Monday, May 31, 2010

Pergaulan Bebas Didukung Lingkungan

0
BANJARMASIN – Hasil penelitian mahasiswa Stikes Muhammadiyah Banjarmasin tentang seks bebas di kalangan siswa SMA menunjukkan bahwa pergaulan remaja masa kini harus mendapat perhatian lebih besar. Terlebih zaman sekarang kemajuan teknologi komunikasi sangat pesat yang membuat akses terhadap pornografi menjadi begitu mudah.

Pendapat ini dikemukakan oleh pemerhati pendidikan DR H Karyono Ibnu Ahmad yang ditemui di rumahnya hari ini (31/5).

“Saya sudah lama curiga sebenarnya, tapi masyarakat nampaknya banyak yang tidak peduli terhadap hal-hal semacam ini,” katanya.

Diungkapkannya, pada pertengahan Desember lalu ia pernah melakukan survey dan diketahui bahwa setiap hari selalu saja ada anak usia SMP hingga SMA yang nonton bareng film porno melalui handphone.

“Kalau anak seusia itu sudah nonton film porno, ujung-ujungnya mereka pasti akan mempraktekkan,” ujarnya.

Oleh sebab itu, menurutnya perlu ada pola pendidikan yang sistematis, pengawasan serius dari orang tua, guru, masyarakat, dan terutama pemerintah dengan menutup akses terhadap pornografi tersebut, serta yang tak kalah penting adalah pendekatan agama.

“Kalaupun ada pendidikan tentang seks tapi kalau film-film porno masih berkeliaran sementara pengawasan orangtua, guru, dan masyarakat kurang kan susah. Juga perlu ada sanksi yang tegas untuk anak-anak yang melakukan pergaulan bebas agar ada efek jera,” katanya.

Sementara itu, dosen Sosiologi Komunikasi FISIP Unlam Siswanto Rawali MSi MPd yang dijumpai di tempat berbeda menilai bahwa selain perkembangan teknologi komunikasi, pergaulan bebas juga terjadi karena masyarakat semakin individualistis sehingga fungsi kontrol sosial di masyarakat tidak jalan. Hal ini tidak terlepas dari orientasi hidup masyarakat yang kini hanya mementingkan materi.

“Saya melihat masyarakat sekarang semakin materialistis. Karena tuntutan materi, orang jadi tidak peduli lagi dengan lingkungannya,” ucapnya.

Ia mencotohkan paradigma guru dalam mengajar yang hanya bersifat menyampaikan pelajaran dan tidak menyentuh aspek pengembangan karakter dan kepribadian siswa. Kemudian orang tua yang karena kesibukannya tidak lagi peduli dengan kehidupan anak-anaknya ditambah lingkungan yang acuh tak acuh. Pun tokoh-tokoh agama yang dipandangnya banyak yang tidak mengaplikasikan isi ceramanya ke dalam tindakan yang lebih konkret.

“Tidak heran kalau seks bebas marak di kalangan remaja karena lingkungannya memang mendukung,” tukasnya.

Waspadai Pendatang

0
Terkait Banjarmasin Sebagai Kota Metropolitan

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin diminta untuk menyiapkan langkah antisipasi terhadap persoalan-persoalan sosial yang mungkin timbul setelah Kota Banjarmasin ditetapkan sebagai kota metropolitan kesembilan di Indonesia. Salah satunya adalah urbanisasi besar-besaran yang bisa berakibat pada meningkatnya jumlah pengangguran.

Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Awan Subarkah STP hari ini (31/5) mengatakan bahwa hal ini tidak menutup kemungkinan terjadi karena daerah yang pembangunannya pesat dan perekonomiannya bagus tentu akan menarik perhatian masyarakat dari daerah lain untuk datang dan mengadu nasib.

“Tidak menutup kemungkinan terjadi urbanisasi dengan berkembangnya kota sehingga semakin banyak warga yang dari luar akan memasuki Kota Banjarmasin. Nah, ini harus diatur oleh pemerintah bagaimana teknisnya agar siapapun yang masuk ke Kota banjarmasin bukan untuk menambah pengangguran,” tegasnya.

Sebaliknya, ujarnya, status kota metropolitan yang kini disandang Kota Banjarmasin harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya karena ke depan program pembangunan dan pola pendataan penduduk di Kota Banjarmasin akan dilakukan secara terintegrasi dengan daerah-daerah tetangga atau kota satelit yang menjadi daerah penopangnya sebagai kota metropolitan, yaitu Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut (Tala) dan Batola.

“Ujung-ujungnya kemaslahatan masyarakat Banjarmasin dan kota-kota sekitarnya akan semakin baik,” ujarnya.

Selain itu, kota yang menyandang predikat metropolitan juga akan mendapat porsi perhatian lebih dari pemerintah pusat dalam hal pembangunan infrastruktur sehingga sangat menguntungkan karena dapat menutupi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin yang relatif kecil.

“Mana-mana yang tidak mungkin dan tidak bisa dilakukan dengan APBD kota akan dibantu dengan APBN, terutama untuk proyek yang besar,” katanya.

Ia tidak khawatir jika situasi ini dikatakan sama dengan memanjakan pemerintah daerah sehingga akan berdampak pada melemahnya semangat untuk menggali PAD. Sebaliknya, ia justru berkeyakinan bahwa meningkatknya pembangunan akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat dan potensi PAD.

Larangan Merokok Perlu Diawali Sosialisasi

0
BANJARMASIN – Sosialisasi tentang bahaya merokok perlu dioptimalkan sebelum larangan merokok dapat diterapkan. Hal ini mengingat tak mudah untuk mengubah kebiasaan buruk tersebut sehingga dikhawatirkan peraturan yang dibuat tidak akan efektif.
Pendapat tersebut dikemukakan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Awan Subarkah STP hari ini (31/5).

“Upaya-upaya untuk mengembangkan opini di tengah masyarakat tentang bahaya rokok itu penting sebelum kita ajukan rancangan peraturannya. Kalau tidak pasti sulit,” ujarnya.

Oleh sebab itu, ia berharap agar semua pihak mendukung upaya menyadarkan masyarakat akan dampak negatif rokok, seperti media, LSM, dan tokoh masyarakat terutama ulama yang pengaruhnya cukup besar bagi masyarakat di daerah ini.

“Kita menyadari larangan merokok pasti akan menimbulkan pertentangan sehingga sebelumnya perlu upaya-upaya persuasif, misalnya sosialisasi. Apalagi kalau didukung ulama, bagi masyarakat Banjarmasin kan pengaruh ulama cukup besar sehingga perlu dilibatkan untuk mengajak masyarakat untuk tidak merokok,” katanya.

Ditambahkannya, pihaknya menyambut baik terhadap UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menetapkan kawasan-kawasan tanpa rokok khususnya di fasilitas publik. Peraturan daerah (perda) tentang kawasan tanpa rokok sendiri sudah masuk dalam program legislasi daerah (prolegda) Badan Legislasi Daerah (Banlegda) DPRD Kota Banjarmasin pada tahun 2010 ini meski waktu pembahasannya belum lagi ditetapkan.

“Di Banjarmasin memang perlu ada perda untuk pengaturan kawasan tanpa rokok untuk melindungi orang-orang yang tidak merokok atau perokok pasif,” tandasnya.
Sebagai konsekuensi, lanjutnya, juga perlu disediakan ruangan khusus untuk merokok di tempat-tempat umum seperti perkantoran, bandara, dan mall agar para perokok tidak lagi merokok sembarangan.

“Kita bayangkan seperti buang sampah. Kalau ada tulisan dilarang buang sampah tapi di sana tidak ada tempat sampah, berarti larangan itu tanpa solusi,” katanya memberi gambaran.

Sunday, May 30, 2010

Kawasan Tanpa Rokok Masih Digodok

0
BANJARMASIN – Rokok di kalangan perempuan ditengarai mulai mengarah pada tren gaya hidup khususnya pada wanita karir dan yang bekerja di bidang entertainment. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan drg H Rosihan Adhani MS terkait tema peringatan Hari Anti Tembakau Sedunia 2010 yang jatuh besok (31/5) yang menitikberatkan pada efek pemasaran rokok bagi perempuan.

“Rokok di kalangan perempuan di Kalsel tidak begitu menjadi gaya hidup, tapi ada tren ke arah sana terutama wanita karir dan yang bekerja di bidang entertainment,” ujarnya.

Dijelaskannya, secara umum konsumsi rokok di Kalsel tergolong tinggi, yakni menempati peringkat ketiga se-Indonesia. Hal ini juga diikuti dengan semakin tingginya penderita penyakit seperti kanker dan hipertensi, bahkan lebih tinggi daripada penderita penyakit menular dan menjadi penyebab utama kematian.

Oleh sebab itu, ia berharap Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok dapat segera diselesaikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 pasal 115 bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya, antara lain fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum serta tempat lain yang ditetapkan.

“Nanti juga harus disediakan ruang khusus di tempat-tempat umum untuk merokok agar tidak mengganggu di sekitarnya karena perokok pasif itu lebih beresiko daripada perokok aktif,” jelasnya.

Saat ini, lanjutnya, draft Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok masih digodok. Ia sendiri tak bisa memastikan kapan perda tersebut dapat dirampungkan mengingat banyaknya kepentingan yang terkait di dalamnya sehingga berpotensi menimbulkan penolakan dari kalangan yang merasa kepentingannya dirugikan seperti pedagang.

“Tentangan itu pasti ada. Makanya belajar dari daerah lain, kita lakukan pelarangan merokok secara bertahap mulai dari sosialisasi bahaya merokok untuk menggugah kesadaran masyarakat, penetapan kawasan tanpa rokok, sampai nanti penerapan sanksi,” katanya.

87 Persen Pernah Nge-seks

0
Ananda : Seharusnya Pendidikan Seks Masuk Kurikulum

BANJARMASIN – Potret kehidupan remaja di Kota Banjarmasin ternyata tidak berbeda jauh dengan di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Nilai-nilai religius yang begitu kental mewarnai kehidupan masyarakat di daerah ini seakan tak mampu membendung sisi buruk modernisasi seperti pergaulan bebas.

Dari penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Muhammadiyah Banjarmasin baru-baru ini di sebuah SMA negeri dan melibatkan 187 responden yang terdiri dari 72 siswa laki-laki dan 115 siswa perempuan, hasilnya sangat mencengangkan dimana 79 persen mengaku pernah menonton film porno dan 87 persen mengaku pernah melakukan seks pranikah.

Meski hanya di satu sekolah dan tidak merepresentasikan seluruh remaja yang ada di Banjarmasin, namun fakta ini tentu menimbulkan keprihatinan dan harus mendapat perhatian serius.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin Ananda Sked berpendapat bahwa hasil penelitian ini menunjukkan pendidikan seks sudah sepantasnya dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah agar remaja mendapat pengetahuan yang benar tentang seks serta memahami dampak negatif seks bebas terhadap masa depan mereka.

“Kami akan membicarakan ini dengan Dinas Pendidikan. Dengan adanya pendidikan seks itu bukan berarti membuat mereka untuk mempraktekkannya. Tapi mereka harus diberikan pengetahuan yang memang sudah semestinya mereka tahu supaya mereka mawas diri kalau melakukan seks bebas apa sih akibatnya,” ujarnya.

Ditambahkannya, pergaulan bebas memang identik dengan kehidupan remaja di kota besar. Hal ini terjadi karena adanya pergeseran nilai-nilai akibat derasnya arus informasi tanpa diimbangi filter yang memadai. Oleh sebab itu, pendidikan seks di sekolah penting agar remaja yang umumnya masih labil ini tidak mendapat informasi yang keliru sehingga malah terjerumus. Terlebih tidak semua keluarga mengajarkan pengetahuan seks kepada anak-anaknya karena dianggap tabu.

“Banyak remaja yang lebih terbuka dengan teman ketimbang orang tua, akibatnya mereka terjerumus. Karena banyak remaja sekarang yang salah kaprah dimana seks bebas itu dianggap gaul dan mengikuti gaya barat itu keren,” tuturnya.

Friday, May 28, 2010

Audit Kayuh Baimbai Tak Jelas

0
BANJARMASIN - Rekomendasi dewan atas kinerja Pemerintah Kota Banjarmasin selama tahun lalu nampaknya hanya tinggal menjadi catatan. Padahal, rekomendasi itu dibuat setelah melalui proses panjang mulai dari pembahasan secara internal hingga peninjauan ke lapangan dengan harapan dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan ke depan.

Salah satu rekomendasi dewan yang tidak jelas kelanjutannya adalah agar dilakukan audit terhadap Perusahaan Daerah (PD) Kayuh Baimbai untuk mewujudkan kondisi perusahaan yang sehat, efesien, efektif dan ekonomis sehingga dapat memberikan kontribusi PAD.

Hal ini berdasarkan hasil temuan Komisi II DPRD Kota Banjarmasin bahwa PD Kayuh Baimbai terus merugi dan memiliki banyak hutang akibat manajemen yang tidak profesional serta macetnya modal yang ditanamkan pada kegiatan-kegiatan usahanya, seperti pertambangan dan pemberian pinjaman bergulir. Dana miliaran rupiah yang disertakan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin pun tak membawa perubahan yang berarti sampai-sampai untuk membayar gaji karyawan saja kabarnya harus berhutang.

“Sementara ini kami melihat PD Kayuh Baimbai adalah perusahaan yang boleh dibilang tidak sehat. Banyak masukan agar ditutup saja mengingat kalau terus dibiarkan malah justru membebani APBD untuk pengucuran dana, penyertaan modal dan lain-lain,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Awan Subarkah STP.

Dengan alasan itu, jikalau nantinya setelah dilakukan audit PD Kayuh Baimbai dinyatakan bermasalah, maka menurutnya sangat wajar apabila perusahaan tersebut ditutup.

“Dengan audit itu akan diketahui kondisi keuangan sampai saat ini, kerugiannya berapa, kenapa dan sebagainya. Sehingga jika akhirnya harus dilakukan penutupan pun sudah jelas posisinya baik keuangan maupun karyawan-karyawannya,” imbuhnya.

Ia juga menegaskan kalau dari hasil audit ditemukan dana-dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya, pihaknya akan meminta supaya masalah tersebut dilanjutkan ke jalur hukum.

“Karena PD Kayuh Baimbai ini menggunakan dana APBD untuk penyertaan modalnya sehingga harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi pemerintahan,” tandasnya.

Bangunan Tak Berizin Marak

0
BANJARMASIN – Maraknya kasus bangunan tak berizin yang mengemuka akhir-akhir ini baik dari hasil temuan dewan maupun laporan dari masyarakat menunjukkan mulai lemahnya pengawasan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam hal ini Dinas Tata Kota dan Perumahan (Distakorum).

“Banyak kasus yang terjadi dimana ketika izin masih diproses dan belum keluar tetapi sudah dibangun. Iya kalau disetujui, kalau tidak disetujui karena ada masalah atau sengketa akan jadi persoalan di belakang hari,” ujar Ketua Komisi III DRPD Kota Banjarmasin Matnor Ali F.

Ia membandingkan dengan zaman pemerintahan walikota terdahulu dimana pengawasan terhadap izin mendirikan bangunan (IMB) begitu aktif dilakukan.

“Kalau dulu ada yang namanya Tibum yang aktif ke lapangan, kalau sekarang Satpol PP. Begitu ada temuan langsung ditindak. Nah, kalau perlu sekarang seperti itu juga,” katanya.

Matnor dapat memaklumi kendala SDM yang dialami Distako khususnya dalam bidang pengawasan sehingga pengawasan tidak dapat maksimal. Namun, ia juga berharap hal itu tidak dijadikan alasan.

Kelemahan lain yang menurutnya juga menyebabkan menjamurnya bangunan tak berizin adalah tak harmonisnya koordinasi antar instansi terkait, yakni antara Distako dengan kecamatan, kelurahan, hingga RT.

“Bagaimana mau dikatakan baik kalau banyak temuan bangunan-bangunan yang tidak berizin? Lakukanlah hubungan yang harmonis antara yang di atas dengan yang di bawah karena keterlibatan aparat yang di bawah sangat berperan agar jangan sampai kecolongan karena IMB adalah salah satu sumber PAD,” tukasnya.

Penerapan sanksi yang tidak tegas, lanjutnya, juga menjadi penyebab mudahnya aturan dilanggar karena tidak ada efek jera. Nyatanya, pemilik bangunan yang tak berizin hanya diminta untuk mengurus perizinan atau kalau pembangunan masih berjalan pemilik hanya diminta untuk menghentikan pembangunannya sementara waktu sampai proses perizinan selesai.

“Efek jera itu tergantung ketegasan aparatur, sanksinya apa ya lakukan. Karena tidak ada ketegasan, maka tidak ada efek jera tadi,” ujarnya.

Advokasi KDRT Kurang Sosialisasi

0
BANJARMASIN – Barangkali banyak masyarakat yang tak mengetahui bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin memiliki program bantuan advokasi untuk korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal ini tak terlepas dari kurangnya sosialiasi mengenai program ini kepada masyarakat.
“Ya, itulah salahnya pemerintah yang lemah dalam hal sosialisasi dan implementasi. Seharusnya anggaran untuk sosialisasi itu diperbesar karena sia-sia saja dibuat kalau orang banyak tidak tahu,” ujar Ananda SKed, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin.

Dijelaskannya, Pemko Banjarmasin melalui Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) memiliki program advokasi untuk membantu korban KDRT dalam menyelesaikan kasusnya jika dibawa ke jalur hukum.

“Korban KDRT bisa melapor ke BKBPP atau kalau dulu namanya BKKBN,” katanya.

Selama ini, harus diakui bahwa implementasi program advokasi tersebut tidak terlalu nyata dirasakan oleh masyarakat. Ananda mengungkapkan jika melihat dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) walikota tahun 2009 lalu, BKBPP memang mengalami kendala pada pendanaan sehingga akibatnya anggaran yang dialokasikan untuk program advokasi itu pun relatif kecil.

“Memang kapasitasnya untuk memback up korban KDRT ini cukup rendah, hanya untuk beberapa orang saja,” katanya lagi.

Oleh sebab itu, meski tak mempunyai data pasti mengenai kasus KDRT di Banjarmasin, ia berjanji bahwa Komisi IV akan berupaya agar pada tahun 2012 anggaran untuk program advokasi ini dapat lebih ditingkatkan.

“Tapi nanti kami survey juga bagaimana sebenarnya potensi KDRT di Banjarmasin. Kalau ditinggikan anggarannya tapi kasusnya sedikit kan sayang juga,” ujarnya.

Yang terpenting sekarang, lanjutnya, adalah menyosialisasikan tentang pengertian KDRT itu sendiri kepada masyarakat karena menurut pengamatannya masih banyak masyarakat yang belum ngeh apa yang dimaksud dengan KDRT. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan sulitnya mengetahui praktek KDRT yang terjadi di tengah masyarakat karena masyarakat sendiri tak menyadari jika dirinya telah menjadi korban KDRT.

Thursday, May 27, 2010

Memetik Pahala di Hari Paling Utama

0
Judul : Keajaiban Hari Jum’at
Menyingkap Rahasia dan Keistimewaan Jum’at sebagai Sayyidul Ayyam
Penulis : Muslich Taman
Penerbit : Pustaka Al-Kautsar
Tebal : 200 hal

Dalam hidup selalu ada sesuatu yang terbaik di antara sesuatu yang lain. Maka sebaik-baik hari sebagaimana sabda Rasulullah adalah hari Jum’at. Dan bukan tanpa sebab jika hari Jum’at dijuluki sebagai Sayyidul Ayyam atau tuan semua hari.

Ada apa dengan hari Jum’at?

Sebuah pertanyaan sederhana ini akan mengungkapkan banyak misteri yang selama ini tersembunyi dari benak umat manusia.

Ya, ada banyak misteri dalam hari Jum’at, baik misteri yang telah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi.

Rasulullah bersabda :

“Sebaik-baik hari adalah hari Jum’at, pada hari itulah diciptakan Nabi Adam, pada hari itu dia diturunkan ke bumi, pada hari itu dia diterima taubatnya, pada hari itu dia diwafatkan, dan pada hari itu akan terjadi kiamat. Dan juga, pada hari itu ada saat-saat yang kalau seorang muslim menemuinya kemudian shalat dan memohon semua keperluannya kepada Allah, niscara akan dikabulkan.” (HR Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa’i)

Hari Jum’at juga merupakan hari yang menebar cahaya kasih sayang, menghembuskan udara kedamaian, dan menurunkan air keberkahan. Bagaimana tidak? Orang mukmin yang meninggal pada malam Jum’at atau siangnya merupakan salah satu tanda khusnul khatimah, orang yang berdoa dengan tulus pada detik-detik yang ada di dalamnya pasti dikabulkan, dan orang yang bersedekah padanya dilipatgandakan balasan pahalanya.

Keajaiban inilah yang membuat hari Jum’at menjadi hari yang lebih utama dibanding hari-hari lainnya dalam Islam. Bahkan, keutamaan hari Jum’at laksana keutamaan bulan Ramadhan dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya dalam setahun. Waktu mustajab pada hari Jum’at, layaknya waktu mustajab pada malam Lailatul Qadar.

Namun, jangan sampai kemudian kita salah dalam memahami kemuliaan hari Jum’at dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang akan menodai kemuliaan itu. Misalnya, mengkhususkannya dengan hal-hal dan amalan-amalan yang tidak ada penjelasannya dalam Islam. Atau sebaliknya, justru menjadikannya untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Islam, baik yang bersifat klenik atau lainnya.

Oleh karena itu, di antara ajaran Islam yang semestinya diketahui setiap muslim adalah melakukan amalan-amalan kebajikan yang disyariatkan dalam kaitannya dengan hari Jum’at karena jika tidak hati-hati, alih-alih mendapat pahala dan kebaikan di sisi Allah, justru dosa dan bencana yang akan menimpa kita.

Nah, selain menyajikan keistimewaan dan keutamaan hari Jum’at, buku ini juga memberikan tuntunan apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim untuk menyambut hari yang mulia ini. Tujuannya tidak lain supaya hari yang teramat mulia ini tidak berlalu begitu saja, tanpa kita memperoleh manfaat darinya. Dalam buku ini juga disebutkan panduan tentang Salat Jum’at agar setiap orang yang menunaikannya bisa mengambil faedah secara maksimal. Mulai dari mandi sebelum berngkat ke mesjid, memakai pakaian yang paling bagus, memakai parfum, sampai selesai Salat Jum’at semua dijelaskan dalam buku ini disertai dengan data-data yang valid.

Demikianlah hari Jum’at dengan segala keistimewaannya yang luar biasa. Dengan kita mengetahuinya, semoga ketakwaan kita menjadi lebih meningkat.

Insentif Guru Ngaji Masih Dipikirkan

0
Pemerintah Takut Langgar Aturan

BANJARMASIN – Entah sampai kapan para guru mengaji di Kota Banjarmasin harus bersabar untuk dapat menikmati insentif atau tunjangan kesejahteraan. Pasalnya, sebagaimana dana bantuan sosial lainnya, insentif untuk guru mengaji ini tidak boleh dianggarkan setiap tahun secara rutin.

Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Awan Subarkah STP mengatakan bahwa sampai sekarang pemerintah masih belum menemukan formula yang tepat untuk menganggarkan insentif bagi para guru mengaji dalam APBD agar tidak berbenturan dengan peraturan yang berlaku.

Pada tahun 2005-2007, guru mengaji TK Alquran di Kota Banjarmasin sempat mencicipi insentif. Namun, setelah ada audit dari BPK, insentif untuk guru mengaji kemudian digolongkan sebagai bantuan sosial sehingga setelahnya tidak boleh lagi dianggarkan secara rutin setiap tahun karena sifatnya bantuan tadi. Akibatnya, sejak tahun 2008 insentif untuk guru mengaji pun ditiadakan.

“Aturannya, yang namanya bantuan sosial yang disalurkan lewat Kesra tidak boleh diberikan secara rutin. Nah, berarti untuk insentif guru mengaji juga tidak boleh rutin. Artinya, kalau tahun ini dianggarakan, tahun depan tidak boleh lagi dan harus digilirkan untuk bantuan lain lagi,” jelasnya.

Namun, dari hasil bertukar pengalaman dengan DPRD Kota Situbondo beberapa waktu lalu, permasalahan ini menemukan sedikit titik terang. Awan mengungkapkan bahwa ada wacana menarik mengenai pemberian insentif bagi guru mengaji yang akan dijadikan pihaknya sebagai masukan dimana di Kota Situbondo, DPRD setempat berencana untuk memberikan insentif bagi guru mengaji secara bergiliran.

“Misalnya, dari 1500 guru untuk tahun 2010 diberikan dulu untuk 750 orang, tahun 2011 baru untuk 750 orang lagi sehingga dengan begitu mereka bisa beralibi bahwa insentif tidak diberikan secara rutin kepada pihak yang sama,” bebernya.

Masukan ini, lanjutnya, akan menjadi bahan pemikiran namun juga perlu dikonsultasikan apakah secara aturan hal itu diperbolehkan.

Pembangunan Ruko Diprotes

0
Dituding Tidak Berizin dan Tutupi Selokan

BANJARMASIN – Pembangunan ruko di Jl S Parman RT 24 di dalam gang tepat di samping Kantor BRI Cabang S Parman menuai protes warga di sekitarnya karena dituding belum mengantongi izin dan menutup selokan yang ada di sampingnya sehingga menyebabkan banjir.

Kemarin (26/5), sejumlah perwakilan warga RT 24, 25, dan 31 pun mendatangi gedung DPRD Kota Banjarmasin untuk menyampaikan uneg-uneg mereka agar dapat ditindaklanjuti.

“Katanya mau dibangun ruko, tapi belum ada izinnya sampai sekarang. Selain itu, pembangunan itu juga menutupi selokan sehingga sekarang jadi banjir semua karena tidak ada saluran pembuangan,” tutur Suhardiono, salah seorang warga.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPRD Kota Banjarmasin dan sejumlah SKPD terkait yang berlangsung di ruang rapat mini itu, warga juga mengutarakan kecurigaannya bahwa bangunan tersebut akan difungsikan sebagai gudang mengingat letaknya yang berada di tengah pemukiman yang cukup padat serta tidak tersedianya lahan untuk parkir.

Kasi Trantib Kecamatan Banjarmasin Tengah Rusmadi mengungkapkan bahwa sebenarnya sudah sempat akan tercapai titik temu antara warga dengan pemilik ruko, Djainpin Jalim yang menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki siring dan jalan di wilayah tersebut. Bahkan, ia menyediakan uang jaminan sebesar Rp 30 juta untuk meyakinkan warga. Namun, tiba-tiba warga membawa masalah ini ke jalur hukum dengan menggandeng pengacara. Bahkan, warga juga menuntut agar ruko yang ada di depannya yang juga dimiliki oleh Djainpin dibongkar.

Sementara itu, Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan (Distakorum) Kota Banjarmasin Drs H Hamdi menegaskan bahwa izin yang diajukan oleh pemilik bangunan adalah memang untuk ruko.

“Rencananya jadi satu dengan ruko di depannya. Jadi, nanti aksesnya dari ruko yang di depan itu,” terangnya.

Ditambahkannya, pembangunan ruko bukan tidak berizin, namun Ketua RT setempat yang menolak untuk memberikan tanda tangan entah atas alasan apa.

“Nanti kita pertemukan di kecamatan antara RT, warga dan Pak Djainpin. Saya tidak memihak yang mana, yang penting keinginan masyarakat terakomodir dan Pak Djainpin juga jangan dipersulit sepanjang pembagunan memang di atas tanahnya dan ada sertifikatnya,” ujarnya.

Hamdi sendiri mengaku tak mengerti mengapa kemudian masalah melebar hingga dikaitkan dengan keberadaan ruko di depannya karena ruko yang menjual beragam keramik itu sudah ada sejak tahun 2001.

“Menurut warga ruko yang di depan itu keluar dari sertifikat. Tapi itu kan bukan kewenangan kita, tapi BPN (Badan Pertanahan Nasional, red),” katanya.

Hal senada dikemukakan Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarmasin Edy Yusuf. Ia meminta agar dilakukan urun rembug untuk menuntaskan persoalan izin yang masih menggantung.

“Rekomendasi kami hentikan dulu pembangunan dan selesaikan perizinannya,” tandasnya.

KDRT Sebabkan Gangguan Psikologis

0
Praktek kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sudah seringkali terdengar, namun yang kasusnya terangkat ke permukaan barangkali hanyalah sebagian kecil dari fakta yang sesungguhnya. Ibarat fenomena gunung es, lebih banyak lagi kasus KDRT yang hanya menjadi rahasia di keluarga itu sendiri. Dari hasil penelitian, KDRT dapat terjadi di seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang strata ekonomi atau pendidikan.

“Jadi, jangan dikira KDRT hanya bisa terjadi di keluarga yang ekonomi dan tingkat pendidikannya rendah,” ujar Ananda, runner up I Putri Indonesia 2006 yang kini duduk sebagai wakil rakyat di Komisi IV bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Banjarmasin.

Ia pribadi merasa prihatin dengan maraknya kasus KDRT karena dampaknya sangat buruk bagi anak-anak baik yang hanya sekadar menjadi saksi mata ketika kekerasan itu terjadi, lebih-lebih jika mereka sampai menjadi korban KDRT itu sendiri. Sarjana Kedokteran jebolan Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) ini mengatakan bahwa gangguan psikis yang diakibatkan oleh KDRT akan melekat pada diri anak seumur hidupnya dan sangat sulit untuk disembuhkan ketimbang luka fisik.

“Misalnya seorang anak melihat ibunya dikasari oleh ayahnya, itu pasti akan membekas di memorinya. Nanti kalau dia sudah besar, dia akan mengulangi perilaku tersebut kepada istrinya. Karena ayahnya dulu berbuat seperti itu, dia akan berpikir berarti dia juga boleh melakukannya,” paparnya.

Sebagai orang tua, ujarnya, seharusnya dapat berpikir panjang sebelum mengambil tindakan dan mempertimbangkan bagaimana dampaknya terhadap psikologis serta perkembangan anak.

“Kalau melakukan sesuatu lihat akibatnya kepada anak, tidak hanya kepada diri kita saja. Coba kita tempatkan diri kita di posisi anak,” tukasnya.

Ibu satu orang putri bernama Alana Ramadhan Supit itu juga menyayangkan masyarakat yang masih beranggapan bahwa masalah keluarga cukup disimpan rumah tangga saja, ketika keluar orang lain tidak boleh tahu. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, katanya, kalau pasangan memukul sekali saja dan korban merasa sakit sebenarnya sudah bisa dilaporkan kepada polisi.

“Tapi yang pertama harus dilakukan tentu adalah komunikasi, bicara dulu. Kalau terulang, silakan lapor. Kalau kekerasan dilakukan berkali-kali, rasanya itu bukan khilaf lagi namanya, tapi memang sudah perangai,” cetusnya.

Masyarakat sendiri, lanjutnya, sebenarnya harus ikut bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya KDRT di lingkungannya.

“Kalau kita tahu keluarga atau tetangga kita mengalami KDRT kita wajib membantu setidaknya untuk mendamaikan atau sebagai mediator. Kalau sudah parah, kita bisa membantu untuk melaporkannya kepada pihak berwajib jika si korban mungkin takut melakukannya. Dalam undang-undang, saksi boleh melaporkan dan bisa menjadi alat bukti yang kuat,” tandasnya.

Namun, ia juga tak ingin menyalahkan karena menurutnya masyarakat sendiri masih banyak yang belum mengerti apa itu KDRT. Dalam UU Penghapusan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, serta penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

“Di Banjarmasin sendiri sebenarnya ada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Peremuan (BKBPmP) yang memiliki program advokasi untuk korban KDRT. Tapi pemerintah masih lemah dalam hal sosialisasi dan implementasi sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya,” katanya.

Dana yang dianggarkan untuk program advokasi itu sendiri juga relatif kecil sehingga lembaga tersebut belum bisa bekerja secara optimal. Oleh sebab itu, ia mengatakan bahwa Komisi 4 akan mengupayakan untuk meningkatkan anggaran advokasi ini ke depannya. Bahkan, kalau perlu di Banjarmasin ada peraturan daerah yang mengatur tentang penghapusan KDRT agar payung hukumnya menjadi lebih kuat.

Perda Pajak Hotel dan Restoran Direvisi

0
BANJARMASIN – Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran akan direvisi seiring dengan terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut dan memperluas objek pajak dan retribusi serta menetapkan tarifnya.

Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD Kota Banjarmasin M Dafik As’ad SE MM mengungkapkan bahwa adanya dasar hukum yang baru mengharuskan perda-perda tentang pajak dan retribusi direvisi untuk disesuaikan, salah satunya adalah Pajak Hotel dan Restoran yang kini digolongkan sebagai pajak kabupaten/kota.

“Nantinya, Perda Pajak Hotel dan Restoran akan dibagi menjadi dua perda yang terpisah,” ujarnya.

Adapun revisi yang akan dilakukan terhadap Perda Pajak Hotel dan Restoran terutama pada pasal-pasal yang terkait dengan tarif dan objek pajaknya. Seperti Pajak Hotel, objek pajaknya adalah segala pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran misalnya catering dan aula yang disewakan untuk menyelenggarakan perkawinan, serta jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan misalnya fasilitas olahraga dan hiburan, telepon, internet, laundry, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang dikelola hotel.

“Kalau dulu kan fasilitas hotel hanya kamar, sekarang ada potensi penambahan,” tambahnya.

Begitu pula Pajak Restoran, yang termasuk dalam objek pajaknya adalah segala pelayanan yang disediakan oleh restoran yang meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain.

“Misalnya catering, dulu tidak masuk objek pajak, tapi sekarang dimasukkan sebagai objek pajak,” jelasnya.

Mengenai tarif, penyesuaian akan mengacu pada ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD yang menyebutkan bahwa Pajak Hotel dan Pajak Restoran ditetapkan setinggi-tingginya sepuluh persen.

Dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang telah disusun oleh Banlegda DPRD Kota Banjarmasin, kata Dafik lagi, revisi Perda Pajak Hotel dan Restoran rencananya akan dilakukan dalam waktu dua bulan ke depan dan ditargetkan rampung pada tahun 2010 ini juga.

Situbondo Contek Perda

0
Dari Hasil Kunker ke DPRD Kota Banjarmasin

BANJARMASIN – Kota Banjarmasin nampaknya cukup menarik perhatian untuk menjadi daerah tujuan kunjungan kerja bagi pemerintah daerah lain. Kemarin (26/5), giliran DPRD Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur yang datang bertamu dalam rangka studi banding mengenai produk hukum dan pelaksanaan program kerja di DPRD Kota Banjarmasin, terutama di bidang pendapatan dan keuangan daerah serta bidang pendidikan.

Kedatangan rombongan DPRD Kabupaten Situbondo yang terdiri dari anggota Komisi II dan Komisi IV tersebut disambut oleh Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Awan Subarkah STP beserta sejumlah anggota Komisi II dan Komisi IV.

Dari hasil kunker itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Situbondo Hadi Prianto selaku ketua rombongan mengaku banyak masukan yang bisa mereka bawa pulang terutama terkait sejumlah peraturan daerah (perda) yang sudah diberlakukan di Kota Banjarmasin namun belum ada di daerah asalnya.

“Pertama, di Kota Banjarmasin sudah memiliki Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, sedangkan kami di Situbondo masih belum punya perda itu sehingga ini akan jadi prolegda (program legislasi daerah, red) di tahun 2010 sebagai hak inisiatif dewan. Begitu juga Perda Reklame dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan daerah, itu juga akan jadi prolegda kami tahun ini,” bebernya.

Meski tak mengetahui persis mengenai tingkat keberhasilan penerapan perda-perda itu selama ini di Kota Banjarmasin, Hadi mengatakan bahwa pihaknya memang tidak perlu masuk ke dalam ranah substansi karena hal itu akan menjadi kajian sendiri oleh pihaknya pada saat pembahasan perda dilakukan nantinya.

“Yang jelas pemahaman kami sebatas bahwa Kota Banjarmasin sudah memiliki produk hukum itu saja, tidak masuk pada substasi karena itu akan jadi kajian kami di daerah,” ujarnya.

Debat Jadi Panggung Lawak

0
Debat Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin periode 2010-2015 yang diharapkan mampu memberikan gambaran kepada masyarakat tentang kualitas masing-masing kandidat khususnya dalam menyikapi beragam persoalan daerah nampaknya gagal terwujud.

Dalam acara yang digelar Selasa malam (25/5) dan bertempat di Kalimantan Room Hotel Rattan Inn Banjarmasin tersebut, masing-masing kandidat tidak dapat leluasa mengemukakan pemikirannya karena sempitnya waktu yang diberikan baik untuk menanggapi pertanyaan panelis maupun pertanyaan dari kandidat lawan. Akibatnya, jawaban yang dilontarkan pun kurang tajam dan sangat umum. Malah, ada kandidat yang menjawab pertanyaan dengan guyon sehingga terkesan tidak serius dan membuat debat menjadi kurang berbobot.

Meski demikian, KPU Kota Banjarmasin memiliki alasan tersendiri mengapa waktu untuk para kandidat berbicara dibatasi dengan ketat. Hal ini dimaksudkan untuk melihat kemampuan para kandidat tersebut dalam merespon secara cepat persoalan-persoalan krusial yang disodorkan.

Adapun sejumlah permasalahan krusial di Kota Banjarmasin yang menjadi tema sentral debat semalam antara lain problematika sosial, tata kota dan lingkungan, hukum dan tata kelola pemerintahan, serta ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Ada empat panelis dari yang dihadirkan dengan latar belakang yang berbeda, yakni DR Mujiburrahman MA (akademisi IAIN Antasari), Ir Bachtiar Noor Grandip MA (pakar tata kota Kalimantan Selatan), M Rifqinizamy Karsayuda SH LLM (dosen Hukum Tata Negara FH Unlam), dan Drs Rusdiansyah MP (Ketua Program Magister Ilmu Ekonomi Unlam).

Acara debat yang berlangsung sejak pukul 20.00 sampai dengan selesai sekitar pukul 22.30 itu dibagi menjadi enam sesi yang diawali dengan pemaparan visi misi. Sesi berikutnya adalah pertanyaan dari panelis, dimulai dari Ir Bachtiar Noor Grandip MA yang mengajukan pertanyaan tentang langkah-langkah untuk mempercepat terwujudnya Kota Banjarmasin sebagai Kota Stategis Nasional (KSN). Masing-masing kandidat memiliki jawaban yang berbeda, seperti calon incumbent HA Yudhi Wahyuni-H Haryanto yang mendapat kesempatan pertama untuk menjawab mengatakan langkah yang harus ditempuh adalah dengan mengembangkan infrastruktur pelabuhan untuk meningkatkan sektor ekonomi dan perdagangan. Sedangkan pasangan H Muhiddin-Irwan Ansyari mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan konsultan ahli.

“Tapi harus disesuaikan juga dengan kemampuan APBD. Kalau tidak ada duitnya kan tidak bisa juga,” ujar H Muhiddin dengan gaya celetukkannya yang khas yang tak urung mengundang tawa. Sepanjang debat, kelakar-kelakar calon yang diusung PBR ini memang membuat suasana debat seolah menjadi panggung lawak karena tak cukup sekali ia mengocok perut para undangan yang hadir.

Pertanyaan selanjutnya datang dari DR Mujiburrahman MA mengenai upaya mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran serta pemerataan pendidikan. Kali ini, para kandidat nampak kompak menjawab bahwa masyarakat perlu diberi keterampilan dan sarana prasarana pendidikan harus ditingkatkan.

Berikutnya, pertanyaan dari Drs Rusdiansyah MP seputar upaya meningkatkan pendapatan daerah. Sekali inipun jawaban yang diberikan para kandidat hampir mirip, yakni dengan menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial serta menekan peluang kebocoran. Hanya pasangan Anang Rosadi Adenansi-Khairuddin yang melontarkan jawaban lain dari yang lain dimana mereka akan menuntut dana alokasi pusat yang lebih besar.

Pertanyaan terakhir datang dari M Rifqinizamy Karsayuda SH LLM yang cukup menarik dimana ia menanyak tentang posisi calon wakil walikota yang kerap kali hanya sebagai ban serep serta program enam bulan pertama jika kandidat terpilih.

Usai menjawab pertanyaan semua panelis, acara kemudian dilanjutkan dengan respon para kandidat mengenai sebuah tayangan video, pertanyaan antar kandidat, quiz, dan ditutup oleh kampanye masing-masing calon untuk mempromosikan dirinya kepada masyarakat.

Ketua Pokja Kampanye KPU Kota Banjarmasin Rahman Agus turut menambahkan bahwa acara debat publik yang digelar tersebut bukanlah mencari kelemahan pasangan calon walikota dan wakil walikota Banjarmasin.
Akan tetapi hal itu sebagi langkah pembelajaran demokrasi yang lebih baik sekaligus juga untuk mengetahui visi dan misi calon walikota dan wakil walikota yang nantinya akan memimpin Kota Banjarmasin lima tahun mendatang yakni periode 2010-2015.

"Sekali lagi debat politik ini bukan untuk mencari kelemahan pasangan calon tapi sebagai langkah pembelajaran demokrasi yang lebih baik untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat," katanya.

Sementara itu dari pantauan Radar Banjarmasin, dalam acara yang berlangsung sekitar 2 jam itu terlihat dibawah pengawasan dan pengawalan yang ketat dari aparat gabungan kepolisian baik itu yang tampak berjaga-jaga dari luar tempat pelaksanaan kegiatan hingga dalam ruangan tempat kegiatan berlangsung.

Terbukti setiap tamu atau undangan yang tidak memiliki ID Card resmi yang dibagikan dari pihak KPU Kota Banjarmasin dilarang untuk memasuki ruang digelarnya kegiatan debat publik calon walikota dan wakil walikota Banjarmasin itu.

Hapuskan Kesenjangan Daerah

0
BANJARMASIN – Setelah dua tahun berjalan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) dinilai telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di desa-desa. Hal itu dikemukakan Sekretaris Direktorat Jenderal (Sekditjen) Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kementerian Dalam Negeri, K Paembonan, di sela pembukaan Rapat Koordinasi Wilayah 2 PNPM-PISEW Kalsel-Kalbar di Hotel Grand Mentari Banjarmasin, Senin (24/5) malam lalu.

“Dari evaluasi kami dalam dua tahun terakhir ini PNPM-PISEW telah sungguh-sungguh dirasakan oleh rakyat karena program ini dibuat oleh rakyat sendiri mulai dari merencanakan dan hingga melaksanakannya sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan mereka dan mengurangi angka kemiskinan. Karena untuk mengentaskan kemiskinan, program pemerintah yang utama adalah meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberian keterampilan, pendampingan, dan fasilitas kredit selain pemberian kemudahan-kemudahan dalam fasilitas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur pedesaan untuk mendorong kegiatan ekonomi produktif,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kalsel yang juga menjabat Ketua Tim Koordinasi dan Sekretariat PNPM-PISEW Provinsi Kalsel, Drs Masderiansyah Msi mengatakan bahwa orientasi PNPM-PISEW adalah mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur desa sehingga diharapkan tidak ada lagi daerah yang tertinggal.

“Dari data Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, di Kalsel sedikitnya ada sekitar 800 daerah tertinggal. Jadi, saya kira lima tahun ke depan pemprov akan fokus ke ke arah sana,” imbuhnya.

Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kalsel M Farhan menambahkan bahwa PNPM-PISEW telah berhasil menurunkan jumlah pengangguran terbuka di Kalsel secara siginifikan.

“Jumlah pengangguran terbuka di Kalsel ada sekitar 118.000 atau 6,75 persen. Pada tahun 2009, PNPM-PISEW telah menyerap sekitar 23.000 ribu orang tenaga kerja dan pada tahun 2010 ini akan kita tingkatkan lagi menjadi 26.000 tenaga kerja,” tandasnya.

Rapat Koordinasi Wilayah 2 PNPM-PISEW Kalsel-Kalbar berlangsung selama tiga hari mulai 24-26 Mei 2010. Tujuan yang ingin dicapai antara lain meningkatkan pelaksanaan kinerja PNPM-PISEW serta menyelaraskan pencapaian sasaran program yaitu menurunkan angka kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja dan penurunan angka pengangguran. Acara diikuti oleh tim koordinasi dan sekretariat pusat, tim koordinasi dan sekretariat Kalsel, tim koordinasi dan sekretariat Kalbar, im koordinasi dan sekretariat kabupaten penerima PNPM-PISEW se-Kalsel dan Kalbar, serta konsultan pusat, provinsi dan kabupaten.

Tuesday, May 25, 2010

Banlegda Marabahan Berguru ke Banjarmasin

2
Terkait Penyusunan Prolegda

BANJARMASIN – Badan Legislasi Daerah (Banlegda) DPRD Kota Banjarmasin nampaknya telah selangkah lebih maju daripada Banlegda di DPRD kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Selatan. Pasalnya, jika di beberapa DPRD kabupaten/kota Banlegda belum bekerja secara maksimal, Banlegda DPRD Kota Banjarmasin justru sudah menghasilkan sejumlah produk legislasi berupa peraturan daerah (perda).

Tak heran kemarin (24/5), anggota Banlegda DPRD Kota Marabahan beramai-ramai menyambangi kantor DPRD Kota Banjarmasin untuk berguru mengenai mekanisme penyusunan program legislasi daerah (prolegda) yang telah dijalankan oleh Banlegda DPRD Kota Banjarmasin selama ini.

“Sekarang kan ada alat kelengkapan dewan yang dulunya tidak ada, yaitu Badan Legislasi Daerah yang menangani perda. Di Banjarmasin sudah jalan, kalau kami belum sehingga perlu belajar ke sini bagaimana langkah-langkah, teknis, dan kiat-kiatnya,” ujar Ketua DPRD Kota Marabahan Drs H Husain Ahmad selaku ketua rombongan.

Kedatangan anggota Banlegda DPRD Kota Marabahan tersebut disambut hangat oleh Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Iwan Rusmali SH beserta ketua dan sejumlah anggota Banlegda DPRD Kota Banjarmasin. Dalam acara sharing yang berlangsung selama beberapa jam di ruang rapat mini itu, pembicaraan terutama ditekankan pada pembuatan prolegda berupa rancangan peraturan daerah (raperda) dan naskah akademik raperda.

Ketua Banlegda DPRD Kota Banjarmasin M Dafik As’ad SE MM menjelaskan bahwa membuat naskah akademik raperda memerlukan waktu karena koordinasi harus dilakukan antara DPRD dengan Pemerintah Kota serta dibutuhkan dana yang cukup besar untuk menggandeng konsultan.

“Banlegda DPRD Kota Banjarmasin dibentuk sejak awal tahun sehingga anggarannya pun bisa dimasukkan sejak awal tahun. Sedangkan di DPRD Kota Marabahan, Banlegda baru terbentuk dan penganggaran dananya harus menunggu ABT (anggaran belanja tambahan, red) sehingga kinerja mereka agak terhambat karena untuk membuat naskah akademik diperlukan proses panjang dan dana yang tidak sedikit,” katanya.

Sunday, May 23, 2010

Anggaran Dibahas di Komisi

0
BANJARMASIN – Untuk memaksimalkan fungsi pengawasan dewan, mulai tahun 2010 ini DPRD Kota Banjarmasin akan menerapkan tata tertib (tatib) baru dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Sebelum disahkan oleh Badan Anggaran, pembahasan KUA-PPAS terlebih dahulu akan dilakukan oleh komisi-komisi bekerja sama dengan SKPD yang menjadi mitra kerjanya masing-masing.

“Sudah dibahas oleh para pimpinan fraksi bahwa pembahasan KUA-PPAS pada tahun 2010 ini akan dimulai dari tingkat komisi baru diteruskan ke badan anggaran,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Awan Subarkan STP beberapa waktu lalu.

Dijelaskannya, hal ini dimaksudkan agar anggota dewan yang tidak menjadi anggota Badan Anggaran ikut mengetahui tentang KUA-PPAS yang dibahas. Dengan terlibat sejak tahap pembahasan hingga penetapan, diharapkan setiap anggota dewan memiliki wawasan mengenai program yang akan dijalankan serta sasaran yang ingin dicapai oleh setiap SKPD sehingga memudahkan dalam melakukan pengawasan.

“Dengan demikian, pengawasan anggaran itu sendiri menjadi lebih mudah karena semua anggota menguasai program dan sasarannya apa saja,” tandasnya.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Banjarmasin Arufah menambahkan sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2009, komisi diberikan kewenangan untuk melakukan pembahasan anggaran mengingat komisilah yang lebih mengetahui kebutuhan SKPD yang menjadi mitra kerjanya karena sepanjang tahun selalu berkoordinasi sehingga diharapkan pembahasan lebih efektif dan terkontrol. Sedangkan Badan Anggaran hanya bertugas melakukan finalisasi.

“Kalau di Badan Anggaran ada perbaikan-perbaikan, dikembalikan lagi ke komisi,” katanya.

Perubahan ini, lanjutnya, akan mulai diberlakukan pada pembahasan perubahan anggaran (PA) bulan Agustus mendatang serta pembahasan APBD 2011.

2012, Sekolah Harus SBI

0
BANJARMASIN – Pada tahun 2012, seluruh sekolah diharapkan sudah memenuhi delapan standar nasional pendidikan (SNP) sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005, yaitu standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, penilaian, serta pengelolaan.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Seksi Pembelajaran dan Sistem Pengujian Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Gusnanda Effendi SPd MM di sela-sela kegiatan seleksi penerimaan calon siswa baru SMA SBI (sekolah bertaraf internasional) Kalsel baru-baru ini.

“Ada beberapa kategori sekolah, yaitu sekolah kategori standar (SKS) yang belum memenuhi SNP, sekolah kategori mandiri (SKM) yang hampir memenuhi, dan sekolah berstandar internasional (SBI) yang sudah memenuhi semuanya,” paparnya.

Pada akhirnya, seluruh sekolah memang sebenarnya diharapkan untuk menjadi SBI atau memenuhi delapan SNP tadi. Realisasinya ditargetkan selambat-lambatnya tujuh tahun sejak PP Nomor 19 Tahun 2005 diundangkan pada tahun 2005, yakni pada tahun 2012 nanti.

“Kalau tidak ada target, nanti seenaknya saja dan tidak ada sasaran yang jelas. Jadi, setidaknya tahun 2012 setiap sekolah sudah harus SKM atau hampir mendekati SBI dan yang sudah SKM diharapkan menjadi SBI,” tukasnya.

Rencana ini tentu saja memerlukan biaya yang tidak sedikit. Pemerintah pusat sendiri menyediakan dana bantuan khusus, antara lain dengan menggelontorkan anggaran sebesar Rp 50 juta per tahun untuk setiap sekolah yang ditunjuk menjadi SKM. Di samping itu, partisipasi sekolah juga sangat diharapkan untuk meningkatkan standar sekolahnya.

“Terkait standar isi, misalnya sekolah yang belum memiliki KTSP harus memiliki KTSP. Standar proses, misalnya setiap guru harus menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) Standar sarana dan prasarana, misalnya untuk setiap 40 siswa laki-laki sekolah harus menyediakan 1 toilet dan setiap 30 siswa perempuan 1 toilet. Begitu saja standar pendidik dan tenaga kependidikan, bahwa pengajar di SKS dan SKM minimal S1 dan SBI minimal S2,” bebernya.

Adapun tujuan akhir dari SNP adalah agar lulusan yang dihasilkan memiliki daya saing dalam menghadapi era globalisasi dan bisa melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi mana saja di seluruh dunia serta diharapkan dapat menjadi pemimpin yang tangguh di masa depan.

Friday, May 21, 2010

SMA SBI Seleksi Siswa

4
Diikuti 109 Peraih nilai UN Tertinggi

BANJARMASIN – Sebanyak 109 siswa peraih hasil Ujian Nasional (UN) tertinggi tingkat SLTP se-Kalimantan Selatan mengikuti seleksi penerimaan calon siswa baru SMA SBI (sekolah bertaraf internasional) yang dibangun Pemerintah Provinsi Kalsel di Jl A Yani kilometer 17 Kabupaten Banjar, hari ini (21/5).

Seharusnya seleksi diikuti oleh 130 siswa karena Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel memberikan jatah kepada masing-masing kabupaten/kota untuk mengirimkan sepuluh orang siswa terbaiknya. Adapun penjaringan kesepuluh siswa ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan setempat dengan kriteria peringkat satu sampai sepuluh UN 2010 dan nilai rata-rata 7,5. Akan tetapi, singkatnya waktu sosialisasi diduga menjadi alasan mengapa target itu akhirnya tidak tercapai.

“Kendala utama mungkin waktu untuk menjaring peserta dari seluruh kabupaten/kota. Ada kabupaten/kota yang tidak maksimal menyosialisasikan atau sekolah yang tidak pro aktif dalam mencari informasi. Padahal, waktu peletakkan batu pertama tanggal 3 Mei lalu kita sudah mengundang seluruh kepala sekolah SMP dan MTs,” ujar Kepala Seksi Pembelajaran dan Sistem Pengujian Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel, Gusnanda Effendi SPd MM.

Sementara itu, pada seleksi hari pertama yang dilaksanakan di SMK Negeri 4 Banjarmasin kemarin, para peserta menjalani tes akademik yang terdiri dari mata pelajaran Matematika, Bahasa Inggris, Kimia, Fisika, dan Biologi masing-masing sebanyak 60 soal, psikotes dan tes karakter. Jalannya seleksi yang berlangsung hingga sore hari itu langsung dipantau oleh perwakilan Yayasan PASIAD Turki yang digandeng Pemprov Kalsel untuk mengembangkan SMA SBI.

Seleksi sendiri dijadwalkan berlangsung selama tiga hari karena banyaknya tahapan yang harus dilewati oleh para peserta. Besok (22/5), tes akan dilanjutkan dengan wawancara dalam Bahasa Inggris serta tes kemampuan membaca Alquran. Rencananya, nama-nama siswa yang lulus seleksi akan diumumkan seminggu setelahnya.

“Semua bahan tes dan yang menguji dari SMA Semesta Semarang, kecuali tes kemampuan membaca Alquran karena Kalsel sudah memberlakukan perda (peraturan daerah, red) tentang pendidikan Alquran,” kata Gusnanda lagi.

Dijelaskannya lebih lanjut, dari 109 siswa nantinya akan disaring menjadi 50 siswa terbaik yang akan mengikuti pendidikan gratis di SMA bertarap internasional di bawah bendera Yayasan PASIAD Turki, yaitu SMA Semesta Semarang, SMA Kharisma Bangsa Jakarta, dan SMA Pribadi Bandung sambil menunggu pembangunan SMA SBI selesai.

“Mereka bisa memilih mau dimana, kita tidak memaksakan. Diharapkan setelah setahun bangunan fisik SMA SBI Kalsel di km 17 selesai dan mereka akan melanjutkan sekolahnya di situ,” ucapnya.

Jangan Asal Gusur

0
Terkait Nasib PKL Tendean

BANJARMASIN – Belum tercapainya titik temu terkait masalah relokasi antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan pedagang kaki lima (PKL) di tepi Jl KP Tendean yang terancam digusur seiring akan dilanjutkannya proyek penyiringan sungai di kawasan tersebut, membuat dewan angkat bicara.

Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Andi Effendi SPd meminta agar Pemko bersikap arif dalam menyelesaikan persoalan ini.

Ia mengatakan PKL yang berjualan tidak pada tempatnya memang sudah seharusnya ditertibkan, tapi di sisi lain pemerintah juga harus menyiapkan tempat yang baru untuk mereka berjualan agar para pegadang tersebut tidak dirugikan.

“Jangan setiap pemindahan pedagang digusur begitu saja, tapi carikan juga tempatnya,” ujarnya.
Ia juga menyayangkan tidak adanya ketegasan pemerintah sejak awal untuk melarang PKL beroperasi di kawasan tersebut sehingga menyebabkan situasi rumit seperti sekarang.

“Semestinya dari awal pemerintah tegas melarang. Jangan ketika pedagang mulai tumbuh pemerintah bersikap cuek dan setelah bertambah banyak baru ditertibkan,” katanya lagi.

Menurut politisi PBR tersebut, selama ini Pemko memang tak pernah serius membina para PKL. Salah satu buktinya, rencana Pemko untuk membangun pusat wisata kuliner di Kota Banjarmasin pada tahun 2009 lalu gagal terealisasi. Anggaran sebesar Rp 1,5 miliar yang disiapkan pun sia-sia dan hanya terbuang percuma untuk biaya konsultan.

Sebelumnya, Plt Asisten Pemerintahan Pemko Banjarmasin M Ichwan Noorhalik mengungkapkan bahwa Pemko telah menawarkan kepada para PKL untuk direlokasi ke kawasan Basirih. Akan tetapi, usulan tersebut ditolak mentah-mentah karena lokasi dianggap tidak strategis. Sebaliknya, para pedagang mengajukan sejumlah lokasi alternatif lainnya di antaranya di Jl Sultan Adam, Jl Banua Anyar, dan Jl Pramuka. Namun, karena tempat yang dimaksud bukan lahan milik Pemko, maka para pedagang dipersilakan untuk berurusan sendiri dengan pemilik lahan tersebut.

Thursday, May 20, 2010

Dishub Lolos Audit

0
Hanya Kesalahan Administrasi

BANJARMASIN – Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Banjarmasin dapat bernafas lega setelah dinyatakan lolos audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Pada pemeriksaan yang dilakukan pertengahan Mei kemarin, Dishubkominfo menjadi salah satu SKPD yang perlu dikonfirmasi terkait dugaan kerugian negara sebesar Rp 52 miliar di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin antara tahun 2005-2009 yang diungkapkan salah seorang anggota BPK Rizal Djalil akhir Maret silam.

Dari data BPK menyebutkan ada pendapatan negara sebesar Rp 475 juta yang hilang di Dishubkominfo pada tahun 2005. Akan tetapi setelah dilakukan audit, kerugian yang dimaksud ternyata hanya disebabkan kesalahan administrasi.

Kepala Dishubkominfo Kota Banjarmasin H Rusdiansyah yang dikonfirmasi mengakui bahwa pada tahun 2005 ada tunggakan parkir sebesar Rp 475 juta yang belum disetorkan oleh kolektor. Saat itu pun dirinya belum menjabat sebagai kepala dinas. Namun, pada tahun 2006 tunggakan tersebut telah dilunasi. Hanya saja pelunasan ini tidak segera di-update.

“Jadi, bukan dimakan uangnya, tapi memang uangnya yang belum disetor waktu itu. Sebenarnya ini hanya keterlambatan up date data, setelah dikonfirmasi selesai masalahnya,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, BPK mengungkapkan indikasi adanya potensi kerugian negara sebesar Rp 52 miliar di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang berlangsung pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. Walikota Banjarmasin HA Yudhi Wahyuni beberapa kali membantah tudingan tersebut dengan mengatakan bahwa dugaan potensi kerugian itu hanyalah disebabkan kesalahan administratif seperti keterlambatan pembayaran, kesalahan pencatatan, maupun kekurangan data penunjang.

Sibuk Kampanye, Rapat Batal

0
BANJARMASIN – Sudah sepekan ini gedung DPRD Kota Banjarmasin lengang. Denyut kehidupan hampir tak terasa di kantor wakil rakyat itu karena sebagian besar penghuninya sibuk berkampanye sejak tahapan kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) 2010 resmi dimulai.

Akibatnya, sejumlah agenda kerja terpaksa ditunda. Hal ini dikarenakan anggota dewan juga merupakan kader partai politik sehingga mereka memiliki tanggung jawab pula untuk menyukseskan program kerja parpol masing-masing dalam kaitannya dengan Pemilukada, yakni menggolkan pasangan kepala daerah yang diusung oleh partainya tersebut.

Setidaknya ada dua agenda kerja yang dibatalkan dalam pekan ini, yakni rapat paripurna penyampaian tanggapan Pemerintah Kota Banjarmasin terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Reklame dan Pajak Sarang Burung Walet serta finalisasi Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

“Memang sebenarnya hari ini (kemarin) ada agenda rapat Pansus (panitia khusus) Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, di undangannya tertulis jam 2. Saya juga belum tau persis alasan pembatalan dari ketua pansus, tapi besok akan dibicarakan lagi agar rapat tetap bisa berjalan dengan baik, “ ujar Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Awan Subarkah STP yang dikonfirmasi hari ini (20/05).

Selain itu, anggota DPRD Kota Banjarmasin juga masih memiliki tugas untuk menyelesaikan empat buah raperda yang pembahasannya ditargetkan tuntas pada bulan depan.

Awan mengatakan bahwa kegiatan kampanye juga merupakan tanggung jawab anggota dewan sebagai kader parpol, namun tanpa mengabaikan tugas utamanya sebagai wakil rakyat.

“Yang terpenting target di bulan Juni bisa diselesaikan itu dapat ditepati. Mudah-mudahan sudah ada rancangan dari masing-masing pansus (panitia khusus, red) mengenai waktu pembahasan atau rapat-rapat untuk menyelesaikan tugasnya,” ujarnya.

Menurutnya, kesibukan berkampanye semestinya tidak sampai menyebabkan kinerja anggota dewan terhambat karena sebenarnya anggota dewan itu bertugas selama 24 jam.

“Jadi, tinggal membagi waktu saja. Kalaupun kemudian ada hal yang sifatnya mendesak, rapat bisa dilakukan pada pagi, siang, sore, bahkan malam hari. Yang penting bagaimana tugas-tugas sebagai anggota parpol berjalan baik, tugas-tugas sebagai anggota dewan juga berjalan dengan baik,” tandasnya.

Sumbang Satu-Satunya Emas

0
Pada LKS Tingkat Nasional 2010

BANJARMASIN – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh pelajar Banua. Ahroina Nurmiliani, siswi kelas XII Busana 2 SMK Negeri 4 Banjarmasin berhasil menyabet medali emas di ajang Lomba Keterampilan Siswa (LKS) tingkat nasional kategori dress making di Jakarta, 12-17 Mei 2010. Sebelumnya, ia juga menjadi juara pertama di lomba yang sama untuk tingkat provinsi yang digelar pada bulan Januari 2010 lalu. Di mata kepala sekolah dan guru-gurunya sendiri, Ahroina merupakan murid yang berbakat. Bakatnya itu sudah terlihat sejak ia duduk di kelas XI.

Ditemui di sekolahnya hari ini (20/5), Ahroina mengaku tak menyangka jika dirinya akan pulang dengan membawa medali emas karena menurutnya penampilan ke-29 peserta lainnya tak kalah bagus, terutama peserta dari DKI Jakarta. Di babak final, ia dan peserta lainnya diminta untuk membuat sebuah busana yang harus diselesaikan dalam waktu 18 jam.

“Kalau lebih meski hasilnya rapi tetap tidak akan dinilai. Alhamdulillah pada saat lomba saya bisa menyelesaikan tepat waktu, padahal waktu latihan paling cepat 20 jam,” katanya.

Dituturkannya, sebulan sebelum lomba ia telah mengikuti pelatihan intensif di Jakarta yang disponsori oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel di bawah bimbingan seorang desainer profesional.

Atas keberhasilannya, selain medali emas Ahroina pun berhak atas hadiah uang tunai sebesar Rp 15 juta. Bahkan, ia dan pemenang LKS tingkat nasional 2010 kategori lainnya juga akan diikutsertakan pada ajang Asian Skills Competition tahun 2012 mendatang. Sebagai persiapan untuk menghadapi even internasional itu, nantinya mereka akan digodok selama sepuluh bulan penuh.

Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Banjarmasin Drs H Muryadi SH MM tak dapat menutupi rasa bangganya terhadap prestasi yang diraih oleh salah seorang anak didiknya kali ini. Terlebih dari 29 orang siswa yang mewakili Kalsel di 29 kategori dalam ajang LKS tingkat nasional 2010, hanya Ahroina yang sukses mendapat medali emas.

Sejak LKS diselenggarakan pertama kali pada delapan belas tahun silam, baru dua tahun terakhir Kalsel mampu merebut medali emas dan tahun ini merupakan kali pertama wakil Banjarmasin yang menyumbangkannya karena tahun sebelumnya medali emas Kalsel diraih oleh siswa SMK Peternakan Pelaihari.

“Kami keluarga besar SMKN 4 sangat berbahagia dan mengapresiasi kerja kerasnya yang tanpa lelah. Ini prestasi yang luar biasa dan tidak mungkin diraih tanpa usaha, doa, dan ridho Allah SWT,” ujarnya.

Wednesday, May 19, 2010

KLH Bangunkan WC

0
Untuk Kenyamanan Penumpang Terminal Km 6

BANJARMASIN – Kepala UPTD Terminal induk Km 6 HM Yusuf Riduan mengatakan jumlah penumpang di terminal tersebut belakangan ini terus mengalami penurunan.

“Kalau kita melihat saat ini jumlah penumpang turun terus, yang masih bagus hanya di bawah tanggal 16 atau tanggal muda banyak masyarakat dari luar daerah yang datang ke Banjarmasin,” ujarnya.

Ia sendiri tak tahu pasti penyebabnya, namun ia khawatir jika pembangunan terminal tipe A di kilometer 17 Kabupaten Banjar telah rampung maka akan semakin mematikan keberadaan Terminal Induk Km 6.

“Kalau terminal km 17 sudah jadi, kasihan masyarakat yang mencari nafkah di Terminal Km 6 seperti sopir,” katanya lagi.

Oleh sebab itu, lanjutnya, pembenahan Terminal Induk Km 6 sangat mendesak untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang dengan harapan jumlah penumpang dapat terdongkrak. Diungkapkannya bahwa baru-baru ini Terminal Induk Km 6 mendapat kucuran dana dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) RI sebesar Rp 350 juta yang diperuntukkan untuk pembangunan WC sebagai salah satu fasilitas penunjang terminal guna memberikan kenyamanan kepada penumpang yang singgah. Adapun WC yang dibangun berjumlah 14 buah termasuk kamar mandi yang menggunakan shower. Rencananya, WC yang dibangun ini lokasinya berdekatan dengan eks kantor PKB dan bertaraf nasional.

“Ini adalah salah satu bentuk perhatian dari pemerintah pusat untuk pembenahan Terminal Km 6. Juni nanti tendernya, mudah-mudahan bulan Juli pelaksanaan proyeknya,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin Matnor Ali F mengatakan bahwa Terminal Induk Km 6 tetap harus dibenahi terlepas dari rencana Pemerintah Kota Banjarmasin untuk menjadikan terminal tersebut sebagai terminal tipe A dapat direalisasikan atau tidak. Hal ini dikarenakan ke depannya peran terminal akan semakin penting seiring pengembangan Kota Banjarmasin sebagai kota perdagangan dan jasa.

“Kami khawatir pemerintah pusat terlalu memaksakan untuk menjadikan terminal di kilometer 17 sebagai terminal tipe A karena Terminal Km 6 lokasinya lebih strategis. Tapi kalaupun terminal di kilometer 17 tetap jadi terminal tipe A, Terminal Km 6 harus tetap dibenahi,” tegasnya.

Pembenahan Terminal Km 6 Bertahap

0
Perlu Dana Rp 20 M

BANJARMASIN – Komisi III DPRD Kota Banjarmasin menggelar rapat kerja dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Banjarmasin untuk membahas mengenai pembenahan Terminal Induk Km 6, kemarin (19/5). Komisi III menghendaki agar Terminal Induk Km 6 dapat mengikuti jejak Terminal Bungurasih Surabaya yang dulunya kumuh namun kini telah ditata dengan sangat apik. Hal ini berdasarkan hasil studi banding Komisi III ke Dinas Perhubungan Kota Surabaya beberapa waktu lalu.

“Melihat itu timbul rasa iri ingin memiliki juga terminal yang seperti itu. Yang dulunya kumuh, sekarang bersih dan aman. Calo hampir tidak ada, PKL dibuatkan toko-toko yang asri, dan ada ruang tunggu penumpang yang dilengkapi karaoke,” papar Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin Matnor Ali F.

Untuk keamanan, lanjutnya, kepala UPTD Terminal Bungurasih dibantu kamera CCTV dan bekerja sama dengan kepolisian.

“Misalnya ada orang yang melakukan keonaran bisa langsung terlihat. Kalau kita ada tekad kita ke sana itu bagus,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dishubkominfo Kota Banjarmasin H Rusdiansyah yang dalam rapat kerja kemarin didampingi oleh Kabag Perencanaan dan Kepala UPTD Terminal Induk Km 6 menyatakan masukan Komisi III tersebut akan dijadikan acuan untuk pembenahan Terminal Induk Km 6 ke depan. Ia juga berkomitmen bahwa berapapun dana yang diperlukan harus dianggarkan karena terminal merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak.

“Ada pemikiran terminal akan dikhususkan di sebelah kiri jalan masuk dan di sebelah kanan yang ada BTC (Banjarmasin Trade Center, red) dikhususkan untuk pusat perbelanjaan. Tapi lahannya nanti berkurang dari 3 hektar tinggal 1,8 hektar sehingga harus dicari lagi tambahan lahan 1,2 hektar,” bebernya.

Dijelaskannya lebih lanjut, Pemerintah Kota Banjarmasin telah menganggarkan dana sebesar Rp 1,3 miliar untuk pembebasan lahan dalam anggaran belanja tambahan (ABT).

“Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Melihat dananya mungkin kurang, tapi tahun 2011 katanya akan dianggarkan lagi,” katanya.

Rusdi menambahkan bahwa pembenahan Terminal Induk Km 6 memang harus dilakukan bertahap mengingat terbatasnya anggaran.

“Nanti akan kita pelajari lagi secara seksama mana yang bisa kita terapkan disesuaikan dengan situasi dan kondisi terminal kita. Tapi kalau sekarang sulit untuk mengadopsi seperti di Terminal Bungurasih, kecuali nanti setelah dibenahi,” katanya.

Ia memperkirakan pembenahan Terminal Induk Km 6 setidaknya membutuhkan dana sebesar Rp 20 miliar. Namun, saat ini Pemerintah Kota Banjarmasin hanya bisa mengandalkan APBD karena perhatian pemerintah pusat dan pemerintah provinsi kini tengah terkonsentrasi pada pembangunan terminal tipe A di kilometer 17 Kabupaten Banjar.

“Jadi, realisasinya perlahan-lahan. Pertama pembebasan tanah, kalau sudah selesai tahun 2011 bisa dilanjutkan dengan pembangunan fisik. Kalau tidak bisa, tahun berikutnya lagi,” ujarnya.

Tuesday, May 18, 2010

Izin Pasar Abdi Persada Ditahan

0
Sampai Masalah Fasum Selesai

BANJARMASIN – Pembangunan Pasar Abdi Persada terpaksa dihentikan sementara hingga persoalan fasilitas umum (fasum) di pasar lingkungan yang terletak di Komplek HKSN Kelurahan Alalak Tengah tersebut diselesaikan. Saat ini, pembangunan pasar dengan luas lahan sekitar 1.500 meter persegi itu sudah mencapai 80 persen. Rencananya, pengembang akan membangun 120 kios ukuran 2x2 meter dan 150 loss ukuran 1,5x2 meter.

Kepala Bidang Pembinaan Bangunan Dinas Tata Kota dan Perumahan (Distakorum) Kota Banjarmasin Ir Ahmad Faruk mengatakan bahwa untuk sementara izin pembangunan Pasar Abdi Persada ditahan karena fasum tidak memenuhi persyaratan, terutama lahan parkir dan tempat pembuangan sampah (TPS).

“Proses perizinan cukup selektif dengan adanya izin prinsip walikota dan rekomendasi Dinas Pengelolaan Pasar serta DPRD, sedangkan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan, red) masih dalam proses. Tapi karena dalam perjalannya ada masalah, izinnya di-pending dulu,” ujarnya.

Terkait TPS yang belum ada, Faruk mengatakan bahwa pasar harus memiliki TPS sendiri dan tidak boleh membuang sampahnya ke TPS umum yang ada di wilayah itu, tetapi harus langsung ke TPA (tempat pembuangan akhir). Sedangkan untuk lahan parkir, ia menjelaskan bahwa dari layout yang dibuat pengembang memang tidak memenuhi persyaratan dari segi luasnya. Oleh sebab itu, pengembang kemudian melakukan kesepakatan dengan masyarakat setempat untuk menggunakan halaman mesjid di dekat pasar dengan kontribusi berupa pengurukan halaman mesjid. Akan tetapi, karena pengembang tak segera mewujudkan janji itu, masyarakat menarik kembali kesepakatan yang telah dibuat.

Namun, dalam rapat kerja dengan Komisi II DPRD Kota Banjarmasin hari Senin (17/5) lalu, pihak pengembang menyetujui untuk mengadakan TPS umum dan meminta waktu dua minggu untuk menyelesaikan masalah lahan parkir ini.

Sementara itu, salah seorang warga yang tinggal di sekitar Pasar Abdi Persada mengaku bahwa pembangunan pasar tersebut telah mengakibatkan kerusakan jalan yang cukup mengganggu mobilitas warga. Ia pun meminta kepada pengembang agar jalan diperbaiki untuk sementara sebelum nantinya diperbaiki secara permanen.

Pengembang Pasar Abdi Persada Ayi Abdurahman yang dikonfirmasi menyatakan bahwa pihaknya akan menanggapi keluhan warga itu dengan menguruk jalan-jalan yang berlubang. Ditambahkannya bahwa pihaknya juga akan melakukan pengaspalan setelah pembangunan pasar selesai.

Tarif Masih Negoisasi

0
Kadistanak : Pajak Sarang Burung Walet Sebaiknya Bertahap

BANJARMASIN – DPRD Kota Banjarmasin akan secepatnya merampungkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Sarang Burung Walet.

Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Andi Effendi SPd mengatakan pihaknya berharap raperda tersebut bisa disahkan pada bulan Juni mendatangkan sehingga dapat dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).

“Mudah-mudahan tahun 2010 sudah ada pendapatan dari pajak sarang burung walet ini,” katanya.

Usaha sarang burung walet di Kota Banjarmasin cukup prospektif. Dari data Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kota Banjarmasin, ada sekitar 120 orang pengusaha sarang burung walet dengan jumlah titik sekitar 230 buah. Selama ini, mereka hanya dikenakan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Sarang Burung Walet dimana perhitungan tarif didasarkan pada ukuran bangunan yang digunakan sebagai tempat mengembangbiakkan sarang. Namun, jika Raperda Pajak Sarang Burung Walet nantinya disahkan, maka pengusaha akan dikenakan pajak paling tinggi sepuluh persen dari nilai jual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Nanti kami akan mengundang pengusaha. Kita inginnya tarif maksimal, mudah-mudahan disetujui karena mereka berusaha di Banjarmasin, jadi sama-sama ikut membangun Banjarmasin. Tapi bila pengusaha keberatan kita akan negoisasi lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Distanak Kota Banjarmasin drh Priyo Eko berharap agar pemerintah nantinya dapat menerapkan pemungutan pajak secara bertahap dan tidak langsung menetapkan tarif maksimal sepuluh persen. Hal ini dimaksudkan agar pengusaha tidak kaget dan merasa terbebani sehingga dikhawatirkan target PAD yang dipatok justru gagal terealisasi.

“Nanti pengusaha kita kaget. Jadi, bertahap saja dan selanjutnya secara periodik dinaikkan. Kalau langsung sepuluh persen dan target tidak tercapai nanti dikira Dinas Pertanian kolusi atau ogah-ogahan menagih,” tandasnya.

Adapun target pendapatan dari sektor retribusi izin usaha sarang burung walet yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin pada tahun 2010 ini adalah Rp 400 juta. Angka ini naik dua kali lipat dari target pada tahun 2009 seiring dengan semakin maraknya usaha sarang burung walet di Kota Banjarmasin.

Monday, May 17, 2010

Kisruh Karena Miskomunikasi

1
Terkait Pembangunan Pasar Abdi Persada

BANJARMASIN – Pengembang Pasar Abdi Persada membantah tudingan bahwa pihaknya telah mengabaikan penyediaan fasilitas umum (fasum) seperti lahan parkir, tempat pembuangan sampah (TPS), maupun WC sebagaimana yang isi surat yang disampaikan oleh Dewan Kelurahan dan tokoh masyarakat di wilayah sekitar pasar lingkungan yang terletak di Komplek HKSN Kelurahan Alalak Tengah tersebut serta Camat Banjarmasin Utara kepada DPRD Kota Banjarmasin beberapa waktu lalu. Hanya saja realisasinya memang belum dilakukan hingga sekarang.

Hal itu diungkapkan Ayi Abdurahman selaku pimpinan Yayasan Darul Mustafa yang menjadi pengembang Pasar Abdi Persada saat dimintai keterangannya oleh Komisi II DPRD Kota Banjarmasin, hari ini (17/5). Turut hadir dalam rapat kerja tersebut antara lain Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Banjarmasin Sukadani, Kepala Bidang Pembinaan Bangunan Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Banjarmasin Ir Ahmad Faruk, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Banjarmasin Utara H Lukman, serta perwakilan masyarakat.

“Mengenai TPS, kami memang tidak berniat untuk membuatnya karena khawatir sampah yang dibuang bukan hanya dari pedagang tapi juga masyarakat umum karena di wilayah itu tidak ada TPS. Jadi, kami hanya akan menyediakan bak-bak sampah kecil, begitu pasar selesai sampah akan kami kumpulkan dan dibuang ke TPA. Sedangkan WC kami sediakan dan ada saluran PAL (pembuangan air limbah, red) untuk menyalurkan segala macam limbah,” ujarnya.

Terkait lahan parkir, ia menjelaskan bahwa ada lahan sepanjang empat meter di areal pasar yang masih bisa dimanfaatkan untuk menampung kendaraan roda dua. Namun, untuk kendaraan roda empat pihaknya terpaksa harus menggunakan sebagian halaman masjid yang terletak di dekat pasar. Dalam hal ini, katanya, pihaknya sudah membuat kesepakatan dengan pengelola masjid dengan sejumlah kompensasi, salah satunya pengurukan halaman masjid. Akan tetapi, karena janji tersebut tak kunjung ditepati, pengelola masjid pun kemudian membatalkan kesepakatan tersebut.

Di lain pihak, Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Banjarmasin Sukadani mengatakan bahwa pihaknya sudah pernah menindaklanjuti surat aduan Dewan Kelurahan Alalak Tengah dengan melakukan peninjauan ke lapangan.

“Dalam surat rekomendasi jelas tertera bahwa pembagiannya adalah 60 persen untuk pasar dan 40 persen untuk fasum seperti parkir, TPS, WC, dan areal hijau. Dan yang dimaksud dengan TPS di sini adalah TPS sementara umum, bukan bak sampah,” katanya.

Ditambahkannya bahwa pihaknya juga sudah beberapa kali memanggil pihak pengembang, namun tak ada respon. Pernyataan ini diperkuat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Banjarmasin Utara H Lukman yang mengatakan bahwa pihaknya kecewa karena pengembang tak pernah meladeni panggilan yang dilayangkan sehingga akhirnya masalah ini berakhir ke gedung dewan.

“Setelah surat dikirim ke dewan, baru pengembang datang dan membuat perjanjian,” katanya.

Namun, berkat pemanggilan dewan pihak pengembang menyetujui untuk mengadakan TPS umum dan meminta waktu dua minggu untuk menyelesaikan masalah lahan parkir.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kota Banjarmasin M Dafik As’ad SE MM menilai bahwa kisruh pembangunan Pasar Abdi Persada sebenarnya hanya disebabkan kurangnya komunikasi antara masyarakat dan pengembang. Menurutnya, masalah ini semestinya sudah bisa diselesaikan di tingkat kecamatan.

Anang Berapi-Api, Calon Lain Kalem

0
Ketua KPU : Silakan Menjatuhkan, Masyarakat yang Menilai

BANJARMASIN - Seolah aturan memang dibuat untuk dilanggar, penyampaian visi, misi dan program kerja calon walikota dan wakil walikota Banjarmasin periode 2010-2015 dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Banjarmasin tadi malam sedikit melenceng menjadi ajang untuk ‘menjatuhkan’ lawan. Padahal, aturan main yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Banjarmasin adalah masing-masing pasangan calon hanya diperkenankan untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya dalam waktu maksimal selama lima belas menit secara bergiliran sesuai dengan nomor urutnya dan tidak diizinkan untuk menyerang pasangan lain.

Adalah calon dari jalur perseorangan Anang Rosadi Adenansi-Khairuddin Anwar saat mendapat giliran yang kedua untuk berorasi sesuai dengan nomor urutnya yang sangat menggebu-gebu dalam mengkritisi pemerintahan calon incumbent HA Yudhi Wahyuni yang berpasangan dengan Ketua DPD PKS Banjarmasin H Haryanto.

Beragam persoalan mereka soroti, seperti penyempitan sungai-sungai, penataan pasar tradisional dan pedagang kaki lima (PKL), pelayanan kesehatan, pertumbuhan penduduk, tata ruang kota, sampai masalah terbengkalainya penggarapan Taman Kamboja.

Namun, Yudhi nampak tenang-tenang saja mendapat berondongan tersebut. Saat tiba gilirannya di urutan yang keenam atau terakhir untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya, ia mengkanvaskan semua lawannya dengan mengatakan bahwa semua visi, misi, dan program kerja yang disebutkan oleh calon-calon sebelumnya sudah dilakukannya selama masa pemerintahannya.

Sementara itu, empat pasangan lainnya memilih tetap berada pada jalur dengan fokus pada penyampaian visi, misi, dan program kerja masing-masing. Pasangan Zulfadli Gazali-Abdul Gais misalnya, mengatakan bahwa mereka akan mewujudkan masyarakat Kota Banjarmasin yang berkualitas dan berdaya saing tinggi berbasis ciri khas dan karakter daerah sebagai pendukung kawasan metropolitan. Sementara pasangan H Muhidin-Irwan Ansyari lebih mengutamakan isu religius dalam visi-misi dan program kerjanya, seperti mewujudkan Kota Banjarmasin sebagai kota tujuan wisata religius serta menggalakkan kegiatan-kegiatan keagamaan di samping juga isu lingkungan, pemerintahan, dan ekonomi. Adapun pasangan Sofwat Hadi-Murjani menyatakan akan berkonsentrasi pada pengembangan Kota Banjarmasin sebagai terminal transit trans Kalimantan. Sedangkan pasangan Immah Norda-Khairul Saleh merangkum visi-misi dan program kerjanya dalam slogan ‘Tersenyum’ atau tertib, sejuk, aman, unggul, dan maju.

Ketua KPUD Kota Banjarmasin Drs Makhmud Syazali MH yang ditemui sebelum acara dimulai mengatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 junto PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pasal 55 ayat 4 disebutkan bahwa hari pertama kampanye dilakukan dalam Rapat Paripuran Istimewa DPRD dengan agenda penyampaian visi, misi, dan program kerja masing-masing pasangan calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog.

“Tujuan penyampaian visi, misi, dan program kerja adalah DPRD akan mengawal visi dan misi calon walikota dan wakil walikota yang terpilih nanti sehingga kalau ada penyimpangan bisa dikontrol. Boleh dikatakan sebagai kontrak politik dengan DPRD dan masyarakat. Memang tidak terlalu signifikan, tapi ini (penyampaian visi, misi, dan program kerja, red) penting agar DPRD dapat mengontrol jalannya pemerintahan nanti apakah berbelok dari visi-misinya atau lurus saja,” paparnya.

Terkait kandidat yang menggunakan kesempatan penyampaian visi, misi, dan program kerja untuk mengkritik kandidat lain, Makhmud mengatakan bahwa pihaknya tidak akan menjatuhkan sanksi apapun, namun ia mempersilakan masyarakat untuk memberi penilaian.

“Kalau ada yang berniat menjatuhkan silakan, tapi masyarakat yang akan menilai. Kalau menjelek-jelekkan atau melakukan black campaigne, itu namanya bukan penyampaian visi-misi. Tapi tidak ada sanksi apa-apa, biar masyarakat yang akan menilai,” ujarnya.

Acara penyampaian visi, misi, dan program kerja calon walikota dan wakil walikota Banjarmasin periode 2010-2015 yang merupakan agenda pertama masa kampanye dalam Pemilihan Kepala Darah (Pemilukada) kemarin digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarmasin dan dihadiri segenap unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjarmasin, Pejabat Walikota Banjarmasin Drs H Didit Wahyunie, pimpinan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, unsur Muspida, KPU Kota Banjarmasin, Panitia Pengawas Pemilu, pimpinan partai poitik se-Kota Banjarmasin, serta sejumlah tokoh masyarakat.

Sunday, May 16, 2010

Perpustakaan Daerah Kalsel Berbenah, Pengunjung Betah

0
Siap Songsong Era Digital

Barangkali tak banyak yang tahu bahwa tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional. Maklum, gaungnya memang hampir tak pernah terdengar. Tapi bukan berarti semangat membaca masyarakat banua rendah. Buktinya, Perpustakaan Daerah (Perpusda) Provinsi Kalsel tak pernah sepi peminat.

NAZAT FITRIAH, Banjarmasin

Saat ini, Perpusda Kalsel tercatat memiliki sekitar 1.162 orang anggota dan jumlah ini semakin lama terus bertambah. Setiap harinya, rata-rata 50 orang datang berkunjung ke perpustakaan yang terletak di Jl A Yani kilometer enam tersebut. Hal ini setidaknya dapat menunjukkan bahwa buku cukup menjadi kebutuhan bagi masyarakat Banjarmasin dan sekitarnya. Oleh sebab itu, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (Bapustarda) Provinsi Kalimantan Selatan pun senantiasa meng-update koleksi buku-bukunya agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat itu.

“Kami memang tidak secara khusus memperingati Hari Buku Nasional, tapi semangatnya tetap kami junjung tinggi terutama untuk Perpustakaan Daerah Kalsel dalam menyiapkan buku-buku terbaru agar masyarakat mendapatkan buku yang lebih baik dan berkualitas,” kata Kepala Bapustarda Kalsel Drs HM Hawari.

Sedikitnya ada dua ratus ribu lebih judul buku yang kini menjadi koleksi Perpusda Kalsel, mulai dari ensiklopedia, buku pengetahuan umum, buku pelajaran, hingga novel populer seperti Ayat-Ayat Cinta dan Trilogi Twilight. Jika buku yang dicari pengunjung tak tersedia, maka Bapustarda Kalsel akan memesankannya kepada penerbit.

Bahkan, ke depan Perpusda Kalsel juga akan melengkapi koleksinya dengan buku digital. Hal ini merupakan bagian dari strategi Bapustarda Kalsel agar perpustakaan dapat tetap eksis di tengah kemajuan teknologi informasi berbasis internet.

“Kami yakin perpustakaan akan tetap eksis karena sampai kapanpun buku konvensional akan selalu diperlukan. Namun, masyarakat kan pasti ingin yang praktis dan mudah sehingga barangkali nanti mereka lebih suka mengakses buku digital,” ujar Hawari.

Dari tahun ke tahun, Bapustarda Kalsel memang terus berupaya menciptakan inovasi-inovasi untuk meningkatkan kunjungan masyarakat ke Perpusda Kalsel sekaligus meningkatkan minat baca masyarakat. Selain mengandalkan buku-buku koleksi, Perpusda Kalsel juga menyediakan enam unit komputer bagi masyarakat yang ingin mengakses internet gratis. Bahkan, Perpusda Kalsel telah dilengkapi pula dengan fasilitas hotspot. Di samping itu, Bapustarda Kalsel juga kerap menggelar lomba pustakawan, lomba bercerita anak, sosialisasi karya tulis, hingga mengundang sekolah-sekolah untuk mengunjungi Perpusda Kalsel setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis.

Baru-baru ini, Perpusda Kalsel juga baru saja direnovasi sehingga ruangannya lebih tertata rapi, modern, dan artistik. Jadi, imej bahwa perpustakaan adalah tempat yang membosankan nampaknya tidak berlaku lagi. Selanjutnya, Bapustarda Kalsel akan menambah kenyamanan pengunjung dengan memasang pendingin ruangan atau AC, namun realisasi rencana ini masih harus menunggu ketersedian suplai listrik dari PLN.

“Kami ingin memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan prima supaya masyarakat yang datang dapat terlayani dengan baik dan senang datang ke sini,” tuturnya.

Oleh sebab itu, ia berharap agar masyarakat dapat memanfaatkan keberadaan Perpusda Kalsel dengan sebaik-baiknya. Terlebih untuk menjadi anggota Perpusda Kalsel sangat mudah dan tidak dipungut biaya. Selain itu, masyarakat juga dapat berkunjung kapan saja selama jam kerja karena Perpusda Kalsel buka selama tujuh hari dalam seminggu, termasuk pada tanggal merah.

Perpustakaan Percontohan Ditambah

0
Guna Tingkatkan Minat Baca Masyarakat

BANJARMASIN – Pemerintah kabupaten/kota dinilai sudah mulai memiliki kepedulian untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Hal ini terlihat dari adanya kelembagaan perpustakaan yang dibentuk dalam beberapa tahun ke belakang di kabupaten/kota dan sudah beroperasi dengan baik.

Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (Bapustarda) Provinsi Kalimantan Selatan Drs HM Hawari mengatakan sangat mengapresiasi besarnya dukungan dari para bupati atau walikota dengan memberi porsi perhatian lebih terhadap perpustakaan terutama dalam hal pembangunan gedung dan pendanaan untuk kelangsungan operasional perpustakaan.

Meski demikian, Bapustarda Kalsel tak lantas tinggal diam. Pada tahun 2010 ini, Bapustarda Kalsel berencana membangun dua buah perpustakaan percontohan di dua lokasi, yakni di Kecamatan Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kecamatan Batu Mandi di Kabupaten Balangan dengan dana sekitar Rp 150 juta untuk masing-masing perpustakaan. Pembangunan akan mulai dilaksanakan pada bulan Juni nanti. Selain bangunan fisik, Bapustarda juga akan membantu penyediaan buku-buku serta perangkat seperti rak dan komputer. Sebelumnya, perpustakaan percontohan yang sama telah dibangun di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

“Langkah ini dilakukan untuk semakin mendekatkan pelayanan Bapustarda kepada masyarakat di kecamatan-kecamatan sekaligus meningkatkan minat baca masyarakat setempat,” ujar Hawari.

Sementara untuk masyarakat di pedesaan, pada tahun 2010 ini Bapustarda Kalsel juga berencana untuk membantu perpustakaan desa di 80 desa di Kalsel dengan menyumbangkan 1000 eksemplar buku dengan 500 judul yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di desa yang bersangkutan seperti pertanian, perkebunan, atau perkoperasian sehingga masyarakat akan mendapatkan dukungan pengetahuan yang baik dalam meningkatkan perekonomiannya.

“Memang masih lebih banyak lagi jumlah desa yang harus dibantu, tapi ini niat baik dari pemerintah,” ujarnya.

Di samping itu, upaya jemput bola juga terus ditingkatkan untuk menjangkau masyarakat yang mengalami kendala dalam mengakses keberadaan perpustakaan, terutama di daerah. Oleh sebab itu, pada tahun 2010 ini Pemerintah Provinsi Kalsel akan menambah lagi jumlah armada perpustakaan keliling sebanyak tiga buah.

“Armada yang sudah ada tiga buah, tapi kondisinya sudah tua. Jadi, pemprov akan menambah lagi sehingga menjadi enam armada,” katanya lagi.

Saat ini, jumlah perpustakaan di Kalsel sudah cukup banyak. Ada 13 perpustakaan umum di setiap kabupaten/kota serta sebuah perpustakaan provinsi yang didukung oleh perpustakaan di sekolah-sekolah, pesantren, perguruan tinggi, mesjid, taman bacaan di bawah binaan Dinas Pendidikan, serta perpustakaan terapung yang dikelola oleh Korem 101/Ant dan Ditpolair.

“Dukungan ini yang kita harapkan untuk semakin meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap membaca. Tentunya juga harus ada kekompakan dan kemauan dari peminat buku sendiri untuk meningkatkan minat bacanya menjadi lebih besar lagi,” himbaunya.

"Praktek komunikasi politik belum ideal..."

0
Betapa politik pencitraan kini menjadi bahasa yang awam digunakan oleh para calon kepala daerah untuk mengkomunikasikan dirinya kepada publik meski terkadang cara-cara yang ditempuh berbau propaganda. Namun, Drs Masdari M.Si meyakini bahwa tipe masyarakat Banjarmasin yang individualis kompetitif tidak akan bisa dengan mudah dipengaruhi begitu saja. Apa maksudnya?

Secara real, komunikasi politik yang dilakukan oleh para calon kepala daerah yang kini tengah bersaing memperebutkan kursi nomor satu baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota belum seideal yang diinginkan dalam disiplin Ilmu Komunikasi. Justru ada gejala kampanye yang dilakukan lebih mengarah kepada propaganda politik.

Demikianlah penilaian Drs Masdari M.Si, dosen Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin. Magister Ilmu Komunkasi jebolan Universitas Dr Soetomo Surabaya yang sehari-harinya juga aktif di Komisi Informasi dan Media Massa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Selatan ini mengatakan bahwa praktek komunikasi politik dan propaganda politik dewasa ini nampak bias, namun sesungguhnya kedua istilah ini memiliki perbedaan yang sangat mendasar.

"Kalau komunikasi politik intinya mengajak publik supaya memberikan support kepada kandidiat dalam rangka melaksankan visi dan misi untuk menggolkan tujuan-tujuan pembangunan. Kalau propaganda politik yang tujuan untuk merealisasikan pembangunan itu nomor dua, yang utama adalah ingin duduk sebagai penguasa," ujarnya.

Menurutnya, komunikasi politik tidak menghendaki aturan main yang sifatnya mencaci, menuding, menyalahkan, apalagi sampai mendiskreditkan.

"Selebaran gelap, friksi-friksi antar tim sukses, atau segala tindakan yang mengarah pada pembohongan publik itu merupakan bentuk propaganda politik. Jika asas komunikasi dipegang teguh, Pemilukada pasti akan berlangsung aman dan damai karena masing-masing pihak dapat menahan dan mengendalikan diri," katanya lagi.

Sebaliknya, jika yang marak adalah propaganda politik, ia menyebut bahwa pesta demokrasi akan menjadi bebas nilai dimana demi meraih atau mempertahankan sebuah kedudukan, para kandidat akan menghalalkan segala cara.

"Nah, kalau yang terjadi adalah propaganda politik, yang sukses sebenarnya bukan kandidatnya, tapi tim suksesnya. Yang jadi korban justru kandidat. Apalagi kalau kandidat sudah seratus persen mendelegasikan wewenang kepada tim sukses masing-masing," ucapnya.

Meskipun dalam pengamatannya ia menangkap ada warna propaganda yang berujung pada upaya pembunuhan karakter dalam iklan-iklan kampanye calon kepala daerah belakangan ini, namun secara umum lelaki yang juga aktif sebagai tim penyunting sejumlah jurnal kampus ini menilai bahwa para elit politik di daerah ini masih punya moral, aturan, dan kaidah.

"Saat ini saya masih melihat adanya etika itu. Setidak-tidaknya ada keinginan atau good will untuk meletakkan persoalan pada tempat yang semestinya, misalnya masalah jargon. Ketika kita tidak mendudukkan persoalan pada posisi yang sebenarnya, terjadilah propaganda politik. Bisa salah interpretasi, malah bisa menjadi serangan balik. Terutama oleh mereka yang merasa sebagai lawan yang merasa itu tidak menguntungkan mereka," paparnya.

Ia berharap para elit politik masa kini dapat belajar dari pengalaman di masa lalu, yakni peristiwa kerusuhan 23 Mei 1997 atau yang dikenal dengan Tragedi Jum'at Kelabu. Pada dasarnya, ujarnya, pengalaman pahit itu juga berawal dari komunikasi politik yang menyimpang menjadi propaganda politik.

"Saya berharap para kandidiat dapat memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Kalau memberi janji jangan yang muluk-muluk. Sebab ini pada gilirannya akan memberikan pencitraan yang negatif kepada kandidiat yang bersangkutan. Saya melihat selama ini kandidat yang mampu memberikan pendidikan politik untuk masyarakat masih sedikit," katanya.

Meski demikian, dalam pandangannya masyarakat Banjarmasin sendiri sebenarnya bukanlah tipe masyarakat yang gampang dipengaruhi, didikte, diarahkan, apalagi digiring dengan propaganda politik karena mereka sudah mengalami pendewasaan. Ia melihat bahwa masyarakat Banjarmasin telah mengalami proses pendewasaan dari pengalaman-pengalaman yang telah lewat sehingga akhirnya mereka menjadi masyarakat yang kritis.

"Di benak mereka sudah terbentuk semacam pemikiran bahwa hal-hal semacam ini sudah biasa dan lumrah terjadi. Kita bisa lihat gejala umum dimana ketika masyarakat didatangi oleh satu tim sukses mereka terima. Nanti tim sukses lain datang, juga diterima. Tapi masalah memberi dukungan nanti saat hari H," ujarnya.

Hal ini, katanya, juga berlaku dalam kampanye yang mengangkat isu agama yang selama ini dianggap sebagai isu yang paling menjual di tengah masyarakat Banjarmasin yang religius. Ini dikarenakan karakter masyarakat Banjarmasin yang secara antropologis tergolong individualis kompetitif.

"Dalam masalah agama masyarakat kita memang memiliki semangat yang tinggi, tapi dalam tataran individu atau pribadi saja, tidak untuk mengajak pada orang lain. Jadi, kalau ada jargon politik yang mengangkat isu keagamaan, sedikit banyak pasti ada pengaruh, tapi tidak akan melahirkan pencitraan politik yang masal. Buktinya kan sekarang kandidiat manapun yang mengadakan pengajian, majelis taklim, atau tablik akbar selalu dipenuhi oleh masyarakat. Isu agama memang bisa menarik perhatian, tapi jangan berharap banyak bahwa hanya dengan satu itu masyarakat bisa didikte atau mampu mengkonsentrasikan pilihan masyarakat hanya karena isu agama karena masih ada faktor lain yang mempengaruhi. Boleh jadi faktor lain itu yang menentukan," bebernya.

Nah, memasuki musim kampanye para calon kepala daerah baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, ia pun berharap agar semua kandidat bisa memposisikan diri dalam bingkai komunikasi politik yang ideal, yakni politik yang santun, bermartabat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, keberagaman, dan sosia.

"Kepada KPU selaku yang mengomando Pemilukada agar meningkatkan peran aktifnya dan kepada tim sukses agar benar-benar menyukseskan calonnya, bukan tim suksesnya," himbaunya.


BIODATA

Nama : Drs Masdari Msi

Tempat Tanggal Lahir : Martapura, 12 November 1961

Alamat : Jl Bahagia RT 13 No 05 Teluk Tiram Darat Kec Banjarmasin Barat Banjarmasin

Pendidikan : MIN Kelayan Banjarmasin (1974)
PGA NU Kelayan Banjarmasin (1978)
PGAN Mulawarman Banjarmasin (1981)
Fakultas Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin (1987)
Magister Ilmu Komunikasi Universitas Dr Soetomo Surabaya (2002)

Pekerjaan : Dosen Fakultas Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin (2002-sekarang)
Kepala Stasiun Radio Fakultas Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin (2002-2006)
Pembantu Dekan III Fakultas Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin (2004-2008)
Ketua Jurusan Teknik Informatika Fakultas Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin (2008-sekarang)
Tim Penyunting Sejumlah Jurnal Kampus

Friday, May 14, 2010

Perda Pajak Dikebut

0
BANJARMASIN – DPRD Kota Banjarmasin menargetkan seluruh peraturan daerah (Perda) tentang pajak daerah dapat dirampungkan pada tahun ini seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. UU ini dikeluarkan untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana alokasi dari pusat salah satunya dengan mendaerahkan pajak pusat, memperluas basis pajak daerah, dan memberikan kewenangan kepada daerah dalam menetapkan tarifnya.

“Insya allah tahun 2010 ini semua perda mengenai pajak yang potensial sudah bisa dirampungkan. Kalau retribusi kita lihat-lihat dulu, kalau membebani lebih baik dihapus saja,” ujar Ketua Badan Legislasi DPRD (Banlegda) Kota Banjarmasin M Dafik As’ad SE MM.

Ada 11 jenis pajak yang termasuk dalam pajak kabupaten/kota, terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Saat ini, DPRD Kota Banjarmasin tengah menggodok sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sebagai payung hukum bagi Pemerintah Kota Banjarmasin untuk memungut pajak-pajak tersebut, di antaranya Raperda Pajak Reklame, PPJ, Pajak Sarang Burung Walet, PBB, dan BPHTB. Selanjutnya, Banlegda telah mengagendakan pembahasan untuk Raperda Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir.

Dengan diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2010 ini pula akan menyebabkan penurunan dana alokasi dari pusat karena kemampuan daerah untuk membiayai pengeluarannya dinilai semakin besar karena dapat menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan kewenangan menentukan tarif. Terkait hal ini, Dafik mengatakan bahwa pengaruhnya akan cukup besar bagi Kota Banjarmasin yang minim sumber daya alam dan hanya mengandalkan sektor jasa.

“Kalau apa-apa harus ditarik retribusi, akan mempengaruhi iklim investasi dan perekonomian kita jadi sulit berkembang,” katanya.

Oleh sebab itu, menurutnya pemerintah daerah harus menyiasatinya dengan rajin-rajin melakukan lobi ke pusat untuk mendapatkan dana perimbangan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Kota Banjarmasin H Muhyar SH mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah persiapan menyambut kebijakan pelimpahan pajak pusat ke daerah ini, seperti pelatihan petugas per tiga bulan di Kementerian Keuangan, menambah jumlah personel, sampai melakukan perombakan struktur dengan membentuk unit pelaksana teknis dinas (UPTD).

“Selama ini dengan aturan pusat kita tidak leluasa dalam menjatuhkan sanksi. Nah, kalau sudah jadi pajak daerah nanti sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemko. Dengan langkah-langkah tadi dan ditambah sanksi yang tegas, mudah-mudahan bisa maksimal,” katanya.

Thursday, May 13, 2010

Kala Air Mata Menitik Karena Ayat Suci

0
Judul : Keajaiban Membaca Al-Qur’an
Menangisnya Nabi SAW, para Sahabat dan Orang-Orang Shaleh ketika Membaca dan Memahami Al-Qur’an
Penulis : Muhammad Syauman Ar-Ramli
Penerbit : Insan Kamil
Tebal : 236 hal

“Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur’an ataukah hati mereka terkunci?” (QS Muhammad : 24)

Begitu tegasnya peringatan Allah SWT kepada kita. Hal ini tak lain karena Al-Qur’an bukanlah sebuah buku biasa, ia bukanlah tumpukan kertas tak bermakna. Al-Qur’an juga bukan makhluk seperti kita. Akan tetapi, Al-Qur’an adalah Kalamullah, ia adalah perkataan Allah.

Dengan demikian, ketika kita tengah membaca Al-Qur’an, tak ayal lagi bahwa kita sebenarnya sedang diajak berbicara oleh Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Sudah tentu, bagi hati orang-orang yang beriman akan tergetar manakala lidahnya melafazkan ayat-ayat Tuhannya.

Nah, buku yang ada di hadapan Anda ini mencoba mengetengahkan apa dan bagaimana seharusnya adab-adab hati dan diri kita ketika membaca Al-Qur’an. Lembar demi lembar buku ini menjelaskan keutamaan menangis pada saat membaca dan memaknai ayat-ayat Al-Qur’an dengan sepenuh hati.

Ada dua hal menurut penulis yang membuat seseorang menangis ketika membaca Al-Qur’an. Pertama, suasana khusyuk dan khidmat yang dirasakan pembacanya karena mengetahui akan kebenaran isi Al-Qur’an. Pada saat ia membaca Al-Qur’an dengan hati yang penuh dengan keimanan dan mendengarkannya dengan telinga yang penuh penghayatan, semua itu tentu akan menyebabkan hati menjadi tersentuh dan air mata pun jatuh. Kedua, sudah seharusnya setiap pembaca Al-Qur’an merasa takut jika dirinya termasuk orang munafik, sekaligus mawas diri agar tidak termasuk golongan yang binasa.

Rasa takut dari sifat munafik akan menyebabkan orang yang memiliki hati bersih menangis. Karena, ia tahu bahwa tempat kembalinya orang-orang munafik adalah siksaan di akhirat. Inilah air mata para ahli ilmu ketika membaca Al-Qur’an, air mata yang mengalir karena kebenaran yang mereka ketahui, yang melahirkan kekhusyukan dan kelembutan hati.

“Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul (Muhammad), kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran (Al-Qur’an) yang telah mereka ketahui.” (QS Al-Ma’idah : 83)

Itulah hal yang menjadi latar belakang penulis menyusun buku ini. Di dalam buku ini, penulis berusaha mengumpulkan riwayat-riwayat para ulama salaf yang mengisahkan tentang tangisan mereka ketika membaca atau mendengar bacaan ayat-ayat suci Al-Qur’an. Riwayat-riwayat yang menyentuh hati, membuat air mata berlinang dan memberikan motivasi untuk meniru mereka serta mengikuti apa yang mereka lakukan.

Hal pertama yang dibahas dalam buku ini adalah mengenai kisah-kisah tentang tangisan para nabi dan para pengikutnya yang beriman, kemudian dilanjutkan dengan kisah-kisah tentang tangisan Rasulullah SAW sebagai pengkhususan setelah yang umum.

Pun demikian, penulis buku ini juga ingin menekankan bahwa menangis ketika membaca dan mendengarkan Al-Qur’an bukanlah maksud yang hakiki. Maksud yang sebenarnya adalah menghadirkan hati ketika membaca atau mendengarkannya sekaligus menyelami maknanya. Penulis tetap menginginkan agar air mata yang meleleh dari kedua mata kita adalah air mata yang jujur. Mengapa demikian? Karena pada saat ini telah begitu banyak bertebaran orang yang mengobral tangisnya di hadapan manusia. Sementara itu mereka jauh dari Allah, sebagaimana yang disinyalir oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, “Kebanyakan orang munafik adalah para pembaca (Al-Qur’an).”

Oleh sebab itu, dalam penyajiannya penulis tetap memberikan rambu-rambu dan suri tauladan yang baik. Dengan demikian, kita tetap mampu mengambil lautan ilmu yang terbaik untuk diamalkan dan diteladani.

Selamat membaca!