tetap ditempuh melalui jalur resmi. Jika perlu, sekolah dapat melakukan seleksi. Namun, sekolah diminta untuk memprioritaskan calon siswa yang telah mendaftar di sekolah yang bersangkutan sebagai pilihan pertama, namun tidak lulus dan tidak tertampung dimanapun.

“Kalau ada siswa yang mendaftar di satu sekolah yang tidak tertampung dimana-mana langsung di data saja. Dan kalau nantinya jumlahnya melebihi kuota, terpaksa harus melewati seleksi lagi. Tapi ini masih menunggu persetujuan kepala sekolah,” ujar Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin, Drs H Nor Ipansyah MPd yang ditemui usai memantau pendaftaran ulang calon siswa di sejumlah sekolah, hari ini (28/6).

Dari data di situs resmi PSB online Banjarmasin, terdapat tiga SMP yang masih menyisakan kursi kosong, yakni SMPN 20, SMPN 29, dan SMPN 32. Ketiga sekolah ini dapat dikatakan berada di daerah pinggiran karena lokasinya cukup jauh dari pusat kota. Namun, Ipansyah mengklaim kondisi fisik sekolah cukup bagus sehingga dapat menjadi alternatif bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah di tengah kota.

“Kalau mau tetap sekolah di negeri, itu salah satu alternatif. Persoalannya mungkin jarak yang jauh, tapi dari segi kondisi sebenarnya tidak kalah dengan di kota. Tapi kalau yang bersangkutan tidak mau, terserah saja,” imbuhnya.

Sementara itu, disinggung mengenai masalah pungutan terhadap siswa baru, ia lagi-lagi menegaskan bahwa hal itu hanya diperkenankan di SMA dan RSBI. Itu pun harus melalui tahapan-tahapan mulai dari rapat di tingkat dewan guru, tim anggaran sekolah, sampai rapat pleno dengan komite sekolah dan orang tua siswa.

“Pungutan tidak bisa dikonsep begitu saja oleh sekolah, tapi ada jenjangnya. Mulai rapat dewan guru apa saja keperluannya selama setahun, lalu dibawa ke rapat tim anggaran, setelah itu baru diputuskan dalam rapat pleno berapa yang akan diminta kepada orang tua,” terangnya.

Namun, ia juga mengatakan dapat memaklumi keluhan orang tua yang kerap terdengar terkait masalah pungutan ini. Menurutnya, orang tua siswa selama ini dijadikan sebagai sasaran utama dalam mencari tambahan dana untuk operasional sekolah, padahal itu salah. Semestinya, komite sekolah berinisiatif untuk mencari sumber pendapatan lain, misalnya perusahaan.

Sunday, June 27, 2010

Tak Perlu Ijazah TK

0
Besok, PSB SD

BANJARMASIN – Penerimaan siswa baru (PSB) SD negeri di Banjarmasin akan dimulai secara serentak besok (29/6) sampai dengan tanggal 01 Juli 2010. Pendaftaran tidak dibuka secara online, melainkan calon siswa harus datang langsung ke sekolah yang ingin dimasuki.

Namun, para orang tua yang ingin mendaftarkan putra-putrinya tak perlu khawatir jika sang anak tidak memiliki ijazah TK.

Kepala Bina TK, SD, dan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin Drs H Sarwani SE MM menegaskan bahwa seorang anak tidak diwajibkan sekolah TK agar bisa masuk SD. Selain itu, juga tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa masuk SD harus melalui tes tertentu.

“Yang diatur hanya usia anak, harus minimal enam tahun. Kalau kurang lebih baik nanti saja,” katanya.

Dijelaskannya, masalah usia minimal ini terkait dengan psikologi anak agar anak lebih matang saat memasuki bangku sekolah.

Di sisi lain, sekolah juga telah diinstruksikan untuk mengutamakan siswa dari lingkungan setempat. Hal ini dimaksudkan untuk menghapus stigma sekolah pinggiran. Masyarakat pun dihimbau agar tidak menyerbu sekolah di tengah kota, namun cukup memilih sekolah yang jaraknya dekat dengan rumah saja.

“Kita ingin mengubah paradigma agar sekolah pinggiran terangkat. Jadi, bervariasi nanti SD yang ada di Banjarmasin,” ujarnya.

Sebagaimana PSB SMP, SMA, dan SMA, Disdik Kota Banjarmasin melarang adanya pungutan dalam bentuk apapun pada PSB SD, termasuk di sekolah standar nasional (SSN) dan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI), kecuali untuk keperluan pribadi siswa seperti seragam dan atribut sekolah.

Sementara itu, Kepala Seksi Kurikulum dan Kelembagaan H Fendie SPd MPd menambahkan bahwa mulai tahun ajaran baru ini, jumlah siswa yang diterima di SD akan dikurangi sesuai dengan standar nasional pendidikan (SPN), yakni 32 siswa per kelas. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sekolah dalam menyediakan fasilitas pendukung di luar ruang kelas.

“Kita akan lakukan secara bertahap mulai dari SD SSN dan menyusul SD inti pada tahun 2011-2012. Sekolah swasta juga kita anjurkan untuk menyesuaikan, karena pada tahun 2014 semua sekolah diharapkan untuk bisa memenuhi SPN,” katanya.

Akan tetapi, khusus sekolah yang terletak di daerah pinggiran masih dibolehkan untuk menerima overload namun kelas harus dibuat paralel walau sebagian harus masuk siang supaya tidak ada anak yang tidak tertampung.

“Tapi bagi sekolah yang berdekatan tidak dizinkan melampaui daya tampung,” tandasnya.

RSBI Bakal Dievaluasi

0
Mutu Tidak Sesuai Harapan

BANJARMASIN – Setelah lima tahun berjalan, dalam waktu dekat Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah berstandar internasional (SBI) di seluruh Indonesia, termasuk tujuh RSBI di Banjarmasin.

Kepala Bina SMP, SMA, dan SMK Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin, Drs H Metroyadi SH MPd beberapa waktu lalu mengatakan bahwa RSBI dan SBI perlu dibenahi, terutama kaitannya dengan pengelolaan keuangan yang bersumber dari masyarakat.

Seperti diketahui, meski telah mendapat subsidi dari pemerintah, namun menurut peraturan mendiknas, RSBI dan SBI tetap dibolehkan untuk melakukan pungutan kepada orang tua siswa. Besarnya pungutan pun tak dibatasi karena hal itu erat kaitannya dengan program yang dijalankan masing-masing sekolah. Jika dibatasi, dikhawatirkan program sekolah akan mandek.

“Yang penting adalah pengawasan, terutama melalui komite sekolah. Karena salah satu peran komite sekolah adalah fungsi kontrol, jadi semua program sekolah, komite harus tahu,” tandasnya.

Ditambahkannya, persoalan pendidikan memang tak bisa lepas dari dana. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat tetap diharapkan. Dengan catatan, dilakukan secara musyawarah, transparan, dan harus ada akuntabilitas.

“Persoalannya sekarang sejauh mana akuntabilitasnya? Artinya, dengan dana yang banyak bagaimana hasil yang didapat baik secara kuantitas maupun kualitas mutu pendidikannya,” ujarnya.

Menurutnya, keberadaan RSBI dan SBI saat ini dipandang masih belum sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa dana yang besar akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Faktanya, kualitas yang dicapai sejauh ini tidak terlalu menggembirakan. Dilihat dari berbagai sisi, seperti kualitas lulusan dan daya saing, RSBI dan SBI dinilai belum mampu memenuhi harapan masyarakat.

“Di Banjarmasin kami lihat juga seperti itu. Contohnya saat olimpiade sains tingkat Kalsel baru-baru ini, kami berharap setidaknya mereka mendominasi, ternyata kan tidak. Yang namanya RSBI harusnya memiliki daya saing hingga ke tingkat internasional, tapi tingkat Kalsel saja ternyata mereka belum bisa,” bebernya.

Selain itu, lanjutnya, dilihat secara kasat mata dari hasil ujian nasional (UN) dan kapasitas lulusan yang diterima di perguruan tinggi favorit, daya saing RSBI dan SBI masih setara dengan sekolah biasa.

Meski dapat dikatakan gagal, Metroyadi mengatakan bahwa proyek RSBI dan SBI tidak akan dihentikan karena sesuai tuntutan Undang-Undang (UU) nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di setiap kabupaten/kota minimal ada satu RSBI.

Ditanya kemungkinan soal sekolah yang akan dicopot predikat RSBI-nya dari tujuh RSBI yang ada di Banjarmasin dari hasil evaluasi Kemendiknas nanti, ia tidak berani berspekulasi.

“Kita lihat nanti hasil evaluasinya. Tapi untuk SMAN 1 sudah hampir mendekati SBI, mudah-mudahan dalam waktu setahun atau dua tahun bisa terwujud,” ujarnya.

Pengusaha Tidak Terbuka

0
Pemko Tak Tahu Nilai Kontrak Reklame

BANJARMASIN – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin ingin dilibatkan dalam pembuatan kontrak antara pengusaha advertising dengan pemasang reklame. Usulan itu dilontarkan karena tak jarang antara kontrak yang dipegang pengusaha dengan pemko berbeda. Selain itu, disinyalir pengusaha kerap membayar pajak lebih kecil dari angka yang seharusnya.

Dalam rapat kerja dengan Pansus Raperda Pajak Reklame beberapa waktu lalu, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin H Faturrahim mengatakan bahwa selain pajak, reklame juga harus dikenakan nilai sewa karena pemasangannya diselenggarakan di atas tanah milik pemerintah.

Sedangkan dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 pasal 49 ayat 2, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.

“Otomatis nilai kontrak reklame harus diketahui pemko. Ketika ada pemeriksaan oleh BPK, nanti bisa timbul permasalahan hukum kalau perhitungannya berbeda,” katanya.

Di sisi lain, selama ini pemko juga sering mengalami kesulitan ketika ingin melakukan pembebasan lahan lantaran tidak mengetahui lamanya kontrak yang disepakati antara pengusaha advertising dan pemasang reklame.

“Akhirnya terjadi sengketa ketika lahan akan dipergunakan untuk kepentingan umum, ternyata kontraknya masih berjalan. Padahal, lahannya sendiri milik pemko,” tukasnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Iklan Banjarmasin (APIB), Winardi Sethiono mengelak jika pihaknya dikatakan tidak memiliki itikad baik dengan tidak bersikap terbuka mengenai kontrak yang mereka buat dengan pemasang reklame.

Dalam kesempatan yang sama, ia mengemukakan bahwa pemasang reklame sendiri sebenarnya yang tidak ingin bersinggungan dengan birokrasi dan pemerintahan, khususnya perusahaan multinasional dan internasional.

“Advertising berdiri karena company tidak ingin berhubungan dengan pemerintah, itulah kenapa ada biro jasa periklanan. Padahal apa susahnya sih mereka membayar langsung tanpa perantara? Tapi yang namanya company apalagi multinasional atau internasional, mereka enggan berurusan dengan pemerintah. Apa alasannya saya rasa bisa dicerna sendiri,” ujarnya.

Saturday, June 26, 2010

Dari Pemilihan Bintang Radio RRI Kalsel 2010

0
Icha Borong Gelar

BANJARMASIN – Pemilihan Bintang Radio RRI yang bisa dikatakan sebagai pelopor ajang pencarian bakat di Indonesia sebelum kegiatan serupa menjamur di televisi-televisi nasional kita belakangan ini, telah melahirkan sejumlah artis-artis beken tanah air sepanjang penyelenggaraannya sejak tahun 1970-an.

Nah, hal itu pula yang membuat gelaran ini tidak pernah sepi peminat. Pada tahun 2010 ini, tercatat sekitar 160 orang anak muda yang berbakat di bidang tarik suara mencoba mengadu peruntungannya di Pemilihan Bintang Radio RRI jenis hiburan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Namun, hanya sepuluh orang yang terdiri dari lima finalis pria dan lima finalis wanita yang berhak maju ke babak grand final, Jumat (25/6) malam.

Bertempat di Auditorium RRI Banjarmasin Jl A Yani kilometer 3,5, acara grand final Pemilihan Bintang Radio RRI jenis hiburan tingkat Kalsel berlangsung meriah. Beberapa jebolan Pemilihan Bintang RRI Kalsel era tahun 1980-an hingga 2000-an tak mau ketinggalan untuk menyemarakkan suasana, seperti Sukardi, Peter Lantu, sampai Kawang Yudha.

Sementara itu, di hadapan para hadirin yang di antaranya terdapat Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kalsel Bikhman Mukhliansyah yang mewakili Gubernur Kalsel Rudy Ariffin, sejumlah unsur Muspida, dan tentu saja supporter atau pendukung masing-masing finalis, seluruh finalis berlomba menampilkan kemampuan terbaiknya untuk memikat para juri serta bersaing memperebutkan hadiah uang pembinaan total Rp 10 juta.

Akhirnya, saat yang ditunggu itupun tiba ketika ketiga juri naik ke atas pentas untuk mengumumkan pemenang Pemilihan Bintang Radio RRI jenis hiburan tingkat Kalsel tahun 2010 yang selanjutnya akan menjadi duta Kalsel di ajang serupa untuk tingkat nasional yang rencananya akan digelar di Yogyakarta, 20-25 Juli 2010.

Untuk kategori pria, pilihan juri jatuh pada M Greggy Daniswara. Sedangkan untuk kategori wanita, juri memilih Rizka Amalia Riyannita. Bahkan, Icha, sapaan akrab gadis manis yang usianya belum genap tujuh belas tahun dan masih bersekolah di SMA Negeri 2 Banjarbaru tersebut ikut memborong penghargaan juara favorit karena berhasil mengumpulkan SMS terbanyak dari pemirsa yang ikut menyaksikan penampilan semua finalis malam itu secara langsung melalui layar salah satu stasiun televisi swasta.

Kepala LPP RRI Banjarmasin Ersna Prahesti mengatakan bahwa selain untuk melahirkan bintang-bintang baru yang profesional, Pemilihan Bintang Radio RRI juga merupakan upaya pembinaan generasi muda agar tidak terjerumus ke hal-hal negatif yang akan merusak masa depan mereka.

“Kita semua ikut bertanggung jawab untuk membina mereka, karena masa depan bangsa ini ada di tangan para generasi muda,” ujarnya.

Ia juga sangat berbangga karena tahun ini Kalsel akan mengirimkan tiga orang wakilnya sekaligus. Di samping kedua orang pemenang pilihan juri tadi, wakil Kalsel yang menjadi juara Pemilihan Bintang Radio RRI tingkat nasional tahun 2009 di Makassar atas nama Galus Sessa Putri juga akan diikutsertakan di ajang Pemilihan Bintang Radio Negara-Negara Serumpun yang pelaksanaannya berbarengan dengan Pemilihan Bintang Radio RRI tingkat nasional di kota gudeg bulan Juli mendatang.

Pengusaha Walet Ditempel Ketat

0
BANJARMASIN – Pengusaha sarang burung walet bakal ditempel ketat ke depannya guna memaksimalkan pemungutan pajak sarang burung walet yang akan mulai diberlakukan pada awal tahun depan.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pajak Sarang Burung Walet Aliansyah, kemarin (25/6) mengatakan bahwa ketidakterbukaan pengusaha memang akan menjadi kendala terbesar dalam penerapan pajak tersebut nantinya. Hal ini, ujarnya, juga terjadi di daerah-daerah lain.

Oleh sebab itu, pihaknya telah memikirkan sejumlah ancang-ancang, di antaranya dengan menerjunkan personel Satpol PP untuk ikut melakukan pengawasan.

“Kita akan minta Satpol PP untuk mengawasi saat mereka panen sehingga tahu berapa kilo yang dihasilkan,” ujarnya.

Sedangkan untuk mengetahui jadwal panen, jelasnya, menjadi tugas Dinas Pertanian dan Peternakan untuk berkoordinasi dan melakukan pendekatan dengan para pengusaha serta secara aktif melakukan pemantauan. Misalnya, dengan menggelar pertemuan rutin setiap beberapa bulan sekali.

Selain itu, ia menambahkan bahwa peran serta masyarakat juga akan dilibatkan untuk mengontrol usaha sarang burung walet yang ada di lingkungannya. Sebagai kompensasi, maka dari hasil penjualan sarang burung walet wajib disisihkan untuk bantuan sosial bagi masyarakat di sekitar usaha sarang burung walet itu berada.

Sementara itu, anggota Pansus Pajak Sarang Burung Walet Suyato SE MM menambahkan, usaha sarang burung walet memang tidak hanya menggiurkan dari sisi keuntungan, tapi juga merupakan objek pajak yang sangat potensial.

Selama ini, pemungutan retribusi usaha sarang burung walet hanya dihitung berdasarkan luas bangunan. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi 10 persen dari nilai jual.

Diterangkannya, untuk sarang burung walet jenis perumahan (kota) yang banyak dibudidayakan di Banjarmasin, nilai jualnya bisa mencapai Rp 12 juta sampai Rp 15 juta per kilogram untuk kualitas yang paling bagus.

“Potensi pajak sarang burung walet di Kota Banjarmasin bisa mencapai Rp 500 juta sampai Rp 600 juta,” katanya.

Untuk mengoptimalkan pemungutannya, maka ia menilai anggaran untuk monitoring harus diperbesar.

“Kita bisa memberikan kepercayaan kepada pengusaha untuk membayar pajak asalkan dengan nilai yang masuk akal. Tapi kita juga jangan mau hanya termakan omongan saja. Makanya, dalam anggaran nanti alokasi untuk monitoring harus diperbesar karena setiap bulan harus dicek, jangan sampai terkecoh,” tandasnya.

Pasar Bakal Diperusdakan

0
Jika Pengelolaan Masih Tidak Beres

BANJARMASIN – Kinerja Dinas Pengelolaan Pasar (Dispas) Kota Banjarmasin terus menuai kritik. Banyaknya permasalahan yang tidak kunjung terselesaikan seperti tunggakan sewa kios maupun pencapaian pendapatan asli daerah (PAD) yang tidak maksimal, membuat dewan mengeluarkan ultimatum keras.

Anggota Komisi II DPRD Kota Banjarmasin M Dafik As’ad SE MM mengatakan jika dalam satu tahun ke depan Dispas tidak menunjukkan perbaikan kinerja, maka pengelolaan pasar kemungkinan besar akan diserahkan kepada perusahaan daerah (perusda) atau pihak swasta seperti yang diterapkan di beberapa daerah lain di Indonesia.

“Kita ini sebenarnya kalah dalam hal pengelolaan saja. Seharusnya pasar dikelola oleh manajemen yang profesional, punya visi ke depan, dan kemauan yang kuat,” ujarnya.

Menurutnya, reformasi dalam pengelolaan pasar sangat penting mengingat Kota Banjarmasin sebagai kota perdagangan dan jasa, namun ironisnya pendapatan dari sektor pasar selama ini justru tak bisa diandalkan.

“Di Banjarmasin itu kan hampir setiap sudutnya pasar, semestinya paling tidak pendapatannya seimbang dengan pengeluarannya. Tapi yang terjadi setiap tahun anggaran untuk pengelolaan pasar justru terus ditambah karena manajemennya kacau,” katanya.

Hal inilah yang melatarbelakangi munculnya wacana untuk melimpahkan pengelolaan pasar kepada perusda atau pihak swasta yang benar-benar menguasai manajemen pasar sehingga pengelolaannya lebih baik.

“Itu nanti yang akan kita evaluasi, kalau tetap tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada bisa jadi pasar akan akan diperusdakan atau diswastakan,” tegasnya.

Thursday, June 24, 2010

Prokasih Digelar Lagi

0
Demi Tingkatkan Kualitas Air

BANJARMASIN – Kebiasaan buruk masyarakat yang suka membuang sampah dan limbah ke sungai, menyebabkan sungai-sungai yang mengalir di kota ini rata-rata tercemar berat. Akibatnya, tidak hanya berbahaya untuk dikonsumsi, untuk dipakai mencuci saja sudah sangat tidak layak.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Banjarmasin Rusmin Ardaliwa baru-baru ini mengatakan bahwa dibanding sungai besar seperti Sungai Martapura dan Sungai Barito, pencemaran yang dialami sungai-sungai kecil masih lebih parah, khususnya Sungai Kelayan dan Sungai Pekapuran. Hal ini disebabkan karena penduduk yang bermukim di sepanjang kedua sungai ini rata-rata masih buang air di jamban.

“Itu yang membuat bakteri E.colli-nya tinggi, kalau dipakai untuk minum bisa bikin penyakit terutama di saluran pencernaan,” tuturnya.

Untuk mencegah dampak yang lebih buruk, tahun 2010 ini Program Kali Bersih (Prokasih) akan kembali digelar. Sejak dua tahun lalu, Banjarmasin telah menjadi pilot project untuk pelaksanaan Prokasih dimana perusahaan-perusahaan dilibatkan untuk bersama-sama menjaga kelestarian sungai. Pada tahun 2008, ada 11 perusahaan yang menjadi peserta Prokasih dan tahun 2009 bertambah 20 perusahaan baru.

“Untuk mengantisipasi pencemaran, kita akan adakan lagi Program Kali Bersih karena selama dua tahun berjalan, hasilnya cukup signifikan dalam meningkatkan kualitas air,” tandasnya.

Dari hasil evaluasi Kementerian Lingkungan Hidup RI atas pelaksanaan kegiatan ini, menunjukkan tingkat ketaatan yang dicapai sebesar 10%. Sedangkan melalui pembangunan TPS 3R di Perumahan Angsana, Pasar Antasari dan Sungai Lulut, jumlah sampah di Kota Banjarmasin bisa ditekan rata-rata 12 meter kubik per hari dan untuk pengomposan skala rumah tangga di Komplek Mahligai, pengurangan sampah yang didapat mencapai 50%.

Jual Beli Kursi, Laporkan!

0
BANJARMASIN – Penerimaan siswa baru (PSB) online tingkat SMP, SMA, dan SMK ditutup hari ini (24/6). Hasil seleksi akan diumumkan secara resmi pada tanggal 26 Juni 2010 sambil menunggu semua sekolah menyelesaikan input data. Namun, bagi masyarakat yang sudah tidak sabar, dapat mengikuti pergerakan nilainya melalui situs PSB online Banjarmasin di www.psb-banjarmasin.com.

“Masyarakat bisa mengakses pergerakan nilai untuk mengetahui passing grade suatu sekolah dan nama-nama siswa yang diterima. Secara legalitas memang tanggal 26, tapi kalau semua sekolah sudah meng-input data bisa dikatakan siswa yang bersangkutan sudah seratus persen diterima,” ujar Kepala Bidang Bina SMP, SMA, dan SMK Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin Drs H Metroyadi SH MPd yang ditemui di ruangannya kemarin siang seraya menambahkan bahwa bagi siswa yang tidak lulus di semua sekolah yang telah dipilih terpaksa harus mendaftar di sekolah swasta.

Pada tahun 2010 ini, PSB online diikuti oleh 32 SMP, 11 SMA, dan 3 SMK dengan 13 jurusan dengan daya tampung masing-masing 6.408 siswa untuk SMP, 2052 siswa untuk SMA, dan 936 untuk SMK. Sedangkan dari update terakhir, total pendaftar SMP mencapai 7337 siswa, SMA 3194 siswa, dan SMK 1713 siswa.

Meski demikian, di beberapa sekolah ternyata masih terdapat kursi kosong karena siswa yang mendaftar kurang dari jumlah kursi yang tersedia, seperti di SMPN 20, SMPN 29, dan SMPN 32. Terkait hal ini, penambahan siswa akan dilakukan setelah daftar ulang yang akan digelar pada tanggal 28-29 Juni 2010 dan melalui prosedur tertentu yang kini masih dirumuskan Disdik.

Sementara itu, Metroyadi kembali menegaskan bahwa sekolah tidak diperkenankan melakukan pungutan baik ketika pendaftaran maupun daftar ulang. Sedangkan pungutan seperti uang gedung dan sebagainya hanya dibolehkan untuk SMA, itu pun setelah siswa resmi diterima dan dengan mengedepankan demokratisasi, transparansi, serta akuntabilitas.

“Artinya, orang tua harus tahu program yang akan dijalankan sekolah dan untuk keperluan apa uang mereka digunakan. Selain itu, pungutan tidak boleh mengikat dan memaksa, tapi harus sesuai dengan kemampuan orang tua,” tukasnya.

Sejauh ini, dari keterangannya belum ada laporan masyarakat yang masuk baik terkait pungutan liar maupun jual beli kursi. Menurutnya, memasuki tahun keempat pelaksanaan PSB online di Banjarmasin sudah semakin baik. Sosialisasi terkait mekanisme PSB online kepada orang tua juga sudah sejak jauh-jauh hari dilakukan.

“Yang ingin kita bangun melalui PSB online adalah transparansi dan kepercayaan masyarakat. Masyarakat bisa melihat berapa nilai batas minimal di semua sekolah sehingga mereka bisa mengontrol apabila ada jual beli kursi. Kalaupun ada yang seperti itu, silakan laporkan dan kami akan menyelidikinya,” tandasnya.

Wednesday, June 23, 2010

Dispora Harus Berdiri Sendiri

0
Agar Bantuan Terserap Maksimal

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin didesak untuk segera mendirikan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) yang terpisah dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Hal ini sesuai dengan instruksi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI agar Dispora di seluruh kabupaten/kota berdiri sendiri sehingga bantuan yang dialokasikan pusat benar-benar terserap sampai ke daerah dan tidak mentok di provinsi.

“Kalau digabung, induknya kemana? Seperti sekarang, dana dari pariwisata yang sudah minim tambah minim lagi karena harus dibagi-bagi. Tapi kalau terpisah, pusat berjanji akan memberikan fasilitas-fasilitas,” ujar Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan, Bambang Yanto Permono SE yang baru-baru ini melakukan kunjungan kerja ke Kemenpora.

Di sisi lain, Dispora juga diharapkan lebih proaktif untuk melakukan lobi ke pusat supaya pengembangan olahraga di daerah mendapat perhatian lebih. Terkait hal ini, anggota Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin tersebut menyesalkan absennya Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kota Banjarmasin Hesly Junianto dari kunjungan kerja ke Kemenpora.

Pasalnya, selain untuk mengonsultasikan draft raperda yang kini tengah digodok di dewan, kedatangan Pansus Raperda Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan itu juga bertujuan untuk membicarakan mengenai pembangunan stadion mini yang rencananya berlokasi di kawasan HKSN. Akibatnya, komunikasi pun tidak berjalan lancar.

“Kementerian berjanji membantu daerah-daerah yang serius ingin mengembangkan olahraga. Hal ini sudah terbukti untuk Pekanbaru yang mendapat bantuan sekitar Rp 5 miliar. Tapi sayang kemarin dinas tidak ikut, padahal selama ini kan kita belum punya fasilitas olahraga yang memadai untuk tingkat kota,” katanya.

Tarif Harus Disesuaikan

0
Terkait Revisi Perda Pajak Reklame

BANJARMASIN – Jika revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame yang kini tengah digodok oleh DPRD Kota Banjarmasin rampung, maka pendapatan asli daerah (PAD) Kota Banjarmasin akan naik tajam. Hal ini dikarenakan ada begitu banyak jenis objek Pajak Reklame yang bisa digarap seiring dengan perkembangan pesat dunia promosi dan periklanan dewasa ini.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pajak Reklame, Ismina Mawarni SSos mengungkapkan bahwa sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), sejumlah objek yang ke depannya juga akan dikenakan Pajak Reklame diantaranya branding pada tembok ruko dan mobil, atribut parpol dan kampanye, serta reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah (pemda) yang menggandeng sponsor. Sedangkan tarif pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 25 persen dari nilai sewa reklame.

“Jadi, banyak sekali pendapatan dari Pajak Reklame itu. Tinggal data yang valid saja lagi mana reklame dan mana papan nama. Kalau papan nama ukurannya satu meter saja, lebih dari itu kena pajak,” ujarnya.

Di sisi lain, lanjutnya, UU PDRD juga memperbolehkan pemda mengenakan pajak ganda untuk reklame produk rokok dan minuman keras yang bertujuan untuk menekan peredarannya di masyarakat.

Sementara itu, hari ini (23/6) Pansus Raperda Pajak Reklame menggelar rapat kerja untuk menjaring masukan dari sejumlah pihak, salah satunya adalah Asosiasi Pengusaha Iklan Banjarmasin (APIB).

Beberapa poin yang pembahasannya cukup alot antara lain mengenai nilai sewa reklame dikaitkan dengan lokasinya serta macam-macam reklame.

Namun, secara umum APIB menyambut baik revisi Perda Pajak Reklame yang ditargetkan selesai bulan depan itu. Pasalnya, perda yang lama dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia periklanan saat ini.

“Pada prinsipnya kami sangat setuju dan mendukung. Namun, harapan kami tarif di titik-titik lokasi reklame harus disesuaikan dengan kondisi daerah kita sendiri. Jangan setelah mereka studi banding ke Jakarta lalu ingin menerapkan seperti di sana. Perbedaannya kan jauh,” ujar wakil ketua APIB, Winardi Sethiono yang berhadir pada kesempatan tersebut.

Pemilik Win’s Advertising itu beralasan hal ini penting untuk mencegah para pengiklan kabur karena merasa keberatan dengan tarif yang dikenakan sehingga pada akhirnya akan merugikan para pengusaha advertising.

“Kami hanya kepanjangan tangan pengiklan untuk membayarkan pajak. Paling kalau pajaknya dirasa naik terlalu tinggi, mereka tidak pasang lagi. Nah, dengan pertimbangan itu, kami meminta supaya disesuaikan dengan kondisi daerah,” tandasnya.

Pemko Lepas Tanggung Jawab

0
Soal Status Quo Pasar Antasari

BANJARMASIN – Status quo Pasar Antasari yang telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa ada kejelasan hingga kini, menjadi salah satu penyebab stagnasi dalam penanganan pasar tersebut selama ini. Kewenangan yang belum jelas terkait pengelolaan Pasar Antasari antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan PT Giri Jaladhi Wana (GJW) selaku pengembang menyulitkan penyelesaian beragam permasalahan yang membelit, seperti sampah, limbah, dan maraknya PKL yang menggelar lapak di badan jalan.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Banjarmasin Syaiddin Noor baru-baru ini.

“Kalau dulu armada kita bisa memutar dari depan sampai ke pasar jagung dan pasar daging, sekarang tidak bisa lagi karena sepanjang jalan sudah dipenuhi PKL,” keluhnya.

Ia pun berharap persoalan ini bisa dituntaskan secepatnya agar pihaknya dapat bekerja lebih maksimal.

Desakan untuk segera mengakhiri status quo Pasar Antasari juga datang dari anggota Komisi II DPRD Kota Banjarmasin M Dafik As’ad SE MM. Menurutnya, masalah ini sudah sangat berlarut-larut dan menjadi beban APBD, salah satunya untuk pengelolaan kebersihan pasar. Sedangkan semua retribusi masuk ke kantong investor.

“Kita tahu PT GJW itu sudah hancur lebur. Tapi Pasar Antasari didiamkan saja seolah tidak ada tuannya, padahal jelas-jelas aset pemko, hanya saja dikerjasamakan dengan pihak ketiga,” katanya.

Oleh sebab itu, ia meminta pemko cepat mengambil kebijkan, bila perlu melakukan addendum atau perubahan terhadap nota kesepahaman (MoU) yang telah dibuat. Jika sesuai perjanjian, ujarnya, saat ini pengelolaan Pasar Antasari memang masih menjadi tanggung jawab PT GJW. Namun dalam kondisi seperti ini, perjanjian memungkinkan untuk ditinjau kembali. Apabila hal itu tidak dilakukan, ia khawatir kondisi Pasar Antasari akan semakin parah.

“Jangan dibiarkan seolah pemko tidak punya tanggung jawab. Barometernya kalau sudah berhasil mengelola suatu pasar yang modern, berarti mengelola pasar-pasar yang lain pun pasti bisa. Tapi kalau seperti ini, apa yang bisa kita harapkan dari pasar kita?” cetusnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin H Faturahim SH MH yang ditemui usai mengikuti rapat kerja dengan Pansus Raperda Pajak Reklame di gedung DPRD Kota Banjarmasin hari ini (23/6) menolak berkomentar saat ingin dikonfirmasi mengenai persoalan ini. Ia yang sempat berhenti sejenak ketika dicegat langsung buru-buru pergi dengan mulut terkunci tanpa sempat berkata sepatah pun.

Tuesday, June 22, 2010

Tak Masuk Wajar, TK Tak Dapat Subsidi

0

Kata ‘mahal’ seakan identik dengan dunia pendidikan di Indonesia. Meski kini pendidikan dasar sembilan tahun (SD dan SMP) di sekolah negeri telah digratiskan, namun di luar itu orang tua harus merogoh kocek dalam-dalam. Belum lagi jika di sekolah swasta.

Bukan hanya di sekolah menengah atau perguruan tinggi saja yang biayanya mencekik, di taman kanak-kanak (TK) terkadang justru ongkosnya lebih ‘wah’. Ada yang kisarannya masih puluhan ribu, tapi tidak sedikit yang memasang tarif jutaan rupiah.

Akan tetapi, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin memiliki alasan tersendiri terkait persoalan ini.

Kepala Bidang Bina TK, SD, dan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Disdik Kota Banjarmasin Drs M Sarwani SE MM melalui Kepala Seksi Kurikulum dan Kelembagaan H Fendie SPd MPd mengungkapkan bahwa TK tidak mendapat subsidi dari pemerintah karena TK tidak termasuk kategori wajib belajar melainkan prasekolah.

“Orang tidak TK masih boleh di terima di SD,” ujarnya.

Selain alasan tersebut, umumnya TK di Banjarmasin adalah TK swasta yang dikelola oleh yayasan sehingga pemerintah tidak bisa mengatur tarifnya. Dari 265 TK yang ada di Banjarmasin saat ini, hanya dua yang merupakan TK negeri, yakni TK Pembina Mulawarman dan TK Pembina Banua Anyar.

“Hanya usia masuk TK saja yang diatur, yaitu 4-6 tahun. Kalau pembiayaan tidak diatur karena secara umum dari 200 lebih itu TK negeri hanya dua, yang lainnya swasta. Di TK negeri masalah biaya tidak diatur tapi biasanya mereka akan menyampaikan ke Kasi Kesiswaan. Kalau di swasta sepenuhnya hak prerogratif yayasan, yang diatur hanya masalah proses perizinan operasional,” katanya.

Khusus TK negeri, Disdik Kota Banjarmasin menganggarkan dana bantuan untuk biaya operasional walaupun jumlahnya relatif kecil. Meski demikian, jumlah TK negeri masih sangat sedikit. Idealnya, setiap kecamatan harus memiliki minimal satu TK negeri. Namun, karena keterbatasan lahan, baru dua kecamatan saja yang saat ini sudah memiliki TK negeri, yaitu Kecamatan Banjarmasin Timur dan Tengah.

“Kita berharap di lima kecamatan punya TK. Kalau tanah sudah ada, dana pembangunannya bisa dari provinsi atau kementerian, tinggal ajukan proposal saja. Masalahnya hanya tanah tadi, itulah kesulitan kita di kota,” cetusnya.

Tak jauh berbeda, TK di bawah binaan Kantor Departemen Agama (Kandepag) Kota Banjarmasin atau disebut Raudhatul Athfal (RA) juga bernasib hampir serupa.

Menurut keterangan Kepala Seksi Mapenda Kandepag Kota Banjarmasin Burhan Noor, ada 37 RA di bawah binaan Kandepag Kota Banjarmasin dan seluruhnya swasta.

“Tidak ada yang negeri, jadi kita tidak berhak mengatur karena mereka sendiri yang punya. Memang rata-rata mahal. Tapi dari pusat tidak ada penegerian RA, kalau dinegerikan barangkali akan menambah lagi beban pemerintah,” katanya.

Pilih Murah Tapi Bermutu

Meski TK tidak masuk dalam program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah, namun orang tua tetap saja berbondong-bondong menyekolahkan anak mereka di TK. Pasalnya, ada sejumlah SD yang mencantumkan persyaratan ijazah TK dalam penerimaan siswa baru. Selain itu, ada pula SD yang menuntut calon siswa memiliki kemampuan tertentu seperti membaca, mengaji. Akhirnya, masuk TK pun seakan menjadi sebuah keharusan.

“Untuk SD-SD yang ada di sekitar sini sih mewajibkan ada ijazah TK, tidak tahu kalau SD di tempat lain,” ujar Normaliana, warga Jl Bali yang ditemui saat menunggui anaknya yang tengah belajar di TK Ranu Tunas Islam di Jl Pulau Laut.

Untungnya, biaya yang dipatok pengelola TK masih terbilang terjangkau.

“Di sini standar saja. Uang pangkal waktu mendaftar semua Rp 350 ribu sudah termasuk baju sasirangan, baju olahraga, topi, dasi, perlengkapan sekolah lainnya, dan SPP sebulan Rp 35 ribu,” tuturnya.

Senada dengan yang diungkapkan Inda, warga Jl Pulau Laut yang juga sedang menunggui anaknya di TK tersebut mengaku bayaran yang dipungut pengelola masih terjangkau untuk ukuran rumah tangga standar seperti dirinya.

“Rasanya di sini sudah yang paling murah. Tapi masih bagus karena kalau di TK besar anak-anaknya sudah bisa membaca, keluarnya pintar-pintar sudah bisa baca koran,” ucapnya seraya tertawa.

Yang tak kalah penting bagi para ibu ini adalah faktor pendidikan agama yang sangat ditonjolkan di TK di bawah binaan Nahdhatul Ulama (NU) itu selain bayaran yang murah dan lokasinya dengan tempat tinggal mereka.

“Di sini agama yang paling diutamakan. Itu juga sebabnya saya tidak memilih TK umum,” katanya.

Ya, saat ini memang tersedia beragam jenis TK yang menawarkan keunggulan yang berbeda-beda. Tentu dengan tarif yang berbeda pula sesuai dengan pelayanan yang diberikan. Mulai dari yang bisa dijangkau semua kalangan, sampai yang hanya bisa dimasuki kalangan berduit sehingga muncul istilah sekolah elit. Dalam dunia pendidikan yang sekarang nampak bias dengan dunia bisnis, sudah sewajarnya orang membayar harga yang pantas untuk sesuatu yang lebih.

Seperti TK Khalifah di Jl Keramat Raya. TK franchise milik Ippho Santosa itu menawarkan konsep yang tidak dimiliki TK lainnya yang sudah ada, yakni mencetak moeslim enterpreneur alias pengusaha muslim. Jadi, sejak dini anak sudah dikenalkan dengan dunia usaha dan dilatih untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan pengusaha muslim seperti Salat Dhuha. Selain itu, TK Khalifah juga dilengkapi fasilitas berstandar nasional dan full AC.

Tak heran, meski baru berdiri pada bulan Mei 2010 lalu, banyak orang tua yang sudah mendaftarkan anaknya di TK ini. Untuk pendaftaran dikenakan Rp 50 ribu plus uang pendidikan selama setahun sebesar Rp 2 juta. Sedangkan iuran bulanan dipatok Rp 250 ribu.

Menurut owner TK Khalifah Banjarmasin Rusifah, seandainya ia mematok tarif lebih besar dari itu pun masih banyak orang tua yang berminat.

“Sebenarnya kalau ingin dipungut Rp 4 juta sampai Rp 6 juta masih banyak yang berminat, tapi saya tidak ingin memberatkan,” ujarnya.

Selain itu, ia juga tak ingin TK yang dikelolanya hanya menampung anak-anak dari keluarga kelas atas. Makanya, pensiunan pegawai negeri di lingkungan PDAM Bandarmasih ini menerapkan subsidi silang. Siswa yang tidak mampu yang ingin bersekolah di TK Khalifah dapat membayar sesuai kemampuan, bahkan boleh dicicil.

“Tetap ditarik tapi seberapa mampu, diangsur oke juga. Jadi, tidak khusus orang kaya saja, saya tidak ingin terlalu kaku karena kalau kaku kita tidak bisa maju,” katanya.

Mahal Karena Tuntutan Masyarakat

Jika biaya pendidikan di TK (berkualitas) relatif mahal, barangkali pihak pengelola tak bisa disalahkan sepenuhnya juga. Persoalannya, TK zaman sekarang tidak hanya diharapkan bisa mengajarkan anak-anak bernyanyi, tapi bagaimana agar anak bisa diterima di sekolah favorit yang umumnya menetapkan sejumlah persyaratan untuk calon siswanya.

Pendapat ini dikemukakan Nurhayati, Pelaksana Harian Taman Tumbuh Kembang Anak (Tatuka) Insan Mulia, TK plus play group dan tempat penitipan anak yang terletak di Jl Batu Piring Banjarmasin.

“Sekarang kayaknya masyarakat berlomba-lomba memasukkan anaknya ke TK-TK mana yang bisa membuat anaknya masuk ke SD favorit. TK-TK seperti itu lalu menetapkan harga yang lebih mahal karena tuntutan sebenarnya,” ucapnya.

Tuntutan yang bermacam-macam inilah yang membuat TK mau tak mau menyesuaikan diri. Di Tatuka Insan Mulia sendiri ada yang disebut TK biasa dan TK terpadu. TK biasa iuran bulanannya Rp 150 ribu, sedangkan TK terpadu Rp 200 ribu karena ada tambahan pengayaan seperti menari, komputer, dan sebagainya. Sementara untuk uang pangkal dipatok Rp 1,5 juta.

Selain itu, tuntutan ini juga membuat guru TK wajib meningkatkan kemampuannya. Sebagai kompensasi, bayaran mereka tentu harus disesuaikan. Apalagi untuk guru PAUD (pendidikan anak usia dini) tidak ada insentif khusus dan tidak ada pengangkatan PNS.

“Kalau yayasan yang bonafid bisa saja membayar guru dengan mahal sehingga kesejahteraannya terjamin, kalau TK yang biasa kasihan. Nah, inilah yang mempengaruhi mahal tidaknya TK. Tentu sulit mencari sekolah biasa yang bermutu karena gurunya juga pasti asal ngajar,” imbuhnya.

Di sisi lain, hal ini menimbulkan dilema tersendiri bagi para pengelola TK karena jika tidak disiasasti, TK yang sejatinya merupakan tempat bermain dan tumbuh kembang anak sesuai fase usianya akan menjadi tak ubahnya sekolah yang penuh dengan tekanan.

“Itu tidak bagus untuk perkembangan anak. Kadang orang tua menuntut anak harus bisa ini bisa itu, tapi kami memberi penjelasan bahwa anak jangan terlalu dipaksa. Banyak orang tua yang masih beranggapan belajar itu ada buku, pulpen, dan guru menjelaskan di depan kelas. Padahal, bermain itu juga belajar,” tukasnya.

Perempuan ramah ini bercerita pernah ada orang tua yang protes ketika anaknya tidak lulus tes masuk di sebuah SD.

“Orang tua hanya tahu menyalahkan sekolah, padahal walau anak sudah diajari membaca misalnya tapi kalau belum masanya ia bisa membaca ya tidak bisa. Orang tua merasa seolah sekolah harus bisa mendidik anak seperti keinginan orang tua,” sesalnya. “Orang tua mungkin bangga kalau anaknya bisa membaca, tapi orang tua harus tahu juga walau anak sekarang bisa membaca karena dipaksa, nanti saat sudah besar dia jadi malas karena otaknya sudah penuh. Jadi, harusnya diisi dengan santai saja,” tutupnya.

Diskotek Lebih Baik Ditutup

0
Pajak Hiburan Malam Banyak Loss

BANJARMASIN – Wacana penutupan total diskotek yang beroperasi di Banjarmasin kembali bergulir dari gedung dewan. Adalah Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin M Isnaini SE yang baru-baru ini mendesak Pemerintah Kota Banjarmasin untuk meninjau ulang keberadaan diskotek karena dampak negatifnya dipandang lebih besar daripada kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Mengutip keterangan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Banjarmasin, Isnaini mengungkapkan bahwa pada tahun 2010 target PAD dari sektor pajak hiburan malam ini hanya Rp 1.106.000.000, terdiri dari diskotek Hotel Istana Barito Rp 250 juta, diskotek Hotel Banjarmasin Internasional (HBI) Rp 506 juta, dan Grand Discotheque (Mitra Plaza) Rp 350 juta.

Menurutnya, angka-angka ini masih terlalu kecil dari potensi yang sebenarnya apabila melihat ramainya pengunjung diskotek di Banjarmasin sehingga ia berani menyimpulkan bahwa banyak pendapatan yang loss (hilang). Belum lagi jika menyoal ketidaktegasan pemko untuk menindak diskotek yang melanggar aturan jam tayang, maka ia meminta agar persoalan ini dipikirkan dengan lebih serius.

Politisi PBR tersebut mencontohkan kota Padang yang masih bisa survive meski tanpa pemasukan dari pajak hiburan malam. Ia pun menghendaki agar Kota Banjarmasin dapat meniru langkah itu.

“Saya rasa Rp1 miliar itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan dampak negatif terhadap masyarakat, seperti maraknya peredaran narkoba di tempat hiburan malam semacam itu. Jadi, kalau masukan dari saya lebih baik diskotek ditutup saja,” katanya tegas.

Senin Depan, Sidang I Gugatan Ayuha

0
Makhmud : Pelantikan Tidak Akan Tertunda

BANJARMASIN – Penyerahan berkas administrasi hasil penetapan walikota dan wakil walikota Banjarmasin terpilih periode 2010-2015 kepada DPRD Kota Banjarmasin yang semestinya telah dilakukan KPU Kota Banjarmasin dalam pekan ini terpaksa ditunda sehubungan dengan adanya gugatan terhadap hasil penetapan yang dilayangkan oleh salah satu pasangan calon yang kalah, yakni HA Yudhi Wahyuni Usman-Haryanto (Ayuha) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua KPU Kota Banjarmasin Drs H Makhmud Syazali MH yang dikonfirmasi hari ini (22/6) mengatakan pihaknya tetap akan menyelesaikan berkas administrasi tersebut, namun penyerahannya baru akan dilakukan jika telah ada putusan dari MK.

“Sebenarnya bisa saja kita serahkan sekarang, tapi dewan tidak akan memprosesnya selama belum ada rekomendasi MK terhadap perkara tersebut,” ujarnya.

Meski gugatan tersebut cukup mengganggu kelancaran Pemilukada Banjarmasin yang tinggal menyisakan satu tahap, namun ia menjamin pelantikan walikota dan wakil walikota Banjarmasin 2010-2015 tidak akan mundur dari jadwal yang telah ditetapkan, tepatnya tanggal 12 Agustus 2010 mendatang. Ia memperkirakan putusan MK akan keluar kira-kira akhir minggu pertama bulan Juli atau selambat-lambatnya tanggal 10 Juli 2010.

“Saya kira tidak akan tertunda karena MK kan punya batas waktu dalam menyelesaikan suatu kasus,” katanya.

Sementara itu, Makhmud mengungkapkan berkas gugatan pasangan Ayuha ke MK rencananya akan dikirm kepada KPU Kota Banjarmasin pada hari Kamis (24) besok, sedangkan sidang gugatan pertama dijadwalkan pelaksanaannya pada hari Senin (28/6) pekan depan pukul 10.00 pagi.

Saat dimintai komentarnya terhadap gugatan pasangan Ayuha yang berkasnya secara resmi masuk pada Jumat (18/6) lalu, ia menyatakan hal itu merupakan hak setiap pasangan calon. Ia juga mengaku siap dengan apapun putusan yang akan diberikan MK, termasuk jika Pemilukada Banjarmasin harus diulang.

”Tidak ada masalah karena dia punya hak, kita menerima saja apakah gugatannya diterima atau ditolak. Kalau Pemilukada harus diulang ya diulang,” ucapnya santai.

Komitmen Guru Negeri Rendah

0
Hasil UASBN RSBI Jeblok

BANJARMASIN – Kompetensi sekolah berstatus Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) untuk menghasilkan lulusan dengan kualitas di atas rata-rata patut dipertanyakan. Hal ini setidaknya terlihat dari hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD di Banjarmasin tahun ajaran 2009/2010 yang telah diumumkan beberapa waktu lalu dimana SDN Telaga Biru 1, satu-satunya SD percontohan bertaraf internasional di Banjarmasin, hanya mampu menempati peringkat kelima.

Namun, Kepala Bidang Bina TK, SD, dan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin Drs M Sarwani SE MM yang dikonfirmasi beralasan hasil yang kurang baik ini disebabkan karena adanya mutasi guru di SDN Telaga Biru 1 menjelang pelaksanaan UASBN sehingga agak mengganggu proses belajar mengajar di sekolah tersebut karena para guru baru perlu waktu untuk menyesuaikan diri.

“Faktornya mungkin karena pengaruh guru yang dimutasi itu, guru yang baru masih dalam masa adaptasi,” ujarnya.

Sementara itu, dari hasil evaluasi secara keseluruhan terhadap hasil UASBN SD tahun ajaran 2009/2010, Disdik menyimpulkan bahwa tingkat profesionalisme guru di SD negeri masih rendah dan perlu ditingkatkan. Pasalnya, dari sepuluh besar SD yang meraih nilai UASBN tertiggi, hampir setengahnya diisi oleh SD swasta. Pun dengan siswa peraih nilai UASBN tertiggi, tujuh orang yang masuk peringkat sepuluh besar adalah siswa dari SD swasta.

Menanggapi hal ini, Sarwani mengakui bahwa komitmen guru di SD negeri memang lebih rendah daripada guru di SD swasta.

“Mungkin karena merasa sudah enak sebagai pegawai negeri, lalu melupakan tanggung jawab. Padahal kita sudah berkali-kali memberikan arahan setiap ada pertemuan K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah, red). Kita memahami pekerjaan mereka lumayan capek, tapi namanya tanggung jawab harus dijalankan,” tukasnya.

Meski demikian, jika dilihat dari nilai rata-rata maka UASBN SD tahun ajaran 2009/2010 di Banjarmasin mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun sebelumnya, yakni Bahasa Indonesia 7,35, Matematika 5,97, dan IPA 6,87 dengan jumlah nilai rata-rata 20,19. Sedangkan pada tahun lalu nilai rata-rata untuk ketiga mata pelajaran ini adalah Bahasa Indonesia 6,89, Matematika 5,61, dan IPA 6,53 dengan jumlah nilai rata-rata 19,03.

Monday, June 21, 2010

Sekolah Favorit Diserbu

0
Hari Pertama PSB Online Lancar

BANJARMASIN – Tidak semua lulusan SMP akan tertampung di SMA/SMK Negeri pada penerimaan siswa baru (PSB) online tahun 2010 ini karena jumlahnya yang tidak sebanding dengan jumlah kursi yang tersedia. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Bina SMP, SMA, dan SMK Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin, Drs H Metroyadi SH MPd.

“Itulah sebabnya diadakan PSB online,” ujarnya saat ditemui di kantornya.

Hari pertama penerimaan siswa baru (PSB) online tingkat SMP, SMA, dan SMK tahun 2010 sudah digelar hari ini (21/6) dan berjalan cukup lancar. Disdik Kota Banjarmasin sudah sejak jauh-jauh hari mempersiapkan program maupun operator untuk meng-handle PSB online yang akan berlangsung selama empat hari ke depan sampai dengan tanggal 24 Juni 2010 itu.

“Yang jadi kendala hanya listrik saja, kalau listrik mati sistemnya tidak bisa bekerja. Mudah-mudahan selama pelaksanaan tidak ada pemadaman,” katanya.

Sementara itu, dari data situs resmi PSB online Banjarmasin di www.psb-banjarmasin.com, sampai dengan pendaftaran ditutup pada pukul 12.00 sejumlah sekolah favorit nampak masih menjadi pilihan utama masyarakat. Namun, Metroyadi mengingatkan agar orang tua tidak terlalu memaksakan anak-anaknya untuk mendaftar di sekolah favorit jika nilai Ujian Nasional (UN)-nya di bawah standar sekolah yang bersangkutan.

“Kita mengimbau kepada masyarakat agar memilih sekolah yang sesuai dengan kemampuan anak. Jangan terlalu idealis jika sekolah yang dipilih ternyata tidak sesuai dengan nilai UN-nya. Seandainya dari beberapa sekolah yang dipilih ternyata tidak ada satupun yang lulus, jatuhnya nanti ke swasta,” tandasnya.

Oleh sebab itu, ia menyarankan supaya orang tua jeli dan bermain aman dengan memilih setidaknya satu sekolah yang diperkirakan bisa ditembus anak.

“Kalau SMA kan boleh tiga pilihan dan SMP dua pilihan, nah pilihan yang terakhir pilih yang aman saja,” katanya.

Sementara itu, selain PSB online Disdik Kota Banjarmasin juga membuka PSB bakat-prestasi untuk siswa-siswi yang berprestasi baik di bidang olahraga, seni, maupun mata pelajaran pada even-even resmi dan berjenjang sampai ke tingkat nasional. Akan tetapi, peminat jalur ini sangat sedikit karena even-even resmi dan berjenjang seperti yang disyaratkan itu memang cukup jarang diadakan.

SSN Bisa Dicabut

0
BANJARMASIN – Lima sekolah dasar (SD) negeri di Banjarmasin akan ditingkatkan statusnya menjadi sekolah standar nasional (SSN) pada tahun 2010 ini, yakni SDN Sungai Miai 5, SDN Pemurus Dalam 5, SDN Pengambangan 5, SDN Pelambuan 4, dan SDN Alalak Selatan 1.

“Peningkatan statusnya sedang dalam proses. Kelima sekolah ini sudah kita usulkan ke Kementerian Pendidikan Nasional dan sudah dinilai,” ujar Kepala Bidang Bina TK, SD, dan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin Drs M Sarwani SE MM yang ditemui di ruangannya, hari ini (21/6).

Salah satu syarat yang harus dipenuhi SSN adalah luas areal sekolah minimal 2 ribu meter persegi. Oleh sebab itu, beberapa sekolah harus digabung (regrouping) untuk memenuhi kriteria tersebut.

“Dari kelima SD tadi, SDN Pelambuan 4 merupakan hasil regrouping sedangkan sekolah lainnya luas lahannya sudah mencukupi saja,” terangnya.

Namun, ia memastikan penggabungan tersebut tidak akan merugikan siswa karena regrouping dilakukan berdasarkan prosedur yang sudah ditetapkan Kemendiknas, di antaranya sekolah-sekolah yang di-regrouping harus berdekatan lokasinya dan jumlah siswanya terus mengalami penurunan.

“Regrouping hanya akan dilakukan jika letaknya saling berdekatan dan jumlah siswa di sekolah itu terus menurun. Berdasarkan petunjuk Kemendiknas, jumlah siswa di satu sekolah minimal 180 orang, kurang dari itu harus di-regrouping,” tandasnya.

Adapun keuntungan menjadi SSN adalah adanya kucuran berbagai dana bantuan dan subsidi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun, Sarwani mengingatkan agar pihak sekolah terus meningkatkan kualitasnya karena status SSN tersebut bisa saja dicabut jika dari hasil evaluasi ternyata sekolah tidak mampu mencapai target, yakni memenuhi delapan standar nasional pendidikan (SNP).

“SSN akan dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kemendiknas dengan suatu instrumen khusus selama empat tahun. Jika ada yang tidak sesuai, statusnya bisa turun,” katanya.

Sunday, June 20, 2010

Tambah Lima SSN

0
Disdik Gencar Regrouping

BANJARMASIN – Sekolah Dasar (SD) dengan status sekolah standar nasional (SSN) bertambah lagi di Banjarmasin. Pada tahun 2010 ini, ada lima SD yang ditingkatkan statusnya menjadi SSN.

Kepala Bidang Bina TK, SD, dan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Disdik Kota Banjarmasin Drs M Sarwani SE MM melalui Kepala Seksi Kurikulum dan Kelembagaan H Fendie SPd MPd mengungkapkan bahwa idealnya semua sekolah harus menjadi SSN. SSN adalah sekolah yang sudah hampir memenuhi delapan standar nasional pendidikan (SNP) yang meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, penilaian, serta pengelolaan.

“Kalau RSBI (rintisan sekolah bertaraf internasional, red) tidak wajib, tapi SSN harus karena itu patokan standar nasional pendidikan kita. Kalau sudah statusnya SSN, dalam kurun waktu singkat diharapkan bisa memenuhi delapan SNP. Memang waktu dicanangkan sebagai SSN itu belum, dari delapan standar mungkin baru sebagian,” katanya.

Pemerintah sendiri tidak menargetkan kapan semua sekolah sudah harus menjadi SSN, namun setiap tahun selalu diupayakan ada penambahan. Pada pencanangan pertama SD SSN tahun 2008 lalu, di Banjarmasin telah ada delapan SD SSN, tahun 2009 bertambah empat, dan tahun ini bertambah lima lagi sehingga jumlahnya mencapai 12 sekolah.

“Targetnya tidak bisa memastikan karena harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah. Untuk yang sudah naik statusnya pemerintah berkewajiban memberikan bantuan dan subsidi, lalu ada juga bantuan untuk SD yang potensial untuk dikembangkan statusnya, biasanya kita arahkan ke SD inti,” tuturnya.

Dijelaskannya, ada empat tingkatan SD, yaitu RSBI, SSN, SD inti, dan SD imbas. SD inti adalah istilah untuk SD terbaik di satu gugus kelurahan, sedangkan di bawahnya disebut SD imbas. Total ada 238 SD di Banjarmasin, terdiri dari satu RSBI, 12 SSN, 30 SD inti, dan sisanya SD imbas.

Untuk naik level menjadi SSN, ada beberapa hal yang harus dipenuhi, salah satu yang tidak bisa ditawar-tawar adalah luas lahan sedikitnya 2 ribu meter persegi agar leluasa untuk dikembangkan. Pasalnya, SD SSN disyaratkan memiliki minimal 12 ruang kelas dan lima ruang fasilitas pendukung seperti laboratorium komputer, bahasa, dan sebagainya.

“Luas lahan tidak bisa ditawar, kalau kurang Kementerian Pendidikan tidak akan menyetujui memberikan bantuan,” katanya.

Oleh sebab itu, Disdik Kota Banjarmasin gencar melakukan penggabungan sekolah atau regrouping guna memenuhi persyaratan ini.

“Ada kurang lebih 48 sekolah yang di-regrouping sampai tahun lalu. Selain untuk efisiensi manajemen, regrouping juga dilakukan untuk memenuhi luas minimal tanah tadi. Kalau tidak begitu kita tidak bisa punya SD SSN karena kita tidak punya dana untuk mengembangkan sekolah jadi bagus kalau hanya mengharap APBD,” tandasnya.

Pajak SKTU Dihapus

0
BANJARMASIN – Keluhan masyarakat terkait rumitnya mengurus perizinan tak serta merta dapat hilang meski pemerintah telah mengoptimalkan pelayanan perizinan terpadu satu pintu melalui Badan Pengelola Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM). Kendala yang sampai saat ini masih sulit diatasi yakni oknum petugas yang kerap mempermainkan tarif, salah satunya yang banyak dikeluhkan adalah biaya pembuatan izin Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU). Disinyalir ada oknum yang mengenakan tarif yang melebihi ketentuan untuk mengambil keuntungan pribadi.

Ketua Badan Legislasi DPRD Kota Banjarmasin M Dafik As’ad SE MM yang dikonfirmasi membenarkan adanya keluhan masyarakat itu.

“Memang ada yang seperti itu, kalau mau cepat masyarakat harus bayar sekian. Nah, yang seperti itu semestinya jangan lagi dipelihara,” tandasnya.

Namun untungnya, dengan terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebagai landasan hukum baru bagi pemerintah daerah untuk melakukan pungutan pajak dan retribusi, mulai awal tahun 2011 biaya perizinan dan perpanjangan izin SKTU tidak diperkenankan lagi untuk dipungut. Pasalnya, dalam UU tersebut biaya perizinan dan perpanjangan izin SKTU telah dihapus dari sumber penerimaan daerah. Otomatis perda yang memayungi pungutan tersebut juga harus secepatnya dicabut.

“Walau diberi tenggat waktu setahun untuk menyesuaikan, tapi kita minta jangan menunggu sampai akhir tahun. Kalau tidak berinisiatif mencabut itu, dewan yang akan mencabut karena bertentangan dengan undang-undang,” ujarnya.

Friday, June 18, 2010

Pasar Rawasari Dibahas Di Pansus

0
BANJARMASIN – Meski berdekatan dengan sekolah, pembangunan Pasar Rawasari yang berlokasi di Jl Zafry Zam-Zam tepatnya di belakang SDN Teluk Dalam 11 dinilai tidak akan mengganggu proses belajar mengajar di sekolah tersebut.

“Jarak pasar dengan sekolah sekitar 3,25 meter, kalau suara normal saja tidak akan begitu terdengar. Selain itu, sekolah juga dipagar sehingga siswa tidak bisa menyeberang ke pasar,” ujar Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin Drs Nor Ipansyah MPd saat mengikuti rapat kerja dengan Pansus Pasar di gedung DPRD Kota Banjarmasin, hari ini (18/6).

Setelah sempat mengendap beberapa waktu, masalah pembangunan Pasar Rawasari kembali mengemuka karena sampai saat ini belum mendapat rekomendasi dewan. Selain Disdik, Pansus Pasar yang dibentuk DPRD Kota Banjarmasin juga memanggil sejumlah pihak terkait untuk dimintai keterangannya, antara lain Dinas Tata Kota dan Perumahan (Distakorum), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Pengelolaan Sungai dan Drainase, BP2TPM, BLH, Bagian Tata Pemerintahan Pemko Banjarmasin, serta Camat Banjarmasin Tengah.

Ketua Pansus Pasar M Isnaini SE mengatakan pemanggilan bertujuan untuk menjaring masukan-masukan sebelum dewan mengeluarkan rekomendasinya atas pembangunan pasar di atas tanah milik Pemko tersebut.

“Pasar dekat dengan sekolah dan sungai, kami khawatir ini akan membawa dampak yang buruk. Untuk itulah kami mengundang semua yang terkait dengan masalah ini,” ujarnya.

Sementara itu, Camat Banjarmasin Hermansyah menuturkan pembangunan Pasar Rawasari saat ini sudah mencapai 95 persen. Pembangunan pasar dilakukan untuk menampung pedagang di Pasar Rawasari yang lama yang terkena penggusuran akibat proyek penyiringan sungai. Ada 215 kios yang dibangun, terdiri dari 209 kios untuk pedagang lama dan 6 kios untuk warga di sekitar pasar yang terkena dampak pembangunan sebagai kompensasi.

“Kami berharap rekomendasi bisa diberikan sehingga pemindahan pedagang dapat segera terealisasi karena peyiringan sungai akan dilanjutkan,” katanya.

Diungkapkannya, segala perizinan telah diproses dan tinggal menunggu rekomendasi dewan. Nota kesepahaman atau MoU juga sudah dibuat dengan LKMD selaku pengelola pasar yang akan dievaluasi setiap empat tahun dan bisa dicabut jika dilanggar.

Kepala Dinas Pasar (Dispas) Kota Banjarmasin Sukadani melalui Kabid Ketertiban Pasar Ainul Yakin menambahkan rekomendasi dewan sangat mendesak karena pedagang Pasar Rawasari yang belum direlokasi sekarang berjualan di tepi jalan sehingga membuat masyarakat resah.

“Kami sudah sering meninjau, masyarakat merasa sangat terganggu,” ujarnya.

Pansus Pasar sendiri akan membawa hasil pertemuan ini ke rapat internal sekaligus mempelajari lebih dalam lagi Mou yang telah dibuat Pemko dengan pengelola pasar sebelum nantinya mengeluarkan rekomendasi.

Ini Yang Terakhir

Anggota Pansus Pasar M Dafik As’ad SE MM mengungkapkan kasus Pasar Rawasari seharusnya sudah bisa diselesaikan di tingkat komisi. Hanya saja, karena menyangkut banyak hal seperti masalah hukum dan bangunan maka dibentuklah panitia khusus untuk menuntaskan persoalan ini agar tidak berlarut-larut.

Dewan sendiri sebenarnya tidak mungkin untuk tidak memberikan rekomendasi karena pasar sudah terlanjur dibangun dan berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Namun, Dafik berharap agar kasus ini adalah yang terakhir kali.

“Ini sama saja dengan membenarkan pekerjaan yang salah. Saya berharap jangan seperti ini lagi karena hanya akan membuang energi,” cetusnya.

Selain menyelesaikan kasus Pasar Rawasari, pembentukkan Pansus Pasar ini juga bertujuan untuk mengawal pembangunan Pasar Abdi Persada terutama menyangkut penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umumnya.

Kebersihan Terganjal Anggaran

0
BANJARMASIN – Kegagalan meraih Anugerah Adipura untuk kesekian kalinya sedianya membuat semua pihak berbuat lebih maksimal lagi ke depannya. Rencana pemerintah memangkas anggaran semua SKPD sebesar 25 persen pada tahun 2011 pun membuat Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Banjarmasin harus putar otak.

“Nanti kita bahas lagi dalam rapat anggaran, kita akan cari solusinya,” ujar Kepala DKP Kota BanjarmasinSyaiddin Noor di sela rapat kerja dengan Komisi III DPRD Kota Banjarmasin beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan untuk meningkatkan kebersihan Kota Banjarmasin mustahil dilakukan tanpa dukungan sarana prasarana serta pendanaan yang besar.

Senada dengan pernyataan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Banjarmasin Rusmin Ardaliwa, untuk mendapatkan Anugerah Adipura bukanlah perkara mudah. Terlebih dengan predikat sebagai kota sungai, pembenahan Banjarmasin memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Dijelaskannya, ada dua penilaian utama dalam menentukan kelayakan sebuah kota untuk mendapat Anugerah Adipura, yakni bersih dan teduh.

“Saya kira pemko sudah berusaha semaksimal mungkin, koordinasi antar instasi juga sangat solid. Namun, ke depan memang masih banyak yang harus dibenahi,” katanya.

Salah satu pembenahan yang harus dilakukan, lanjutnya, adalah tekait kebersihan Pasar Antasari. “Pasar Antasari sebenarnya tidak dinilai, hanya pertokoannya saja. Tapi dampak dari pasar yang kumuh berpengaruh. Ke depan di samping sampah liar kita juga harus benahi terminal dan penyapuan pasar. Sampai sekarang belum ada penyapuan yang rutin, biasanya bila pasar sudah selesai saja baru disapu,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin Matnor Ali F menghimbau agar pemko lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan melalui spanduk yang dipasang di tempat-tempat umum atau jalan-jalan yang strategis.

“Sehingga ada gaungnya dan mudah-mudahan tidak best effort lagi tapi benar-benar Adipura,” tandasnya.

Thursday, June 17, 2010

Menyoal Pungutan Pada Penerimaan Siswa Baru (PSB)

0
Harus Disepakati Orang Tua Siswa

PSB online tingkat SMP, SMA, dan SMK tahun ajaran 2010/2011 akan digelar serentak pada tanggal 21-24 Juni 2010. Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin dengan tegas melarang sekolah melakukan pungutan saat pendaftaran dan daftar ulang.

NAZAT FITRIAH, Banjarmasin

Salah satu sekolah yang akan menyelenggarakan PSB Online adalah SMP Negeri 24. Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 24 Yeppy SPd mengatakan sesuai instruksi Disdik itu maka pihaknya tidak akan mengenakan pungutan apapun.

“Kecuali untuk keperluan pribadi siswa seperti seragam dan atribut,” ujarnya.

Sekolah standar nasional (SSN) itu juga tidak menarik uang pangkal dan iuran bulanan karena menurut Yeppy semua keperluan sekolah sudah terpenuhi oleh dana bantuan operasional dari pemerintah.

Program pendidikan gratis untuk wajib belajar sembilan tahun yang dicanangkan oleh pemerintah sendiri memang tidak mengizinkan adanya pungutan sama sekali, terkecuali untuk RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional). Pasalnya, untuk meningkatkan mutu dan melengkapi persyaratan RSBI diperlukan dana yang besar, sedangkan kemampuan pemerintah terbatas sehingga perlu sharing dari orang tua. Namun, sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, pungutan hanya dibolehkan setelah siswa diterima dan besarnya harus ditetapkan bersama oleh komite sekolah dan orang tua siswa.

Seperti di SMP Negeri 6, tahun ini uang gedung ditetapkan sebesar Rp 3 juta yang terdiri dari sumbangan peningkatan mutu Rp 2 juta dan sumbangan sarana prasarana Rp 1 juta, sedangkan iuran bulanan Rp 350 ribu.

“Yang tidak mampu bisa mendapatkan keringanan asal memenuhi persyaratan. Artinya, sekolah kita tidak hanya untuk orang kaya saja,” ujar Wakil Kepala Sekolah Urusan (Wakaur) Kurikulum SMP Negeri 6, Norsewan.

SMP Negeri 6 sendiri sudah menggelar PSB pada bulan Maret lalu. Sesuai aturan, sekolah-sekolah yang berstatus RSBI memang melakukan PSB lebih awal dan tidak menggelar PSB online karena calon siswa harus mengikuti serangkaian tes.

Sementara itu, walau pendidikan gratis juga tidak berlaku di SMA, namun kebijakan yang sama ikut diterapkan. Pungutan apapun harus berdasarkan kesepakatan komite sekolah dengan orang tua siswa.

“Uang pangkal dan iuran berdasarkan hasil rapat komite sekolah dengan orang tua, sekolah menunggu saja,” kata Wakaur Kurikulum SMA Negeri 3, M Taslim SPd.

Berkaca pada tahun lalu, uang pangkal yang disepakati maksimal Rp 1,5 juta dan iuran Rp 150 ribu per bulan. Bagi siswa yang tidak mampu dipersilakan membayar semampunya, bahkan bisa digratiskan jika berdasarkan survey pihak sekolah memang layak. Selain itu, sekolah juga menyediakan bantuan baik dalam bentuk beasiswa maupun gerakan orang tua asuh.

“Kalau pendidikan gratis untuk yang tidak mampu itu namanya keadilan dalam dunia pendidikan. Tapi yang mampu masa digratiskan juga?” cetusnya.

Saat ini, partisipasi orang tua menurutnya masih sangat dibutuhkan mengingat bantuan pemerintah masih jauh dari mencukupi, bahkan setiap tahun nilainya cenderung menurun.

Tak berbeda dengan SMA Negeri 7, pungutan juga bervariasi sesuai dengan kemampuan orang tua siswa. Tahun lalu, uang pangkal paling tinggi ditetapkan Rp 2,5 juta rupiah dan iuran bulanan Rp 200 ribu. Besarnya pungutan ditetapkan setelah rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) selesai disusun sehingga diketahui berapa kontribusi yang diperlukan dari orang tua siswa yang selanjutnya dibicarakan dalam rapat komite. Namun, siswa yang tidak mampu boleh membayar 50 persen, 10 persen, sampai 0 persen.

“Diharapkan yang mampu bisa membayar lebih, tapi selama ini rata-rata masyarakat maunya gratis. Padahal pembiayaan dari pemerintah saja tidak cukup, untuk percepatan pembangunan sekolah perlu partisipasi orang tua. Kalau mau yang terbaik, tidak ada salahnya yang mampu membayar lebih. Nah, ini yang harus dipahami masyarakat,” ujar Wakaur Kesiswaan SMA Negeri 7, Drs M Syahrani Mashaka.

BjGC 2010 Masuki Penilaian

0
BANJARMASIN – Setelah di-launching pada bulan Maret lalu, hari ini (17/6) ajang Banjarmasin Green and Clean (BjGC) 2010 yang digelar oleh PT Unilever bekerja sama dengan Radar Banjarmasin dan Pemerintah Kota Banjarmasin akhirnya memasuki tahap penilaian. Sebanyak 264 wilayah dari seluruh penjuru Kota Banjarmasin ikut berkompetisi dan terbagi menjadi dua kategori, yakni wilayah terencana dan alamiah.

“Mulai hari ini (kemarin, red) sampai dua minggu ke depan, semua wilayah akan dikunjungi oleh tim juri untuk dinilai,” ujar Ketua Program BjGC 2010, M Afifuddin.

Seluruh peserta pun tentu harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya, terlebih juri akan memilih wilayah yang bakal dinilai secara acak.

“Jadwal penilaian memang tidak kita beritahu dan dilakukan secara acak saja,” imbuhnya.

Penilaian ini sendiri, lanjutnya, dimaksudkan untuk menyaring peserta yang akan melaju ke tahapan selanjutnya, yaitu tahap 100 besar. Ada beberapa kriteria yang akan dijadikan penilaian antara lain kesesuaian proposal program dengan implementasi di lapangan, inovasi pengolahan sampah, dan penghijauan.

“Setelah melewati tahap 100 besar, peserta akan dikerucutkan lagi menjadi 20 besar sebelum akhirnya juri nanti akan menentukan best of the best,” terangnya.

Wednesday, June 16, 2010

Siap Libatkan Rival

0
2M Disebut-Sebut Angkat Salah Satu Lawannya Sebagai Sekda

BANJARMASIN – Meski dunia politik identik dengan persaingan, namun hal itu nampaknya tidak berlaku jika konteksnya dalam rangka membangun daerah. Seperti yang akan dilakukan oleh pasangan walikota dan wakil walikota Banjarmasin terpilih periode 2010-2015 H Muhidin-HM Irwan Ansyari, kabar yang santer beredar menyebutkan bahwa mereka akan mencomot salah satu rival politiknya pada Pemilukada bulan Juni lalu untuk ditempatkan di posisi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarmasin yang saat ini ditempati Drs H Didit Wahyuni yang akan segera memasuki masa pensiun.

“Nama-nama sudah ada, tapi kita belum tahu orangnya,” ujar HM Irwan Ansyari di sela acara penetapan walikota dan wakil walikota Banjarmasin terpilih di aula KPU Kalsel, hari ini (16/6).

Saat didesak lebih jauh, ia mengelak menyebutkan nama orang-orang yang dimaksudnya secara gamblang karena tak ingin mengecewakan.

“Kalau mengembangkan isu nanti akan menimbulkan harapan dan harapan yang tidak terwujud akan menimbulkan kekecewaan. Tapi kami akan melihat figur-figur yang cocok untuk mendampingi kami karena posisi sekda cukup penting, perlu orang yang sangat mengerti tentang tata pemerintahan dan bisa menjalin hubungan baik dengan unsur muspida lain,” katanya.

Namun yang jelas, pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan calon lain karena ia menilai visi misi yang dimiliki masing-masing calon dapat saling melengkapi dan menyempurnakan.

“Mungkin ada kekurangan dalam visi misi kami, visi misi mereka bisa menyempurnakan apa yang akan kami laksanakan ke depan,” tandasnya.

Selain sekda, jabatan lain di tubuh Pemerintah Kota Banjarmasin juga potensial mengalami pergeseran sebagaimana yang digembar-gemborkan pasangan tersebut selama ini. Akan tetapi, Irwan menegaskan pihaknya akan tetap bersikap profesional.

“Yang ada sekarang bisa saja sudah tepat, tapi harus dievaluasi lagi. Kita melihat yang terbaik. Orang lama kalau memang kinerjanya bagus kenapa harus diganti? Kita profesional saja,” katanya.

Terkait posisi mana saja yang memerlukan pergantian pucuk pimpinan, lagi-lagi ia menutup rapat mulutnya.

“Tidak bisa saya lontarkan sekarang karena akan menimbulkan ketikdaknyamanan. Tapi karena saya sudah sepuluh tahun di Pemko, tidak akan terlalu sulit,” ucapnya.

Hanya saja, ia menyebut ada beberapa sektor yang akan menjadi prioritas kebijakannya ke depan, antara lain kebersihan, penataan kota, dan infrastruktur jalan.

2M Siap Digugat

0
Ayuha Tak Hadir, Sofwat Kecewa

BANJARMASIN – Di tengah ancaman demo dari kalangan mahasiswa dan LSM, pengamanan ketat sengaja dilakukan oleh aparat kepolisian dari Poltabes Banjarmasin dan Polda Kalsel untuk menjamin kelancaran acara penetapan walikota dan wakil walikota Banjarmasin terpilih periode 2010-2015 di aula KPU Provinsi Kalsel, hari ini (16/6). Ratusan personel diterjunkan dan tepat di depan Kantor KPU Kalsel dipasang pagar kawat berduri.

Namun, sampai acara berakhir isu akan terjadinya demo tidak terbukti sehingga acara berjalan relatif lancar. Sayangnya tidak semua pasangan calon peserta Pemilukada Banjarmasin hadir. Sementara pasangan Zulfadli Gazali-Abdul Gais datang berdua, wakil walikota terpilih HM Irwan Ansyari hanya datang seorang diri karena H Muhidin sedang ada urusan di Jakarta. Demikian pula Anang Rosadi dan Immah Noorda yang cuma diwakili pasangannya, Khairuddin Anwar dan Khairul Saleh, serta Sofwat Hadi yang datang tanpa didampingi wakilnya Murjani, sedangkan pasangan HA Yudhi Wahyuni-H Haryanto sama sekali tidak menampakkan batang hidungnya. Saat dikonfirmasi, calon incumbent itu beralasan ada agenda lain terkait jabatannya sebagai walikota.

“Ada urusan lain yang lebih penting karena saya masih menjabat sebagai walikota. Lagipula sudah tahu juga hasilnya,” ucapnya ketika dijumpai di lobby balaikota.

Sementara itu, acara penetapan walikota dan wakil walikota Banjarmasin terpilih yang dimulai sekitar pukul 10.20 Wita berlangsung cepat tanpa interupsi dan selesai hanya dalam waktu kurang lebih 20 menit. Diawali dengan pembacaan berita acara yang dilanjutkan dengan penandatanganan oleh anggota KPU Kota Banjarmasin dan disaksikan pihak kepolisian, Kodim, dan Panwaslu, kemudian ditutup dengan pembacaan surat keputusan KPU Kota Banjarmasin tentang penetapan walikota dan wakil walikota terpilih. Tak berbeda dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kota Banjarmasin pada tanggal 07 Juni lalu, pasangan H Muhidin-HM Irwan Ansyari yang diusung PBR, PKPB, dan Partai Gerindra ditetapkan sebagai pemenang Pemilukada Banjarmasin dengan satu putaran dengan perolehan 123.058 suara atau 44,11 persen.

Ditemui usai acara, HM Irwan Ansyari mengaku tak ada ritual khusus yang akan dilakukan usai pihaknya ditetapkan sebagai pasangan walikota dan wakil walikota terpilih. Ia berharap semua pihak dapat menerima penetapan ini dan bersama-sama menjaga suasana kondusif serta membangun Kota Banjarmasin agar lebih baik ke depannya. Namun, ia juga menyatakan siap jika ada pihak-pihak yang tidak puas dan mengajukan gugatan.

“Gugatan adalah hak setiap calon, namun semua itu hendaknya dilakukan secara benar dan santun sehingga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat,” ujarnya.

Sedangkan Zulfadli Gazali yang dimintai komentarnya soal penetapan nampak santai. Ia menyatakan dapat menerima dengan ikhlas dan tak berniat memperkarakannya.

“Kita menerima sepenuhnya dan kita berharap mereka dapat meneruskan pembangunan,” katanya.

Sofwat Hadi pun dari jauh-jauh hari telah menyatakan siap untuk menerima kekalahan dan bersedia mendukung siapapun walikota yang terpilih.

“Pemilihan ini sekadar proses untuk mencari pemimpin, kalau sudah terpilih itulah pemimpin kami,” katanya.

Meski demikian, seusai acara ia sempat mengemukakan kekecewaannya kepada KPU karena pada penetapan pihaknya hanya sebagai penonton dan tidak dilibatkan sebagai saksi.

“Lihat pilpres, yang diutamakan calon. Kami yang datang jadi merasa tidak dihargai. Mestinya tadi saya interupsi, tapi tidak diberi kesempatan,” cetusnya.

Menanggapi protes itu, Ketua KPU Kota Banjarmasin Drs H Makhmud Syazali MH tenang-tenang saja karena menurutnya ia sudah mengikuti langkah KPU baik pusat maupun provinsi.
“Aturan tertulis memang tidak ada, tapi sudah jadi kebiasaan bahwa yang jadi saksi adalah Panwaslu dan pihak-pihak yang ditunjuk KPU. Sedangkan pasangan calon hanya undangan, tidak hadir juga tidak apa-apa,” tegasnya.

KPU sendiri dalam minggu ini akan segera menyelesaikan proses administrasi calon walikota dan wakil walikota terpilih sebelum disampaikan ke DPRD Kota Banjarmasin dan selanjutnya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri. Jika sesuai jadwal, pelantikan walikota dan wakil walikota terpilih akan dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2010 mendatang.

Tuesday, June 15, 2010

Pembenahan TPA Basirih Telan Rp 50 M

0
Untuk Bangun Pengolahan Sampah Terpadu

BANJARMASIN – Pembenahan TPA Basirih diperkirakan akan menelan dana sekitar Rp 50 miliar. Angka sebesar itu diantaranya untuk membangun sanitary landfill, yaitu teknologi pengolahan sampah terpadu untuk menggantikan system open dumping atau pembuangan terbuka yang memang memerlukan investasi yang tidak sedikit.

Rencananya, pembenahan TPA Basirih akan mulai dianggarkan tahun depan karena sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan selambat-lambatnya tahun 2013, salah satunya dengan menyediakan fasilitas sanitarian landfill.

“Untuk kawasan sanitarian lanfill di dalam TPA sekitar 3 hektar dengan perencanaan biaya Rp 50 miliar, tapi bisa bertahap dengan dukungan baik dari APBD kota, provinsi dan APBN. Kami sudah melakukan penjajakan dan lobi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian PU,” ujar Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Banjarmasin, Syaiddin Noor.

Sebagai gambaran, katanya, program pembenahan TPA Basirih ke depan akan meniru TPA Benowo Surabaya yang dijadikan pemda setempat sebagai tempat rekreasi.

Masih terkait pembenahan TPA Basirih, DKP juga berencana untuk meninggikan tanggul penampungan limbah TPA agar limbah tidak lagi meluber jika musim hujan atau saat air pasang sehingga mencemari pemukiman warga di dekatnya. Rencananya, lelang akan dilakukan tahun ini sedangkan realisasinya tahun 2011.

“Seperti kita ketahui Banjarmasin berada 0,20 meter di bawah permukaan air laut, kalau pasang atau musim hujan tanggul kita jebol sehingga limbahnya sampai ke sungai-sungai. Ini yang kadang-kadang terjadi walau tidak selalu demikian,” ujar Syaiddin di sela rapat kerja dengan Komisi III DPRD Kota Banjarmasin beberapa waktu lalu.

Pada tahun 2007 lalu, tanggul penampungan limbah TPA Basirih sudah pernah ditinggikan sekitar satu meter, juga dengan dana bantuan pemerintah pusat dan provinsi. Akan tetapi, karena tanggul dijadikan sebagai jalan dan tempat berlalu-lalang masyarakat yang tinggal di sekitar TPA, semakin lama ketinggiannya terkikis sehingga tanggul turun lagi. Akibatnya, pada saat air pasang kondisinya kembali seperti dulu. Namun, hal ini tidak sampai mengakibatkan lingkungan di luar TPA tercemar berat. Hasil uji lab baru-baru ini terhadap sampel air di sejumlah titik yang dekat dengan outlet atau tempat keluaran limbah yang telah diolah (lindi) menunjukkan tidak ada masalah.

“Kami mengadakan lab beberapa titik yang dianggap tercemar, ada lima dari dua belas titik yang kami perkirakan termasuk sawah dan pemukiman penduduk. Kesimpulannya, tidak mengganggu untuk sawah dan potensi penyakit juga tidak terlalu mengkhawatirkan,” terangnya.

Selain meninggikan tanggul, DKP juga akan membuatkan akses jalan dan jembatan untuk masyarakat.

“Warga minta dibuatkan jalan dari Handil Palung sampai tembus ke Mantuil, sudah ada beberapa jalan yang diuruk kemudian diekskavator. Jembatan juga kami sudah kontak dengan Dinas PU tahun 2010 sebagian sudah dimasukan karena rencananya TPA nanti akan dipagar jadi masyarakat tidak akan lewat situ lagi,” tuturnya.