Wednesday, March 31, 2010

Pemko Ajukan Perda Rusun

0
BANJARMASIN - Walikota Banjarmasin HA Yudi Wahyuni kemarin secara resmi menyampaikan usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rumah Susun dalam rapat paripurna dengan DPRD Kota Kota Banjarmasin.

Dalam penyampaiannya, ia menyatakan bahwa sebagai upaya mewujudkan ketertiban kehidupan di lingkungan rusun dan untuk lebih menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara pembangunan dan para penghuni dalam hal pemilikan satuan rusun, penggunaan bersama, dan tanah bersama, harus diatur dalam suatu peraturan daerah.

“Pengajuan Raperda diharapkan dapat menjadi acuan agar diperoleh kepastian hukum dalam penyediaan rusun yang diharapkan dapat memenuhi keinginan warga Banjarmasin,” ucapnya.

Rusun di satu sisi memang telah menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kota Banjarmasin akan perumahan di tengah kondisi lahan yang semakin sempit, sementara jumlah penduduk terus bertambah. Namun, di sisi lain ketiadaan payung hukum di daerah yang mengatur tentang keberadaan rusun selama ini tak pelak telah menimbulkan sejumlah permasalahan baru, terutama terkait status kepemilikan rusun yang tidak jelas serta penggunaan barang bersama.

Dijelaskan Yudi lebih lanjut, pengaturan dan pembinaan rusun di daerah diarahkan pada peningkatan pembangunan perumahan dan pemukiman secara fungsional bagi kepentingan rakyat banyak dengan sasaran mendukung konsep tata ruang daerah kota Banjarmasin, peremajaan daerah kumuh, peningkatan optimalisasi penggunaan sumber daya tanah perkotaan, serta memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kami berharap Raperda yang telah diajukan dapat segera dibahas dengan legislatif sesegera mungkin,” ujarnya lagi.

Pengaturan dan pembinaan rusun yang dituangkan dalam Raperda tentang Rusun ini sendiri meliputi ketentuan-ketentuan mengenai persyaratan teknis dan administratif pembangunan rusun, izin layak huni, pemilikan satuan rusun, penghunian, pengelolaan, dan tata cara pengawasannya.

(liputan tanggal 10 Maret 2010)

Ramlan Patuhi Instruksi Dewan

0
BANJARMASIN – Pengusaha HM Ramlan kemarin memenuhi panggilan Komisi III DPRD Kota Banjarmasin terkait persoalan pelanggaran perda yang tengah membelit Hotel Pandansari miliknya. Selain dinilai menyalahi aturan karena merusak fungsi sungai sehingga menyebabkan pemukiman di sekitarnya sering terendam banjir, hotel yang terletak di Jl Gatot Subroto tersebut juga dituding melanggar izin mendirikan bangunan (IMB) atas penambahan bangunan ATM di halaman samping hotel serta telah mencemari lingkungan karena tidak memiliki sistem pengolahan limbah.

Dalam rapat kerja yang turut dihadiri SKPD terkait, yakni BPN, Satpol PP, BLH, PD PAL, serta Dinas Pengelolaan Sungai dan Drainase tersebut, Ramlan menyatakan kesediaannya untuk membuatkan parit guna melancarkan sirkulasi air serta membongkar bangunan ATM yang telah menutup alur sungai sesuai instruksi yang diberikan Komisi III DPRD Kota Banjarmasin saat melakukan sidak ke Hotel Pandansari pada tanggal 02 Maret 2010 lalu. Disamping itu, ia juga berjanji akan melakukan koordinasi dengan PD PAL untuk mengatasi masalah pembuangan limbah hotel.

“Sebenarnya saya sudah menjaring kontraktor untuk membuat saluran air itu. Tapi karena tanah di belakang hotel milik Pemda, maka harus mengurus izin terlebih dahulu. Persoalannya, di sertifikat tanahnya tertulis hak partai, jadi bingung mengurus izinnya kemana,” ujarnya.
Meski demikian, Ramlan menolak untuk dipersalahkan sepenuhnya, terutama dalam hal pelanggaran perda. Menurutnya, permasalahan ini semestinya menjadi urusan pemilik bangunan terdahulu, yakni PD Bangun Banua.

“Kami hanya membeli bangunan yang sudah jadi dari PD Bangun Banua. Sertifikatnya juga ada. Jadi, saya tidak mengerti masalahnya,” katanya.

Selain itu, dituturkannya, pemukiman yang ada di kawasan tersebut sudah sering terendam jika turun hujan sejak sebelum bangunan hotel berdiri. Penyebabnya, ujarnya, adalah tak berfungsinya sungai di depan Gedung BKKBN Kalsel yang berada tak jauh dari Hotel Pandansari. Oleh karena itu, ia juga meminta dinas yang bersangkutan untuk menangani persoalan ini.

“Kalau sungai itu berfungsi, pasti masalahnya beres. Saya sudah periksa sendiri,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin Matnor Ali F seusai rapat mengatakan jika hasil pertemuan sudah sesuai dengan komitmen yang tercapai dengan pihak pengelola hotel saat pihaknya melakukan sidak pekan lalu. Selain itu, ditambahkannya, pihaknya kembali akan meninjau ke lapangan untuk mengecek apakah komitmen tersebut benar-benar dijalankan oleh pengelola hotel.

(liputan tanggal 09 Maret 2010)

HMI Ancam Demo Besar-Besaran

0
BANJARMASIN - Setelah menggelar aksi unjuk rasa di halaman Polda Kalsel beberapa waktu lalu, sebagai bentuk solidaritas terhadap penyerangan kantor sekretariat HMI di Makassar oleh oknum polisi setempat, kemarin sore belasan anggota organisasi ini di Kalsel dan sejumlah elemen mahasiswa lainnya mengadakan pertemuan dengan Polda Kalsel di Jorong Café & Resto.
Namun, tak ada kesepakatan yang berhasil tercapai di antara kedua belah pihak, sehingga HMI Kalsel mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar lagi daripada sebelumnya dalam waktu dekat ini.

Menurut keterangan Ketua HMI Kalsel Kholiqin Noor yang ditemui usai pertemuan, pihaknya bermaksud untuk membuat kesepakatan dengan Polda Kalsel agar bersama-sama menjaga ketenteraman Kota Banjarmasin sehingga kejadian di Makassar tak terulang di daerah ini. Selain itu, HMI Kalsel juga menginginkan agar Polda Kalsel mendukung pencopotan Kapolda Sulsel dari jabatannya serta aparat kepolisian yang telah melakukan kekerasan terhadap masahasiswa ditindak tegas. Namun, pihak Polda Kalsel ternyata tak bersedia menandatangai surat persetujuan yang disodorkan oleh HMI Kalsel tersebut.

Oleh karena itu, ujarnya, HMI Kalsel akan kembali berunjuk rasa dengan mengerahkan massa yang lebih banyak untuk menekan Polda Kalsel agar mau memenuhi tuntutan mereka.
“Waktunya tunggu hasil evaluasi dari aksi kami hari ini. Tapi aksi akan dilakukan serentak di seluruh kabupaten/kota di Kalsel,” katanya.

Sementara itu, Kapolda Kalsel Brigjen Pol Untung S Rajab SH pada acara pertemuan antar mahasiswa, Ormas, dan LSM tersebut mengatakan menyambut baik pertemuan tersebut. Semoga dengan adanya pertemuan ini tali silaturahmi antara mahasiswa, Ormas, dan LSM tetap terjalin dengan baik,” ucapnya.

Diharapkannya, dengan kejadian demo yang berujung anarkis di Jakarta dan Makassar tidak berimbas ke daerah Kalimantan Selatan. “Kalaupun sampai terjadi konflik maka penanganannya ada dua. Yakni dengan cara musyawarah atau proses hukum,” tegas untung seraya menghimbau agar para aktivis harus berjuang demi kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan kelompok atau perorangan. (/hni)

(liputan tanggal 09 Maret 2010)

Seminar Pendidikan dan Silaturahmi Guru Agama Se-Kalsel

0
Imtak dan Iptek Harus Terintegrasi

Ilmu agama dan pengetahuan umum semestinya diajarkan secara seimbang. Karena pengetahuan tanpa agama adalah lumpuh, sedangkan agama tanpa pengetahuan adalah buta. Namun, kenyataannya selama ini ilmu agama seolah terabaikan dalam dunia pendidikan kita.

NAZAT FITRIAH, Banjarmasin

Hal inilah yang melatarbelakangi pelaksanaan seminar pendidikan bertajuk “Integrasi Saintik dan Imtak dalam Pendidikan” oleh Persatuan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) Kalsel kemarin (09/03). Acara yang digelar di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin dan dibuka oleh Gubernur Kalsel Rudy Arifin tersebut juga menjadi ajang silaturahmi guru Pendidikan Agama Islam, madrasah, dan pondok pesantren se-Kalsel .

Selain itu, Ketua PGMI Kalsel Drs H Bakhrudin Noor menyatakan jika momen kemarin sekaligus dimanfaatkan untuk melakukan konsolidasi pengurus wilayah PGMI Kalsel.

“PGMI adalah mitra PGRI dalam memajukan profesi, profesionalisme, dan kesejahteraan guru, khususnya guru agama. Sebagai organisasi yang baru terbentuk, perlu konsolidasi untuk menetapkan program kerja ke depan,” ucapnya.

Sementara itu, tampil sebagai pembicara di hadapan sekitar 1.200 peserta dalam seminar kemarin adalah Dr Mujiburrahman, dosen Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Banjarmasin. Dalam bahasannya, ia menyoroti secara tajam pemisahan ilmu agama dengan ilmu umum serta diskriminasi yang dialami ilmu agama dalam sistem pendidikan yang ada saat ini.

“Secara normatif, integrasi antara ilmu umum dan ilmu agama dalam Islam itu sangat jelas. Alquran itu ayat, alam juga adalah ayat karena berisi tanda-tanda kebesaran Allah SWT,” paparnya.

Namun, lanjutnya, yang selama ini terjadi adalah ilmu agama dan ilmu umum diajarkan sendiri-sendiri. Ia menilai bahwa hal ini merupakan kesalahan fatal karena dapat menyebabkan suatu pengetahuan terlepas dari tuntunan agama sehingga dikhawatirkan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam agama. Hal ini diperparah dengan minimnya alokasi waktu untuk pelajaran agama di sekolah-sekolah.

“Ada kesenjangan antara ilmu agama dengan ilmu umum, seolah ada kesan jika pendidikan agama hanya dijadikan sebagai pelengkap,” ujarnya.

Padahal, tambahnya, dalam Islam semua ilmu pengetahuan wajib dipelajari dan tidak ada yang dibedakan. Masalah ini, menurutnya, tak terlepas dari persoalan sejarah di masa lalu serta pergumulan politik yang telah menyebabkan sekularisasi dalam bidang-bidang kehidupan, termasuk pendidikan, sehingga menghambat proses integrasi yang diharapkan.

Oleh karena itu, ujarnya, perlu ada upaya untuk meninjau kembali kurikulum
pendidikan yang digunakan di Indonesia saat ini serta mereformasi metode pembelajaran yang sekuler tadi sehingga integrasi antara imtak (iman takwa) dan iptek (ilmu pengetahuan teknologi) dalam dunia pendidikan dapat benar-benar terwujud.

(liputan tanggal 09 Februari 2010)

Jl Sutoyo Akan Digandakan

0
BANJARMASIN – Kemacetan arus lalu lintas pada waktu sibuk di Jl Sutoyo S sudah sangat parah yang mengakibatkan pelayanan terhadap pengguna jalan tidak lagi maksimal. Hal ini tak terlepas dari maraknya keberadaan PKL dan letaknya yang dekat dengan pelabuhan sehingga kawasan ini kerap dilintasi truk dan trailer yang cukup memakan badan jalan. Bahkan, hal ini juga telah menyebabkan angka kecelakaan lalu lintas yang cukup tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Pekerjaan Umum berencana untuk melakukan pelebaran jalan di kawasan tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarmasin, Fajar Desira, kemarin mengatakan bahwa Jl Sutoyo S akan dibuat ganda dengan sungai di bagian tengahnya.

“Jadi, jalan di sebelah kiri arah ke Trisakti yang akan dilebarkan,” ujarnya.

Ditambahkannya, nantinya masing-masing jalan juga hanya akan difungsikan satu arah.

Lebih lanjut ia menjelaskan, tahap perencaan sudah mulai dilakukan pada tahun ini. Namun, ia tidak bisa memastikan kapan proyek ini akan terealisasi karena usulan yang diajukan kepada Pemerintah Pusat masih diproses dan belum disetujui. Mengingat Banjarmasin akan menjadi kota metropolitan, maka proyek ini akan dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui APBN.

“Realisasi tergantung dananya,” cetusnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin Matnor Ali F menyatakan jika Jl Sutoyo S memang menjadi salah satu prioritas dalam program pelebaran jalan di Kota Banjarmasin untuk rencana jangka panjang 2010-2011. Pasalnya, berdasarkan hasil survey Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Banjarmasin pada tahun 2009, tingkat kemacetan Jl Sutoyo S berkualifikasi E. Artinya, volume lalu lintas mendekati atau berada pada daya tampung jalan sehingga arus lalu lintas tidak stabil dan kecepatan terkadang terhenti, dimana volume kendaraan yang melintas di Jl Sutoyo S pada waktu sibuk, yakni pukul 08.45-09.45, mencapai 3.691 buah, sedangkan daya tampungnya 3.792 buah.

(liputan tanggal 08 Maret 2010)

Seminar Nasional dan Launching Ikatan Guru Indonesia Kalsel

0
Abad Ke-21, Tantangan Guru Semakin Berat

Sebaik apa pun kurikulum dan sistem pendidikan yang ada, tanpa didukung mutu guru yang memenuhi syarat maka semuanya akan sia-sia. Sebaliknya, dengan guru yang bermutu maka kurikulum dan sistem yang tidak baik akan tertopang.

NAZAT FITRIAH, Banjarmasin

Oleh karena itu, Ikatan Guru Indonesia (IGI) wilayah Kalsel hadir sebagai forum untuk meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk di dalamnya meningkatkan kualitas guru. Launching digelar kemarin dalam acara Seminar Nasional dan Launching Ikatan Guru Nasional (IGI) Wilayah Kalsel dengan tema “Menjadi Guru Kreatif di Era Digital” di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, kemarin (08/03). Acara dibuka oleh Gubernur Kalsel Rudy Arifin dan diikuti oleh sekitar 900 peserta, baik guru maupun pemerhati pendidikan, dari berbagai daerah di Kalsel dan luar Kalsel.

Menurut Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Pusat, Drs Satria Dharma yang hadir sebagai salah satu pembicara menyatakan jika di abad ke-21, profesionalisme guru semakin dituntut agar mampu menghadapi tantangan dalam dunia pendidikan yang semakin berat. Ciri utama dari guru yang profesional adalah mampu melaksanakan pembelajaran secara efektif, bermakna, dan menyenangkan agar guru dapat menyiapkan siswanya untuk menghadapi masa depan.
Dalam makalahnya yang berjudul ‘Guru Profesional dan Tantangan Pendidikan di Masa Depan’, Satria Dharma mengatakan berbagai kecenderungan yang nampak di era digital saat ini seperti dunia yang semakin mengglobal, terjadi ledakan pertumbuhan di bidang informasi dan komunikasi, munculnya profesi-profesi baru, serta semakin tajamnya perbedaan pendapatan antara highly skilled labours dan low skilled labours, mengharuskan sistem pendidikan untuk menyesuaikan diri.

Menurutnya, ke depan guru tidak hanya sekadar memberikan informasi , namun juga berperan sebagai fasilitator, tutor dan sekaligus pembelajar. Siswa pun tidak cuma disuruh menghafal, tapi harus menjadi periset, problem-solver, dan pembuat strategi. Sedangkan materi yang disampaikan tidak lagi berbentuk informasi dalam bidang studi terlepas, tapi siswa akan mempelajari hubungan antar informasi yang membutuhkan multidisciplinary thinking dan kemampuan melihat dari beragam perspektif pada diri siswa.

Di abad ke-21, siswa diharuskan untuk banyak bertanya, mengganti pola pikir, memperkaya rasa ingin tahu dan kepribadian, serta mengembangkan pembelajaran dan bakat mereka. Tak kalah penting, siswa juga mutlak memiliki keterampilan hidup (life skills), keterampilan berpikir dan belajar, serta pemahaman informasi dan teknologi.
Untuk menghadapi perubahan ini, maka sudah selayaknya guru melakukan perubahan terlebih dahulu terhadap dirinya sendiri.

“Jadilah guru abad ke-21 yang efektif, kreatif dan dicintai oleh siswa,” ujar Satria.

Sementara itu, Ketua IGI Kalsel Abdul Halim berharap kehadiran organisasi ini dapat menjadi wahana saling berbagi antarguru dalam rangka mengembangkan kompetensi dan profesionalisme mereka.

“IGI akan fokus pada upaya untuk meningkatkan mutu guru. Jangan sampai antara guru yang lulus sertifikasi dengan yang belum sama saja. Guru yang bersertifikat harus profesional sebagai konsekuensi dari tunjangan profesi yang mereka terima,” ujarnya.

Sebagai langkah strategis, lanjutnya, ke depan IGI juga akan dibentuk di kabupaten/kota. Selain itu, setiap bulan IGI Kalsel akan mengadakan kegiatan rutin, seperti diskusi, bedah buku, sharing dan sebagainya.

(liputan tanggal 08 Maret 2010)

Banyak PKL Tak Tahu Aturan

0
BANJARMASIN - Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Jl A Yani tengah disorot oleh Komisi III DPRD Kota Banjarmasin karena ditengarai membuang limbah sisa usaha mereka ke sungai yang mengalir di belakang tempat mereka berjualan sehingga menyebabkan sungai tercemar dan menimbulkan bau yang tak sedap. Hal ini jelas bertentangan dengan upaya normalisasi sungai yang tengah digalakkan oleh pemerintah serta dapat menjegal langkah Banjarmasin untuk meraih Piala Adipura.

“Laporan yang kami dapat dari masyarakat bahwa banyak PKL di sepanjang Jl A Yani yang membuang sampah ke sungai, terutama pada malam hari,” ujar Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Matnor Ali F.

Persoalan ini juga mendapat perhatian serius dari Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Rusmin Ardaliwa mengatakan bahwa para PKL di sepanjang Jl A Yani semestinya direlokasi ke tempat lain.

“Dulu pernah dicoba, tapi gagal,” katanya.

Hal itu disebabkan karena keterbatasan lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banjarmasin. Selain itu, berdasarkan Keputusan Walikota nomor 76 tahun 2003, para PKL diperbolehkan berjualan di sepanjang Jl A Yani sebelah kiri arah ke luar kota dengan persyaratan dimulai dari pukul tiga sore hingga pukul lima pagi, menggunakan peralatan bongkar pasang, serta menyediakan tempat sampah untuk menjaga kebersihan. Namun, persyaratan yang terakhir ini nampaknya belum dijalankan sepenuhnya oleh para PKL.

Oleh karena itu, kata Rusmin, pihaknya telah berkoordinasi dengan PD PAL Kota Banjarmasin untuk membuatkan bak penampungan limbah bagi para PKL di sepanjang Jl A Yani.

“Nantinya, petugas dari PD PAL akan mengangkut limbah yang terkumpul untuk diolah di instalasi pengolahan limbah,” jelasnya.

Sementara itu, Dinas Koperasi dan UKM Kota Banjarmasin selaku SKPD yang bertanggung jawab atas pembinaan para PKL melalui Kepala Bidang Pembinaan Koperasi dan UKM, H Akhmadi, dalam rapat kerja dengan Komisi III DPRD Kota Banjarmasin beberapa waktu lalu menyatakan menyambut baik rencana PD PAL tersebut. Pada kesempatan yang sama, ia juga berjanji akan meningkatkan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah nomor 19 tahun 2002 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL kepada para PKL yang berjualan di Jl A Yani, dimana dalam peraturan tersebut salah satunya dinyatakan jika PKL dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan.

“Banyak PKL yang belum mengetahuinya,” ucapnya.

(liputan tanggal 07 Maret 2010)

Kesadaran Wajib Pajak Masih Kurang

0
BANJARMASIN - Gubernur Kalsel Rudy Arifin kemarin datang ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin untuk menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2009 dan menyerahkan SPPT PBB Tahun 2010 atas undangan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Kalsel dan Kalteng. Gubernur datang dalam rangka Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2009 dan Penyerahan SPPT PBB Tahun 2010 yang dimaksudkan agar para pejabat dapat menjadi panutan yang baik bagi masyarakat agar tergugah kepedulian dan kesadarannya untuk memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan.

“Hari ini gubernur telah menyampaikan SPT tahunan pajaknya lebih awal dari batas akhir penyampaian yang selambat-lambatnya 31 Maret. Mudah-mudahan ini berimbas pada pihak-pihak lain,” ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah, Agus Hudiyono.

Diungkapkan Agus, bahwa kepedulian masyarakat Kalimantan Selatan terhadap kewajiban pajak masih sangat kurang. Indikasinya diantaranya adalah minimnya masyarakat yang sadar untuk memiliki NPWP serta rendahnya tingkat kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak termasuk harta dan kewajiban serta penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, khususnya oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.

“Dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di wilayah Kalsel sebanyak 96.620 orang pada tahun 2008, yang menyampaikan SPT tahunan hanya 30.323 orang atau sekitar 31 persen,” bebernya.

Jika kesadaran masyarakat membaik, maka diharapkan akan berdampak positif terhadap penerimaan pajak bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, mengingat penerimaan pajak akan didistribusikan kepada pemerintah daerah, baik secara langsung melalui dana bagi hasil pajak, maupun secara tidak langsung melalui dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

(liputan tanggal 05 Februari 2010)

Diskusi Publik Pemilukada Kalimantan Selatan 2010 Ala KAMMI

0
Pemilukada Belum Mampu Cerdaskan Masyarakat

Dewasa ini, para calon kepada daerah nampaknya lebih sibuk menjual citra diri ketimbang program kerja dalam rangka meraih simpati masyarakat, termasuk di Kalsel. Pertanyaan pun timbul, mampukah Pemilukada menghasilkan pemimpin yang berkualitas jika praktek ini tumbuh subur?

NAZAT FITRIAH, Banjarmasin

Kesatuan aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Kalimantan Selatan kemarin (05/02) menggelar Diskusi Publik Pemilukada Kalimantan Selatan 2010 di Aula Graha Abdi Persada Pemprov Kalsel dengan tema Pemilukada dan Kualitas Kepemimpinan Kalsel. Narasumber yang hadir adalah akademisi dan pengamat politik Budi Suryadi M.Si, Ketua KAMMI Daerah Kalsel Syam Indra Pratama, dan calon gubernur dari jalur independen Khairil Wahyuni. Sebenarnya, panitia telah mengundang seluruh calon gubernur yang akan bertarung pada Pemilukada Juni mendatang untuk hadir, namun ternyata undangan tersebut tak mendapat respon yang cukup baik sehingga akhirnya hanya Khairil Wahyuni seorang yang menampakkan batang hidungnya.

Dalam diskusi kemarin, kampanye para calon kepala daerah yang dinilai jor-joran mendapat sorotan tajam. Budi Suryadi melihat indikasi menguatnya pemilik modal pada Pemilukada Kalsel 2010 ini. Akibatnya, katanya, seusai pemilukada nanti calon yang terpilih akan sibuk mengembalikan modal dan menjadikan masyarakat sebagai musuh.

“Masyarakat akan dihindari dan tidak lagi diperhatikan. Hal ini berbeda dengan di Jawa, dimana calon yang terpilih akan semakin meningkatkan sensibilitasnya dalam pelayanan publik untuk meretas jaringan kekuatan baru,” jelasnya.

Pernyataan senada diungkapkan Khairil Wahyuni yang maju pada Pemilukada Gubernur berpasangan dengan Alwi Sahlan.

“Saya khawatir jika yang jadi gubernur bukan calon yang menang, tapi justru pemilik modal yang telah mengongkosi kegiatan kampanyenya,” ujarnya.

Sementara itu, politik pencitraan yang lebih menonjol daripada pemaparan program kerja dalam kampanye yang dilakukan oleh para calon kepala daerah juga dinilai sebagai langkah yang tidak mencerdaskan masyarakat. Pasalnya, pemimpin yang berkualitas tak bisa hanya dinilai dari jargon-jargon yang digunakannya, namun juga dari program kerja yang jelas. Namun, nyatanya sekarang hampir tak ada baliho atau selebaran yang menampilkan program kerja para calon dan hanya menjual figur. Dalam masalah ini, masyarakat khususnya melalui lembaga kemahasiswaan seharusnya bersikap kritis.

“Civil society atau masyarakat sipil juga berperan penting dalam melahirkan pemimpin yang berkualitas karena dengan bargaining position atau posisi tawarnya yang besar, masyarakat bisa menjadi sistem kontrol,” kata Syam Indra Pratama yang baru saja terpilih menahkodai KAMMI Daerah Kalsel.

Budia Suryadi menambahkan jika campur aduknya kampanye dan sosialisasi yang dilakukan para calon kepala daerah juga merupakan sesuatu yang tidak mendidik.

“Tapi tidak bisa disalahkan juga karena calon-calon yang sama kuat muncul bersamaan sehingga terjadi polarisasi ideologi yang yang sangat tajam. Calon A ada di satu kutub, calon B ada di kutub yang saatunya lagi,” ucapnya.

Sedangkan Khairil Wahyuni menyatakan jika jalur independen sebenarnya merupakan salah satu jalan untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas karena calon independen umumnya tak punya basis massa dan kekuatan finansial sehingga dukungan masyarakat yang diberikan kepada mereka lebih murni.

(liputan tanggal 05 Februari 2010)

Jangan Biarkan Shalat Anda Sia-Sia!

0
Penulis : Abu Ubaidah Al-Walid bin Muhammad
Penerbit : Qiblatuna
Tebal : 200 hlm

Shalat adalah rukun Islam yang kedua dan tiang penyangga agama. Siapa yang mengerjakan shalat, berarti ia telah menegakkan agama. Dan siapa yang tak mengerjakan shalat, berarti ia telah merobohkan agama.

Tak kalah urgennya, shalat adalah amalan yang pertama akan dihisab dari seorang hamba kelak pada hari kiamat. Amalan yang lain amat tergantung dengan shalat ini. jika shalat seseorang baik, maka akan baik pula seluruh amalannya. Namun, jika shalatnya rusak, maka akan rusak pula seluruh amalannya.

Shalat juga merupakan benteng pertahanan diri seorang muslim yang akan melindunginya dari perbuatan keji dan munkar. Bahkan, selayaknya air yang bisa membersihkan kotoran, maka demikian pula shalat akan menghapus kesalahan dan menutup kejelekan seorang hamba sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW : “Tahukah kamu sekalian, seandainya di depan pintu salah seorang diantara kalian ada sebuah sungai, dimana ia mandi lima kali setiap harinya, apakah masih ada kotoran yang melekat di badannya? Mereka para sahabat menjawab: Tidak ada kotoran yang tinggal sedikitpun. Nabi bersabda: Maka demikian umpama sholat lima waktu; Allah menghapuskan semua ksalahan (dosa) dengannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Meski begitu pentingnya kedudukan shalat, anehnya masih banyak kaum muslimin yang melakukan kesalahan-kesalahan dan bid’ah ketika mengerjakan shalat. Padahal, kalau kesalahan-kesalahan dan bid’ah ini tidak segera diperbaiki, maka shalat mereka bisa sia-sia, tanpa menghasilkan pahala. Selain niat ikhlas semata-mata karena Allah SWT, kunci diterimanya shalat seorang muslim adalah shalat yang didirikan dengan tata cara yang mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, sebagaimana disebutkan dalam sabda beliau yang lain : “Shalatlah kamu sebagaimana shalatku.” (HR Bukhari)

Nah, dalam buku ini dikupas lebih dari 300 kesalahan-kesalahan dan bid’ah berkaitan dengan shalat secara umum; meliputi thaharah, adzan, hari Jumat, masjid, dan shalat itu sendiri. Perhatikanlah semua kesalahan dan bid’ah yang ada di dalam buku ini. Jika anda masih melakukan salah satu di antaranya, maka segeralah Anda tinggalkan agar shalat Anda tak sia-sia. Selamat membaca!

Pemungutan Pajak Belum Efektif

0
BANJARMASIN – Kinerja Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Banjarmasin untuk menggali dan mengoptimalkan PAD, terutama dari sektor pajak, dinilai masih belum efektif. Hal ini disebabkan sempitnya kewenangan Dispenda dalam melakukan penarikan pajak yang hanya terbatas pada pajak hiburan, hotel, dan restoran.

Komisi II DPRD Kota Banjarmasin menilai Dispenda semestinya dapat berperan lebih maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana pemungutan, pengumpulan dan pemasukan pendapatan daerah ke dalam Kas Daerah.
“Sekarang ini kan pemungutan pajak masih terpencar. Meski SKPD yang lain tetap melaporkan berapa pajak yang didapatnya kepada Dispenda, namun selama Dispenda hanya menerima laporan dan tidak sebagai pelaksana di lapangan, jadinya tidak efektif,” ujar anggota Komisi II M Dafik As’ad SE MM yang ditemui usai melakukan kunjungan kerja ke Dispenda Kota Banjarmasin baru-baru ini.

Oleh sebab itu, komisi yang membidangi ekonomi dan keuangan tersebut mengajukan wacana agar wewenang pemungutan pajak difokuskan kepada Dispenda, sedangkan pemungutan retribusi diserahkan kepada SKPD yang lain.

Selain itu, Komisi II juga berkeinginan agar sistem pembayaran pajak di Kota dilakukan secara online seperti halnya yang diterapkan daerah lain, salah satunya DKI Jakarta. Dengan sistem tersebut, diharapkan tingkat kebocoran PAD dari sektor pajak ini dapat diminimalkan atau dengan kata lain meningkatkan efisiensi pajak. Selama ini, setoran pajak yang masuk ke dalam kas daerah dinilai masih terlalu kecil dari angka yang seharusnya sehingga hal ini menjadi tanda tanya.

“Dengan sistem online, pajak dari masyarakat benar-benar sampai kepada pemerintah daerah, tidak tersangkut kemana-mana,” ucap Dafik.

Namun, ditambahkannya, semua masih sebatas wacana yang harus dibicarakan lebih lanjut dalam rapat gabungan komisi.

Sementara itu, dalam kunker Komisi II DPRD Kota Banjarmasin ke Dispenda beberapa waktu lalu itu, pihaknya juga mendapat temuan sejumlah pengusaha hotel yang bandel karena menunggak pajak sejak bulan Januari lalu. Beberapa di antaranya adalah hotel ternama.
“Untuk itu, kami mengimbau kepada pengusaha yang bersangkutan agar segera memenuhi kewajibannya karena pajak yang harus dibayarkan merupakan titipan dari objek pajak yang menjadi tamu di hotel tersebut,” cetusnya.

(liputan tanggal 04 Februari 2010)



SMK Negeri 4 Banjarmasin Sekolah Berprestasi Versi IHRD

0
Boediono Dukung Jadi RSBI

Menjadi SMK bertaraf internasional. Demikianlah visi yang ingin diwujudkan SMK Negeri 4 Banjarmasin ke depan. Keinginan tersebut bahkan telah mendapat dukungan dari Wakil Presiden RI, Boediono, dalam kunjungannya ke Banjarmasin beberapa waktu lalu. Apa istimewanya sekolah ini?

NAZAT FITRIAH, Banjarmasin

Sarat prestasi. Dua kata ini nampaknya sudah cukup untuk menggambarkan sekolah yang terletak di Jl Brigjend Hasan Basri ini. Dunia internasional juga sudah mengakuinya. Buktinya, International Human Resources Development (IHRD) pada tahun 2010 ini menganugerahi perwakilan Kalsel dalam Lomba Sekolah Sehat Nasional 2009 tersebut penghargaan Education Award untuk kategori sekolah berprestasi.

Jauh sebelumnya, tepatnya pada tahun 2008, SMK Negeri 4 Banjarmasin sudah menerima penghargaan ISO 9001:2000.

ISO adalah penghargaan yang diberikan oleh URS kepada lembaga yang dinilai telah menjalankan prosedur pelayanan berstandar internasional. Audit dilakukan setiap tahun oleh auditor dari URS, disertai audit internal oleh lembaga yang bersangkutan yang dilakukan minimal tiga kali dalam setahun.

Pada tahun 2009, penghargaan yang diterima SMK Negeri 4 Banjarmasin meningkat menjadi ISO 9001:2008 untuk pelayanan berbasis informasi teknologi (IT). Di Banjarmasin sendiri baru ada tiga sekolah kejuruan, termasuk SMK Negeri 4 Banjarmasin, yang memiliki sertifikat ISO. Namun, SMK Negeri 4 Banjarmasin bisa dikatakan istimewa karena dua sekolah lainnya sudah berstatus Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI).

“Kalau sudah RSBI memang wajib memiliki sertifikat ISO. Tapi kalau SMK Negeri 4 Banjarmasin, belum RSBI sudah mendapat penghargaan ISO,” tutur Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Banjarmasin, Drs H Muryadi SH MM, dengan nada bangga.

Tak heran, dalam kunjungannya ke sekolah ini saat datang ke Banjarmasin pada pertengahan bulan Januari 2010 silam, Wapres Boediono menyarankan agar SMK Negeri 4 Banjarmasin menjadi RSBI.

Sebenarnya, kata Muryadi, rencana untuk menjadi SMK bertaraf internasional sudah ada sejak lama. Hanya saja, pihaknya ingin memantapkan persiapan fisik dan nonfisik sekolah terlebih dahulu. Baru pada tahun 2010 ini, ujarnya, SMK Negeri 4 Banjarmasin siap untuk mewujudkan rencana tersebut.

“Dengan diterimanya penghargaan ISO, kami tinggal selangkah lagi menjadi SMK bertaraf internasional,” ucapnya.

Diungkapkannya, saat ini pihaknya tengah merancang proposal usulan menjadi RSBI untuk diajukan kepada Kementerian Pendidikan Nasional RI. Sementara itu, pada hari Jumat ini akan diadakan in house training untuk membahas persiapan sekolah menjadi RSBI dengan mengundang Pusat Pendidikan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Pendidik (P4TK) Kementerian Pendidikan Nasional RI serta Pengawas dan Pembina SMK Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

“Nanti kami juga akan mengirimkan tim untuk studi banding ke sekolah-sekolah yang sudah bertaraf internasional di Pulau Jawa,” tambahnya.

Jika ambisi menjadi SMK bertaraf internasional ini terwujud, Muryadi berharap mutu pendidikan di sekolahnya akan lebih meningkat lagi, khususnya dalam menghasilkan lulusan berupa tenaga kerja yang kompeten dan benar-benar berstandar internasional, serta sepenuhnya terserap oleh dunia usaha.

“Kami tidak ingin menghasilkan lulusan yang hanya akan menambah jumlah pengangguran di negeri ini,” tegasnya.

Saat ini, katanya, sekitar 70 persen sampai 80 persen lulusan SMK Negeri 4 Banjarmasin setiap tahunnya tak ada yang menganggur.

(liputan tanggal 04 Februari 2010)

HTI Banjarmasin Tolak Kedatangan Obama

0
BANJARMASIN – Aksi menolak kedatangan Presiden Amerika Serikat Barack Obama ke Indonesia pada pertengahan bulan ini semakin ramai. Kemarin, giliran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) cabang Kota Banjarmasin yang menggelar aksi di depan Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Selain orasi dan membentangkan spanduk berisi kecaman terhadap Obama dan AS, massa yang berjumlah ratusan itu juga menyebarkan selebaran kepada pengguna jalan yang lewat untuk mengajak mereka mengikuti pawai akbar pada tanggal 14 Maret 2010 mendatang dalam rangka menolak kedatangan Obama.

Penolakan ini sendiri didasari sejumlah alasan, di antaranya HTI menilai jika kedatangan Obama hanya bertujuan untuk mengokohkan paham kapitalisme sekuler di Indonesia sekaligus mengokohkan penjajahan ekonomi AS atas Indonesia lewat perusahaan-perusahaannya yang selama ini telah merampok kekayaan alam Indonesia. Selain itu, Obama juga telah dianggap sebagai musuh umat Islam karena tindakannya memerangi kaum muslimin di Afghanistan dan Iraq, serta mendukung penjajahan Israel atas Palestina, sehingga menyambut kedatangannya diharamkan.

Menurut salah seorang peserta aksi, apa yang dilakukan HTI cabang Kota Banjarmasin kemarin merupakan pemanasan sekaligus sosialisasi kepada masyarakat sebelum HTI Kalsel menggelar aksi yang lebih besar berupa pawai akbar pada tanggal 14 Maret 2010 dan direncanakan akan diikuti oleh lima ribu orang.

(liputan tanggal 03 Maret 2010)

Hotel Pandansari Langgar Perda

0
BANJARMASIN – Penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) Hotel Pandansari Jl Gatot Subroto pada bulan Januari 2010 lalu disesalkan dewan karena ditengarai melanggar Perda nomor 2 tahun 2007 tentang Pengelolaan Sungai. Hotel tersebut diduga berdiri di atas sungai yang diindikasikan oleh keberadaan jembatan di depan hotel.

Kemarin, Komisi III DPRD Kota Banjarmasin pun berinisiatif memanggil Dinas Tata Kota, Dinas Pengelolaan Sungai dan Drainase, serta Badan Pertanahan Kota Banjarmasin.

Namun, ketiga SKPD yang diundang sepakat menyatakan jika tak ada alasan untuk menyebut pembangunan Hotel Pandansari menyalahi aturan.

Dinas Tata Kota yang diwakili Ahmad Faruk mengatakan jika pihaknya sudah sangat berhati-hati dalam mengeluarkan IMB Hotel Pandansari hingga memerlukan waktu sekitar enam tahun dari saat pertama pengajuan izin oleh pemilik lahan, yakni pada tahun 2004. Akan tetapi, menurutnya, alotnya proses perizinan bukan karena terbentur Perda Pengelolaan Sungai, melainkan karena mengganggu instalasi pipa PDAM di dekatnya serta perubahan fungsi bangunan dari ruko menjadi hotel.

“Dalam sertifikat tanah yang dikeluarkan tahun 2005, yang diasumsikan sebagai sungai tidak tergambar, yang ada hanya parit dan drainase. Saat kami meninjau sebelum meneruskan perizinan, memang tidak ditemukan adanya sungai karena semuanya sudah tertutup sama sekali oleh bangunan. Di seberangnya juga demikian. Kesimpulannya, sungai sudah hilang,” jelasnya.

Selain itu, sambungnya, persyaratan lainnya juga sudah terpenuhi, seperti surat keterangan tanah dan persetujuan RT/RW.

Ditambahkan Ati Yuniarti dari Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, dalam surat segel yang mendasari dikeluarkannya sertifikat tanah yang sekarang dibangun Hotel Pandansari itu, memang memuat adanya sungai. Namun, karena segel tidak mencantumkan tahun, maka dalam sertifikat akhirnya sungai tidak digambarkan berdasarkan kenyataan bahwa sungainya memang sudah tak ada.

Pernyataan ini diperkuat oleh Chairil Anwar, Kabid Sungai Kecil yang mewakili Dinas Pengelolaan Sungai dan Drainase Kota Banjarmasin, yang mengatakan jika di bawah tempat berdirinya Hotel Pandansari tersebut dulunya memang mengalir sungai yang bermuara ke Sungai Pandu di Jl A Yani. Hanya saja, sekarang sungai tersebut tinggal tersisa 100 meter karena ditutupi bangunan dan berakhir di Jl Siaga Komplek Pandu.

Namun, dari hasil kunjungan lapangan yang dilakukan oleh Komisi III, ditemukan bahwa Hotel Pandansari jelas melanggar Perda Pengelolaan Sungai, yakni merusak fungsi sungai karena berdiri di atas sungai.

“Logikanya kalau ada jembatan, di bawahnya pasti ada sungai,” kata Matnor Ali lagi. Selain itu, lanjutnya, ada keluhan dari warga sekitar hotel jika pemukiman mereka sering direndam banjir karena okupasi bangunan hotel atas sungai menyebabkan sirkulasi air terganggu.

Oleh karena itu, rencananya pekan depan Komisi III DPRD Kota Banjarmasin akan memanggil pemilik Hotel Pandansari, yakni pengusaha yang juga bakal calon gubernur Kalsel HM Ramlan.

“Kami akan meminta pemilik untuk membuatkan drainase untuk mengalirkan air ke sungai,” ujarnya.

Sementara itu, sejumlah warga Jl Gatot Subroto saat dimintai komentarnya mengaku kawasan tersebut kerap banjir semenjak berdirinya hotel Pandansari. Salah seorang warga, Mursyidi dalam dialog bersama Komisi I disela kunjungan kerjanya ke lokasi mandegnya anak sungai kawasan hotel tersebut mengatakan pemukiman warga jau lebih rentan terendam aair belakangan ini.

Sebelumnya kata dia, sebelum hotel tersebut berdiri, kawasan pemukiman warga tak separah belakangan. “Sekarang hujan satu jam saja sudah banjir, karena anak sungainya buntu tertutup bangunan hotel dan lapangan tennis,” tukasnya.

Sementara itu, Manajer Operasional Hotel Pandansari, Leny saat dikonfirmasi koran ini disela kunjungan dewan kemarin mengaku akan kooperatif dengan saran dan keinginan DPRD Kota Banjarmasin.

Menurut Leny, pihaknya menyambut positif kunjungan Komisi I. Pihaknya siap membenahi kekurangan dan kekeliruan berdasarkan catatan anggota dewan. “Kita siap saja, kita akan sampaikan masalah ini pada owner kita. Bagaimanapun pilihan untuk membongkar bangunan adalah pilihan terakhir,” tukasnya. (+bem)

(liputan tanggal 02 Maret 2010)

Raskin Kurang Sosialisasi

0
BANJARMASIN – Kurangnya sosialisasi mengenai pengurangan jumlah RTS penerima raskin dan perubahan sistem penyalurannya pada tahun 2010 ini telah menyebabkan gejolak di masyarakat.

Hal ini diakui Ketua Komisi IV Kota Banjarmasin M Fauzan usai mendengar keterangan Kasubag Kesra, Camat Banjarmasin Utara, dan BPS Kota Banjarmasin dalam rapat kerja terkait protes sejumlah warga miskin di Kelurahan Alalak Selatan yang tak lagi mendapat jatah raskin beberapa waktu lalu.

“Komunikasi perlu ditingkatkan dan koordinasi juga harus lebih baik ke depannya antara BPS dengan lurah, lurah dengan RT, dan RT dengan masyarakat,” ujarnya.

Pengurangan jumlah penerima raskin di Banjarmasin pada tahun 2010 ini sendiri terjadi karena pagu raskin dari Pemerintah Pusat menurun dibanding tahun 2009. Meski demikian, jatah raskin yang diterima setiap RTS selama setahun pada 2010 tak mengalami pengurangan dari tahun 2009, yakni 156 kg. Hanya saja, sistem penyalurannya sedikit berbeda. Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalsel, pada tahun 2010 raskin hanya disalurkan selama 11 bulan. Rinciannya dari bulan Januari sampai bulan Oktober dengan jatah15 kg per RTS, dan pada bulan November dengan jatah 6 kg per RTS.

Sementara itu, Ketua RT 10 Kelurahan Alalak Selatan H Alariansyah menyatakan jika pihaknya sebelumnya tak mengetahui mengenai pengurangan jumlah RTS penerima raskin serta perubahan sistem penyalurannya yang terjadi pada tahun 2010 ini karena tak adanya sosialisasi dan tak dilibatkan dalam verifikasi data yang dilakukan oleh BPS Kota Banjarmasin sehingga penerima raskin pada tahun 2010 ini menurutnya banyak yang salah sasaran.

Menaggapi pernyataan itu, Kepala Seksi Statistik Sosial BPS Kota Banjarmasin, Agus Salim mengatakan jika BPS Kota hanya melakukan pengumpulan data, sementara verifikasi dilakukan oleh BPS Pusat.

“Petugas BPS juga tak wajib didampingi RT ketika mengumpulkan data agar tetap independen dan tidak ada intervensi. Tapi petugas wajib melaporkan diri pada RT,” imbuhnya.

Selain itu, ditambahkannya, sosialisasi kepada RT merupakan tanggung jawab lurah.

“Tidak mungkin kami melakukan sosialisasi sampai ke RT karena petugas dan dana yang terbatas,” katanya.

Uniknya, Ketua Dewan Kelurahan Kelayan Selatan Hambrani juga mengaku tak tahu menahu mengenai data penerima raskin di wilayahnya serta berapa jatah raskin yang disalurkan.
Untuk mengatasi persoalan ini, Komisi IV pun meminta masing-masing kelurahan menggelar musyawarah agar keresahan warga dapat ditekan.

“Kalau untuk bulan ini memang sudah tidak bisa diapa-apakan karena raskin sudah disalurkan. Untuk bulan depan, kelurahan mungkin bisa bermusyawarah bagaimana menyikapi warga yang tidak lagi mendapat raskin,” ucapnya.

BPS sendiri tidak akan melakukan verifikasi ulang untuk menambah jumlah RTS penerima raskin karena terbentur aturan.

(liputan tanggal 28 Februari 2010)

Setengah Abad SD Muhammadiyah 8 dan 10 Banjarmasin

0
Dari Beratap Rumbia Sampai Bertaraf Internasional

Ingat bagaimana kondisi sekolah anak-anak Laskar Pelangi dalam novel karya Andrea Hirata? Nah, seperti itulah kira-kira kondisi SD Muhammadiyah 8 dan 10 Banjarmasin saat awal berdiri dulu. Siapa sangka setengah abad kemudian, sekolah ini berhasil membuktikan dirinya layak menjadi SD bertaraf internasional?

NAZAT FITRIAH, Banjarmasin

Peringatan Setengah Abad SD Muhammadiyah 8 dan 10 Banjarmasin yang digelar pada hari Sabtu lalu di halaman sekolah yang berada di Jl Cempaka tersebut berlansung meriah. Adapun tujuan diadakannya acara ini adalah untuk mengenang kembali kiprah dan peranan SD Muhammadiyah dalam mendidik bangsa. Dengan tema ‘Aku Bangga Menjadi Siswa SD muhammadiyah 8 dan 10, berbagai kreasi siswa ditampilkan, seperti band, marching band, vocal group, tari-tarian, hingga pertunjukkan karate. Selain itu, ada pula bazar yang diisi oleh masyarakat umum, orang tua murid, serta siswa SD Muhammadiyah 8 dan 10 sendiri. Mereka membuat bermacam-macam kerajinan tangan dan menjualnya.

Ucha misalnya, siswa kelas IV SD Muhammadiyah 8 ini dengan bangga menjajakan gelang dan kalung manik-manik yang dibuatnya sendiri. Gelang dan kalung tersebut dijualnya dengan harga Rp 8 ribu. Dan hanya dalam waktu beberapa jam, ia berhasil mengumpulkan uang sekitar Rp 100 ribu.

“Lakunya banyak pokoknya,” celetuknya.

Ia mengaku mempersiapkan gelang dan kalung yang dijualnya itu selama dua hari dengan dibantu teman-temannya, serta ibu dan neneknya.

Hal lain yang juga menarik dalam acara Peringatan Setengah Abad SD Muhammadiyah 8 dan 10 kemarin adalah pembawa acara yang terdiri dari tiga orang siswa SD tersebut yang menggunakan tiga bahasa sekaligus, yakni bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab, sehingga mengundang decak kagum hadirin, termasuk Kepala Badan Kesbangpolinmas Provinsi Kalsel, Fakhrudin AM ST MAP, yang datang mewakili Gubernur Kalsel Rudy Arifin yang berhalangan hadir.

Rencananya, mulai tahun ajaran baru mendatang, siswa SD Muhammadiyah 8 dan 10 akan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar pembelajaran mereka di sekolah karena pada bulan Maret 2010 ini, SD Muhammadiyah 8 dan 10 akan menerima SK Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dari Kementerian Pendidikan Nasional RI. Dengan demikian, SD Muhammadiyah 8 dan 10 akan menjadi satu-satunya SD swasta, baik di Banjarmasin maupun di Kalsel, yang diproyeksikan untuk menjadi sekolah bertaraf internasional.

Perkembangan sekolah ini selama lima puluh satu tahun berdiri memang sangat mengagumkan. Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 8, Muhammad Ilmi SPd, menceritakan jika pada awal berdirinya di bulan Agustus 1959, bangunan sekolah masih sangat sederhana dengan atap daun rumbia dan jumlah siswanya hanya 16 orang.

“Kurang lebih seperti sekolah di Laskar Pelangi,” ujarnya.

Barulah pada tahun 1961, bangunan sekolah bertingkat dua seperti yang terlihat sekarang didirikan. Namun, bangunan yang lama tetap difungsikan hingga tahun 1965. Kian lama, fasilitas yang dimiliki sekolah pun kian lengkap, seperti lab bahasa, lab komputer, lab MIPA, dan ruang kelas full AC. Bahkan, dalam waktu dekat pihak sekolah berencana untuk menambah ruang multimedia.

Seiring itu, siswa SD Muhammadiyah 8 dan 10 terus mencetak berbagai prestasi, seperti menjadi finalis Olimpiade Muhammadiyah se-Indonesia, finalis Lomba Matematika Pasiat se-Kalsel (penyelenggaraan bekerja sama dengan Yordania), dan terakhir sepuluh besar Olimpiade Matematika dan Sains tingkat nasional di Bali pada tahun 2009 lalu.

Di usianya yang sudah setengah abad, Muhammad Ilmi berharap SD Muhammadiyah 8 dan 10 dapat terus memberikan yang terbaik seta mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas.

“Sehingga mereka bisa berkiprah, mengisi, dan meneruskan estafet pembangunan,” ucapnya.

(liputan tanggal 28 Februari 2010)

PD PAL Targetkan Pelanggan Naik

1
BANJARMASIN – PD PAL Banjarmasin akan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengolahan limbah sebelum dibuang agar tidak mencemari lingkungan dalam rangka mendukung rencana pengembangan perusahaan milik Pemerintah Kota Banjarmasin tersebut pada tahun 2010 ini.

Direktur PD PAL Banjarmasin, Ir Muhiddin ST MM yang ditemui baru-baru tadi mengatakan pemahaman masyarakat yang sangat kurang bahwa air limbah dari aktivitas-aktivitas manusia, baik rumah tangga maupun industri, perlu diolah terlebih dahulu sehingga tak berbahaya jika dialirkan ke sungai, menjadi penyebab utama dari belum maksimalnya pengelolaan limbah di Banjarmasin hingga saat ini, selain minimnya anggaran serta masih sedikitnya pengembang perumahan yang mengerti tentang syarat-syarat rumah sehat.

“Antara usaha kita dan penerimaan masyarakat tak seimbang. Misalnya, banyak masyarakat dan pihak pengembang yang masih menganggap septic tank saja sudah cukup,” ujarnya.

Ditambahkannya, jika rencana membebaskan Banjarmasin dari limbah yang ditargetkan terwujud pada tahun 2028 nanti menjadi kenyataan, maka PD PAL akan menjadi penyumbang PAD terbesar untuk Kota Banjarmasin. Untuk saat ini, kata Muhidin, sumbangan terbesar yang bisa diberikan PD PAL adalah membantu menyadarkan masyarakat tentang limbah itu sendiri.

Sampai dengan akhir tahun 2009, PD PAL yang beroperasi sejak sekitar tiga tahun lalu ini baru dapat melayani 2,4 persen dari jumah penduduk Kota Banjarmasin atau sekitar 3 ribu rumah. Sedangkan dari 14 titik instalasi pengolahan limbah yang perlu dibangun, hingga saat ini baru dapat terealisasi tiga titik, yakni di Lambung Mangkurat, HKSN, dan Pekapuran Raya. Satu titik lagi masih dalam proses pembangunan, yaitu di kawasan Basirih.

PD PAL menargetkan dapat menambah sambungan rumah baru lagi pada tahun 2010 ini, hingga pelayanannya dapat mencakup 10 persen dari jumlah penduduk Kota Banjarmasin atau bertambah sekitar 5 ribu rumah. Untuk itu, kata Muhiddin, Pemerintah Kota Banjarmasin telah menganggarkan dana sebesar Rp 10 miliar. Dana tersebut juga akan digunakan untuk membangun infrastruktur pendukung, pengadaan dan pemasangan jaringan pipa sekunder, serta membangun sarana dan prasarana.

Selain dari APBD, PD PAL juga mendapat suntikan dana dari APBN sebesar Rp 14,5 M dan rencananya akan ditambah lagi melalui APBN-P sebesar Rp 23 M yang diperuntukkan untuk pengembangan instalasi pengolahan limbah PD PAL di HKSN, serta bantuan DAK untuk pengadaan pipa dan dana hibah dari Australia melalui lembaga AusAID untuk membantu business plan PD PAL serta bantuan teknis lainnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin, M Isnaini SE dalam kunjungan kerjanya ke PD PAL beberapa waktu lalu menyatakan bahwa pihaknya akan mendukung sepenuhnya upaya PD PAL untuk maju, baik dari segi pelayanan maupun teknologi, dalam rangka untuk meningkatkan PAD meski memerlukan investasi yang tak sedikit.

(liputan tanggal 26 Februari 2010)

Boleh Berjualan, Asal Sesuai Aturan

0
BANJARMASIN – Berlanjutnya rencana penyiringan Sungai Martapura di Jl KP Tendean oleh Pemerintah Kota Banjarmasin tak urung menimbulkan perasaan was-was di hati para pedagang yang berjualan di kawasan tersebut karena mereka bisa sewaktu-waktu digusur.

Kepala Satpol PP Kota Banjarmasin, Nazamuddin, yang ditemui usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPRD Kota Banjarmasin baru-baru tadi mengungkapkan jika para pedagang sebenarnya tetap diperbolehkan untuk berjualan di sekitar siring dengan persyaratan tertentu.

“Sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 19 tahun 2002 tentang PKL, mereka harus berjualan setelah jam tiga sore dan lapaknya harus bongkar pasang,” ujarnya.

Namun, kata Nazamuddin, jika pedagang bersedia pindah, maka Pemko akan membuat kebijakan untuk memberikan semacam tali asih. Pemko sendiri telah menawarkan kepada para pedagang untuk direlokasi ke kawasan Basirih. Akan tetapi, oleh pedagang usulan tersebut ditolak karena lokasi dianggap tidak strategis.

Ditambahkannya, para pedagang sendiri beberapa waktu lalu sempat mengirimkan surat berisi usulan mengenai sejumlah tempat lain jika mereka harus pindah, di antaranya di Jl Sultan Adam, Jl Banua Anyar, dan Jl Pramuka. Namun, karena tempat yang dimaksud bukan lahan milik Pemko, maka para pedagang dipersilakan untuk berurusan sendiri dengan pemilik lahan tersebut.

“Boleh saja mereka pindah ke sana, silakan menghubungi pemilikya,” ucapnya.

(liputan tanggal 26 Februari 2010)

Raskin Dikurangi, 6.269 RTS Dihapus

0
BANJARMASIN – Jumlah penerima raskin di Kota Banjarmasin pada tahun 2010 ini mengerucut menjadi 19.910 RTS atau berkurang 6.269 dibandingkan tahun 2009. Pengurangan jumlah penerima raskin ini terjadi karena pagu raskin dari pemerintah pusat untuk tahun ini juga berkurang. Akibatnya, ada sejumlah warga yang pada tahun lalu menerima jatah raskin, kini tak lagi terdaftar sebagai RTS.

Diungkapkan Kepala Seksi Statistik Sosial BPS Kota Banjarmasin, Agus Salim, 6.269 RTS yang pada tahun 2010 tidak lagi menerima raskin tersebut merupakan RTS tambahan pada tahun 2009 yang diminta oleh Tim Raskin Pusat karena adanya dana yang tak terserap pada tahun sebelumnya.

“Pada tahun 2009 pagu raskin dari pemerintah pusat lebih dari pagu daerah, yakni 26.178 RTS, sehingga Tim Raskin Pusat meminta tambahan sebanyak 6.269 RTS,” terangnya.

Dijelaskannya, jika pada awalnya penerima raskin di Banjarmasin berjumlah 19.909 RTS. Angka ini didapat setelah pada tahun 2008 BPS Kota Banjarmasin melakukan Pendataan Program Perlindungan Sosial (P3S). Sebanyak 39.346 rumah tangga miskin penerima BLT yang terdata pada tahun 2005 diverifikasi oleh BPS Pusat dengan validasi tinggi karena sudah berdasarkan pada 14 variabel atau kriteria penerima raskin yang telah ditetapkan, sehingga jumlahnya kemudian berkurang menjadi 19.909. Belakangan, jumlah ini bertambah menjadi 19.910 karena ada satu usulan RTS lagi yang disetujui.

“Ada pengurangan rumah tangga tunggal atau warga meninggal yang tidak memiliki ahli waris, dan ada penambahan rumah tangga baru. Akhirnya, di dapat hasil sebanyak 19.909 RTM. Jumlah ini bertambah lagi satu orang sehingga menjadi 19.910 karena ada seorang warga Surgi Mufti yang tertinggal dalm pendataan dan disetujui untuk dimasukkan setelah diusulkan,” tambahnya.
Sementara itu, pada tahun 2010, pengurangan pagu raskin oleh pemerintah pusat menyebabkan 6.269 RTS tambahan pada tahun 2009 tidak lagi dapat menerima raskin tahun ini.

(liputan tanggal 25 Februari 2010)

BKKBN Hidupkan Lagi PKBRS

0
BANJARMASIN – Angka kematian ibu, bayi, dan anak di Indonesia masih cukup tinggi. Dari hasil survey yang dilakukan SDKI pada tahun 2007, angka kematian ibu, bayi, dan anak mencapai 228 per 100 ribu kelahiran. Oleh karena itulah, BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan berinisiatif untuk menghidupkan kembali Program Pelayanan KB di Rumah Sakit (PKBRS).

Kepala Seksi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak (Kahiba) BKKBN Provinsi Kalsel, Drs Alfian Fahmi menuturkan bahwa PKBRS merupakan program yang dijalankan oleh Departemen Kependudukan dan BKKBN RI pada tahun 1980-an. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses layanan KB bagi ibu-ibu setelah melahirkan atau mengalami keguguran sekaligus sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan jumlah peserta KB baru. Namun, setelah Departemen Kependudukan dan BKKBN RI dihapuskan pada era 1990-an, program ini pun ikut tenggelam.

“Sekarang ingin kita hidupkan lagi dengan harapan untuk meningkatkan pelayanan KB bagi ibu pasca melahirkan atau keguguran. Selain itu, juga agar peserta KB baru pasca melahirkan dan keguguran ini dapat termonitor,” ujarnya.

Kemarin, kesepakatan bersama mengenai penggalakkan PKBRS di antara sektor yang terkait telah tercapai dalam acara Pertemuan Revitalisasi PKBRS Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan yang digelar di Hotel Roditha Banjarmasin. Acara yang digagas oleh BKKBN Kalsel ini dihadiri oleh 13 kepala SKPD Program KB Kabupaten/Kota serta 25 direktur rumah sakit se-Kalsel.

“Jadi, setiap ibu yang melahirkan atau mengalami keguguran diharapkan untuk menggunakan alat kontrasepsi, baik sewaktu masih di rumah sakit maupun setelah pulang ke rumah. Selanjutnya, rumah sakit berkoordinasi dengan SKPD terkait di kabupaten/kota masing-masing untuk melakukan pendataan terhadap peserta PKBRS ini,” jelasnya.

Untuk rumah sakit yang mendapat bantuan dana operasional dari BKKBN Kalsel untuk pelaksanaan PKBRS tersebut, pelayanan KB akan diberikan secara gratis. Sementara ini, bantuan dana operasional baru diberikan pada 25 rumah sakit di Kalsel. Namun, Alfian mengharapkan agar rumah sakit yang tak mendapat bantuan dana operasional tetap dapat ikut menjalankan PKBRS.

(liputan tanggal 24 Februari 2010)

Kisah Siswa Kelas Khusus Pasar Lima Banjarmasin

0
Ingin Jadi Dokter, Tapi Tak Ingin Sekolah Lagi

Menjadi dokter. Itulah angan-angan yang ingin diwujudkan bocah berusia tiga belas tahun bernama Halimah, salah seorang siswa Kelas Khusus Pasar Lima Banjarmasin. Akan tetapi, ia terpaksa berkompromi dengan kenyataan bahwa untuk makan saja keluarganya sering kesulitan. Ia pun lebih memilih bekerja untuk membantu orang tuanya, daripada melanjutkan sekolah untuk mengejar cita-citanya.

NAZAT FITRIAH, Banjarmasin

Setiap hari, selain sekolah, Halimah menghabiskan waktunya dengan bekerja sebagai penjaga WC umum di Pasar Lima, bersama-sama dengan ketujuh saudaranya yang lain. Aktivitas ini dimulai dari pukul enam pagi. Pukul delapan, ia dan kedua adiknya yang paling kecil, Kartini dan Masitah, naik ke lantai dua Pasar Lima untuk mengikuti pelajaran bersama dengan anak-anak lain yang nasibnya tak jauh lebih baik dari dirinya yang tak bisa bersekolah secara layak karena mereka harus bekerja. Ada yang menjadi pencari kardus, pengupas bawang, maupun buruh panggul.

Pukul sebelas, ketika sekolah berakhir, anak-anak yang tak beruntung ini pun tak membuang masa lagi untuk mengumpulkan rejeki mereka pada hari itu. Begitu pun Halimah dan kedua adiknya. Mereka kembali melakoni pekerjaannya sampai hari merambat sore demi uang sebesar Rp 15 ribu.

"Uangnya untuk beli beras," jawabnya polos ketika ditanya untuk apa uang yang didapatnya.
Halimah mengaku pekerjaan ayahnya adalah memperbaiki mesin-mesin. Namun, nampaknya penghasilannya tak cukup untuk menafkahi seluruh anggota keluarganya sehingga anak-anaknya harus pula ikut menanggung beban kehidupan mereka yang berat. Tapi, anak sekecil Halimah rupanya bisa memahami keadaan orang tuanya tersebut. Ia mengatakan setelah lulus nanti tak akan melanjutkan sekolahnya.

"Saya ingin bekerja untuk membantu orang tua," katanya.

Lalu, bagaimana dengan cita-citanya untuk menjadi dokter?

Halimah tak bisa menjawab. Ia hanya menyunggingkan senyum yang entah mengartikan apa, lalu bergegas pergi dengan menggandeng adik-adiknya.

Bermimpi adalah hak semua orang, termasuk anak-anak yang bersekolah di Kelas Khusus Pasar Lima Banjarmasin. Namun, kesulitan ekonomi membuat harapan untuk mewujudkan mimpi itu nampak tipis di mata mereka.

(liputan tanggal 22 Februari 2010)

Jatah Raskin Berkurang

0
Warga Alalak Selatan Terobos Gedung Dewan

BANJARMASIN - Gedung DPRD Kota Banjarmasin yang biasanya lengang pada hari Jumat, kemarin mendadak ramai. Sekitar pukul 11.30 WITA, sekelompok orang dengan menggunakan truk tiba-tiba datang dan menggelar aksi demo, kemudian masuk ke dalam gedung dewan. Mereka mengaku sebagai perwakilan warga Kelurahan Alalak Selatan yang tak lagi mendapat jatah raskin pada tahun 2010 ini.

Awalnya, kedatangan rombongan yang berjumlah dua puluhan orang dan didominasi oleh ibu-ibu itu sempat ditolak karena mereka tidak membawa surat izin dari kepolisian. Selain itu, jam juga sudah mendekati waktu salat Jumat. Namun, koordinator aksi H Alariansyah memaksa agar mereka diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya barang sebentar. Untuk menghindari suasana panas, segelintir anggota dewan yang ada pun akhirnya bersedia berdialog dengan mereka, di antaranya Wakil Ketua III DPRD Kota Banjarmasin Awan Subarkah STP, Ketua Komisi I Edy Yusuf, Sekretaris Komisi III Mathari Sag, anggota Komisi III Dewi Sanjaya, dan anggota Komisi IV Agus Ary Sandy.

Dalam dialog singkat yang berlangsung di ruang rapat mini tersebut, H Alariansyah yang juga Ketua RT 10 menuturkan jika pada tahun 2009 lalu ada 682 KK di Kelurahan Alalak Selatan yang menerima raskin, namun pada tahun 2010 jumlahnya berkurang menjadi 482 KK dengan alasan yang tidak jelas. Jadi, ada 200 KK yang kini tidak lagi menerima raskin, dan menurut H Alariansyah mereka sebagian besar adalah orang-orang lanjut usia dan tidak lagi bekerja. Sementara, banyak di antara yang masih menerima raskin justru ekonominya lebih baik.

“Nah, bagaimana dewan menyikapi hilangnya hak orang-orang ini?” tanyanya.

Ditambahkan H Alariansyah, sebelumnya pihaknya sudah pernah mengadukan masalah ini kepada kelurahan dan dinas terkait.

“Menurut lurah, pengurangan itu berdasarkan hasil survey BPS bahwa ekonomi masyarakat Alalak Selatan sudah membaik. Tapi lihat orang-orang yang saya bawa ini, mereka sudah tua dan tidak bekerja. Kami sebagai RT juga tidak pernah mengetahui dan dilibatkan dalam survey tersebut,” sambungnya.

Menanggapi hal itu, Awan Subarkah berjanji akan mengoordinasikan permasalahan ini dengan Komisi IV sebagai komisi yang berwenang.

“Pihak-pihak yang terkait seperti lurah, camat, atau pemerintah kota nanti juga akan dipanggil sehingga dapat disampaikan dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana solusinya,” ucapnya.

Selain itu, ia juga meminta data-data KK yang sekarang tidak lagi menerima raskin sebagai bahan rujukan dalam pembahasan nanti.
Tanggapan yang diberikan dewan dalam dialog yang hanya berlangsung kurang lebih dua puluh menit itu nampaknya cukup memuaskan para pendemo. Usai dialog, mereka pun kemudian membubarkan diri dengan tertib.

(liputan tanggal 19 Februari 2010)

Seleksi Daerah Kalimantan Selatan Olimpiade Farmasi Universitas Airlangga 2010

0
Peserta Peras otak, Panitia Lega

Olimpiade Farmasi Universitas Airlangga 2010 disambut dengan antusias oleh siswa-siswi SMA di Kalimantan Selatan. Pasalnya, baru pada tahun ini Kalsel mendapat jatah untuk menyertakan wakilnya di ajang tersebut. Jika berhasil menembus final, maka kesempatan untuk menjadi mahasiswa Unair tanpa tes terbuka lebar.

NAZAT FITRIAH, Banjarmasin

Sebanyak 96 orang siswa-siswi SMA se-Kalsel yang terbagi dalam 32 tim mengikuti seleksi daerah Olimpiade Farmasi Universitas Airlangga 2010, kemarin. Bertempat di SMK Negeri 1 Banjarmasin, dalam seratus menit mereka harus melahap 90 soal yang materinya terdiri dari Matematika, Fisika, Biologi, dan Kimia. 60 soal disajikan dalam Bahasa Indonesia, dan 30 soal dalam Bahasa Inggris.

Tia Fajar, siswa SMK Farmasi Banjarbaru mengaku cukup kesulitan dalam mengerjakan soal-soal tersebut. Namun, ia tetap berusaha optimis. Lagipula bagi guru yang mendampinginya, Rahmi Anisa, yang paling penting murid-muridnya mendapat pengalaman.
“Masalahnya persiapan kami kurang maksimal, hanya 1 hari, karena kami diberitahunya juga baru hari Jumat. Malah tadinya dikira tidak jadi ikut, tapi kemudian kami yang ditunjuk oleh Disdik,” ujarnya.

Sementara itu, optimisme yang lebih tinggi dilontarkan SMA Negeri 1 Rantau meski persiapan mereka juga minim akibat di saat yang berdekatan mereka juga mengikuti perlombaan yang lain.
“Optimis saja. Belum tentu juga yang ada persiapan berhasil,” kata salah seorang anggota dari tim ini.

Sumarni, guru yang mendampingi mereka menambahkan, meski bukan sekolah kejuruan farmasi dan berasal dari daerah, hal tersebut justru dijadikannya sebagai motivasi bagi murid-muridnya untuk membuktikan kemampuan mereka.

Sementara para peserta harus memeras otak, Dini Rahmatika, ketua panitia seleksi daerah Kalimantan Selatan Olimpiade Farmasi Universitas Airlangga 2010, merasa lega karena peserta yang mendaftar melebihi target.

“Targetnya hanya dua puluhan tim,” ujar mahasiswa semester tiga jurusan farmasi Unair yang asli orang banua ini.

Menurut gadis berkacamata ini, sosialisasi sudah mereka lakukan sejak awal bulan Januari lalu dengan menyebarkan undangan dan proposal ke sekolah-sekolah, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. Hasilnya, ada sepuluh sekolah dari Banjarmasin yang mendaftar, dua sekolah dari Banjarbaru, dan sisanya dari Sungai Tabuk, Balangan, Tanjung, dan Rantau.

Dituturkannya, Olimpiade Farmasi Universitas Airlangga sudah diadakan sejak tahun 1997 dan digelar secara rutin setiap tahunnya. Tujuannya adalah untuk menjaring bibit-bibit unggul dari daerah, khususnya di bidang farmasi. Pada tahun 2010 ini, Olimpiade Farmasi Universitas Airlangga diadakan di 18 kota di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, yakni Bali, Bontang, dan Banjarmasin, sehingga ada 18 tim yang nantinya bersaing di babak semifinal yang akan berlangsung pada tanggal 22 Februari 2010 mendatang di Universitas Airlangga Surabaya.

“Tahun ini pertama kali di Kalsel. Alasannya karena melihat minimnya mahasiswa asal Kalsel di jurusan farmasi Unair. Untuk tahun pertama ini akan dilihat dulu bagaimana responnya. Kalau bagus, akan diadakan rutin setiap tahun,” ucapnya.

Sementara itu, hasil dari seleksi daerah pada hari Minggu tadi rencananya akan diumumkan paling lambat tanggal 16 Februari. Satu tim yang lolos akan dihubungi langsung oleh panitia dan diberangkatkan ke Surabaya pada tanggal 21 Februari bersamaan dengan wakil dari daerah-daerah lainnya.

“Biaya akomodasi dan transportasi ditanggung karena kita dapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Kalsel, Pemerintah Kota Banjarmasin, dan Pemerintah Kota Banjarbaru untuk pendanaan, serta ada bantuan material juga dari PT Delta Abadi Sentosa,” cetusnya.

Di babak final yang digelar pada 23 Februari, para peserta nantinya tidak hanya harus mengerjakan tes tertulis seperti halnya pada tahap seleksi, tapi juga ada ujian keterampilan. Namun, hal itu sebanding dengan hadiah yang disiapkan oleh pihak panitia. Adapun juara pertama dalam Olimpiade Farmasi Universitas Airlangga 2010 ini, selain mendapat trofi bergilir dari Menteri Pemuda dan Olahraga RI, juga akan diterima menjadi mahasiswa Unair dari jalur penerimaan siswa berprestasi alias tanpa tes.

“Mereka sudah pasti diterima di Unair sebelum mereka lulus SMA. Jadi, setelah lulus mereka tidak perlu lagi mendaftar kemana-mana. SPP-nya juga lebih murah, per semester hanya Rp 600 ribu. Kalau lewat jalur umum SPP-nya per semester sekitar Rp 5 juta. Tapi seandainya tidak ingin masuk farmasi dan memilih jurusan lain, sertifikatnya tetap berlaku karena sifatnya nasional dan resmi,” jelasnya.

(liputan tanggal 14 Februari 2010)

DAK Pendidikan Ada Lebih dan Kurangnya

0
BANJARMASIN – Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin mengklaim 65 persen ruang kelas dari total 1.041 ruang kelas di 264 sekolah dasar negeri dan swasta di Banjarmasin saat ini sudah dalam kondisi baik berkat proyek rehabilitasi yang didanai pemerintah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan, sementara hanya tersisa 35% ruang kelas yang dalam kondisi rusak, baik ringan maupun berat. Bahkan, pada tahun 2009 sejumlah sekolah mampu melakukan efisiensi DAK pendidikan yang diterimanya sehingga jumlah ruang kelas yang direhab mampu melampaui perencanaan, yakni dari 259 ruang kelas menjadi 327 ruang kelas.

Kenyataan itu mendapat apresiasi tersendiri dari Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Awan Subarkah yang ditemui baru-baru tadi.

“Hal itu menunjukkan bahwa masih ada kepala sekolah yang dapat memanfaatkan DAK pendidikan dengan baik,” ujarnya.

Meski demikian, pemanfaatan DAK pendidikan yang sejak tahun 2007 sepenuhnya dilakukan secara swakelola oleh pihak sekolah dinilai Awan Subarkah selain memiliki kelebihan, juga memiliki kekurangan.

“Kelebihannya, jika pihak sekolah benar-benar berpihak pada dunia pendidikan, maka dengan dana yang sedikit hasilnya bisa maksimal. Tapi kalau tidak, dana yang ada tidak akan digunakan sebagaimana mestinya. Dengan kuantitas yang sama, kualitasnya lebih buruk,” katanya.

Oleh sebab itu, tak mengherankan jika ada sejumlah kepala sekolah yang menolak menerima DAK pendidikan karena khawatir salah dalam mengelolanya. Dalam hal ini, menurutnya pengawasan yang ketat dari dinas terkait menjadi sangat penting.

“Misalnya dengan memberikan panduan dan melakukan monitoring sehingga jika ada kejanggalan bisa ditegur,” ucapnya lagi.

Walau begitu, ia bisa memaklumi jika pengawasan tak bisa maksimal karena ada begitu banyak sekolah yang harus diawasi.

Sementara terkait kasus SDN Kelayan Selatan 9 yang tengah disorot tajam sejak akhir pekan lalu, ia berharap dilakukan pengkajian yang mendalam untuk bisa menarik kesimpulan apakah penyebabnya karena kelalaian atau faktor alam.

“Kalau karena kelalaian, kepala sekolah harus diberi sanksi karena tidak melaksanakan tugas dengan baik. Misalnya, dana tidak dimanfaatkan secara maksimal sehingga kualitas pembangunan tidak seperti yang direncanakan. Tapi kalau karena faktor alam, bisa ditoleransi,” cetusnya.

(liputan tanggal 12 Februari 2010)

20 Tahun Tidak Pernah Diganti

0
Asmiah Baseri, Kepala Sekolah SDN Kelayan Selatan 9, mendadak populer beberapa hari belakangan ini. Ia menjadi pembicaraan hangat setelah media mengekspos persoalan rusaknya salah satu dari tiga ruang kelas di sekolah tersebut yang baru saja direhabilitasi dengan dana sebesar Rp 321 juta lebih pada tahun 2008 lalu selang waktu setahun kemudian

NAZAT FITRIAH, Banjarmasin

Sebelum hadir di acara rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPRD Kota Banjarmasin Rabu sore lalu, Asmiah mengaku sempat didatangi anggota kepolisian dari Poltabes Banjarmasin ke sekolahnya. Dikatakannya, para polisi itu datang karena ingin mengecek kebenaran pemberitaan di media soal kondisi SDN Kelayan Selatan 9 yang dikabarkan ambruk.

“Polisi itu datang jam setengah tiga. Karena saya ada undangan ke sini, jadi mereka saya tinggal saja di sekolah. Saya serahkan kunci sekolah dan saya persilakan mereka untuk mengecek sendiri,” ujarnya.

Pada Jum’at hari ini, Asmiah rencananya kembali akan dipanggil, kali ini oleh Kejaksaan Negeri Banjarmasin karena Kejari membaui gelagat pelanggaran dalam kasus ini.

Ya, dalam sepekan ini hari-hari Asmiah menjadi tak tenang karena dirinya harus bolak-balik memenuhi panggilan sejumlah pihak yang ingi meminta keterangannya. Tak pelak kondisi ini membuat perempuan berusia 58 tahun itu sedikit merasakan takut dan kekhawatiran. Namun, ia juga mengaku ada hikmah di balik permasalahan yang sedang membelitnya saat ini.

“Saya senang karena dengan begini orang-orang jadi tahu bagaimana kondisi sekolah kami. Mudah-mudahan sekolah kami bisa cepat diperbaiki,” ujarnya.

Asmiah sudah menjadi kepala sekolah di SDN Kelayan Selatan 9 sejak tahun 1991. Selama itu, ia mengaku sudah sering meminta agar dirinya dipindahkan ke sekolah lain. Namun, hingga menjelang masa pensiunnya, keinginan itu tak pernah terpenuhi karena tak ada orang yang mau menggantikan posisinya.

“SDN Kelayan Selatan 9 ini kan tempatnya terpencil, jadi tidak ada kepala sekolah lain yang mau ditempatkan di sana,” terangnya.

Selain itu, warga setempat juga rupanya sudah cocok dengan Asmiah sehingga ia tetap dipertahankan sebagai kepsek hingga sekarang. Sementara, menurut cerita asmiah, dengan para kepsek-kepsek sebelum dirinya, warga sering bermasalah.

(liputan tanggal 11 Februari 2010)

Disdik Anggap Murni Musibah

0
BANJARMASIN – Musibah. Demikianlah yang dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nor Ipansyah mengomentari kasus SDN Kelayan Selatan 9 usai mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Rabu (10/02).

Pasalnya, sebelum pembangunan kelas dilakukan oleh sekolah-sekolah yang menerima DAK pendidikan tahun 2008 sebesar Rp 321 juta lebih itu, Disdik sudah memberikan bimbingan melalui beberapa kali sosialisasi kepada para kepala sekolah mengenai tata cara penggunaan dana tersebut. Selain itu, Disdik juga telah menyediakan konsultan untuk membantu dalam hal perencanaan serta melakukan fungsi pengawasan di lapangan.

“Hanya saja karena tenaga kami terbatas, sedangkan sekolah yang membangun sangat banyak, sehingga pengawasan tidak bisa setiap waktu dilakukan. Tapi apa yang terjadi dengan SDN Kelayan Selatan 9 ini adalah kasus yang pertama sepanjang sepengetahuan kami,” ujarnya.
Diungkapkannya, pada tahun 2009 realisasi penggunaan DAK pendidikan justru melebihi target yang ditetapkan, yakni dari target 259 ruang kelas yang akan direhab menjadi 327 ruang kelas karena ada sekolah-sekolah yang bisa melakukan efisiensi.

Ditambahkannya, pengawasan penggunaan DAK pendidikan tidak hanya dilakukan pihaknya, namun juga turut dilakukan oleh tim pengawas yang dibentuk sekolah yang bersangkutan dengan melibatkan komite sekolah, dewan guru, dan masyarakat.

“Tidak ada yang kurang dalam pengawasan. Jadi, ini musibah,” cetusnya.

Sedangkan untuk berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan pembangun, menurutnya hal tersebut tidak disebutkan dengan jelas dalam petunjuk teknis (juknis) penggunaan DAK pendidikan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Fajar Desira yang turut diundang untuk memberikan pertimbangannya mengenai kasus SDN Kelayan Selatan 9, berpendapat jika kasus tersebut sebenarnya wajar saja terjadi mengingat pembangunan dilakukan secara swakelola oleh sekolah tanpa melibatkan kontraktor. Bila ke depannya pihaknya diminta untuk terlibat dalam proyek rehabilitasi pembangunan sekolah yang menggunakan DAK pendidikan, ia mengaku siap.

“Tidak ada masalah jika kami diminta bantuan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki Dinas PU, baik SDM maupun frekuensinya. Tadi dikatakan bahwa sekolah yang menerima DAK banyak sekali, sementara tenaga yang tersedia di Dinas PU terbatas, apalagi kami juga sudah punya tugas sendiri. Yang penting aturan mainnya membolehkan. Sementara ini kan dalam juknis DAK pendidikan tidak disebutkan kalau harus ada koordinasi dengan Dinas PU,” katanya.

(liputan tanggal 11 Februari 2010)

Tidak Roboh, Tapi Dirobohkan

0
BANJARMASIN - Sejumlah fakta menarik terungkap dari rapat dengar pendapat yang digelar Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin kemarin dengan Kepala Sekolah SDN Kelayan Selatan 9, Asmiah Baseri serta dinas terkait untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penyebab ambruknya salah satu kelas yang baru setahun dibangun di sekolah tersebut. Asmiah yang datang terlambat karena sebelumnya mendapat kunjungan mendadak dari kepolisian mengungkapkan bahwa tidak ada kelas yang ambruk, melainkan sengaja dirobohkan akibat fondasinya anjlok. Hal itu dilakukan atas anjuran Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin setelah menerima laporan mengenai kondisi tersebut. Rencananya, setelah dirobohkan, kelas itu akan dibangun lagi. Oleh sebab itu, Asmiah mengaku kaget ketika media ramai memberitakan bahwa sekolahnya ambruk.

“Tapi saya juga senang karena dengan begini orang-orang jadi tahu bagaimana kondisi sekolah kami. Mudah-mudahan sekolah kami bisa cepat diperbaiki,” tambahnya.

Selain itu, dikatakannya pula bahwa dana alokasi khusus atau DAK yang diterima sekolahnya pada tahun 2008 lalu tak mencukupi untuk melakukan seluruh rehabilitasi sehingga pihaknya harus menyediakan dana talangan secara swadaya.

Dari keterangan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nor Ipansyah yang turut diundang dalam rapat dengar pendapat tersebut, pada tahun 2008 lalu DAK Pendidikan dibagikan secara sama rata kepada seluruh sekolah yang menerimanya, baik yang kondisinya rusak ringan maupun rusak berat, yaitu sebesar Rp 321.400.000. Sementara menurut petunjuk teknis (juknis) penggunaannya berdasarkan Permendiknas nomor 10 tahun 2008, DAK pendidikan digunakan secara swakelola oleh sekolah dan tanpa lelang, tapi hanya melibatkan komite sekolah dan dewan guru, sedangkan Disdik hanya berkewajiban untuk mengawasi.

Dari temuan di lapangan, Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, M. Fauzan usai rapat mengungkapkan banyak kepala sekolah yang mengaku kesulitan dalam mengelola DAK pendidikan ini sehingga hasil pembangunan yang dilakukan tidak maksimal.

“Untuk itu, kita harapkan ke depan ada bantuan dari Disdik dengan melakukan koordinasi dengan Dinas PU dalam hal teknis pelaksanaan pembangunan sekolah yang menggunakan anggaran DAK pendidikan, “ ujarnya.

(liputan tanggal 10 Februari 2010)

Warga Kolong Jembatan Basirih Pasrah Digusur

0
Pasrah. Demikianlah sikap yang ditunjukkan warga yang tinggal di bawah Jembatan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat yang rumahnya akan digusur oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dalam waktu dekat. Mereka pun tak punya niat untuk menuntut uang ganti rugi.

NAZAT FITRIAH, Banjarmasin

Sejak awal mendirikan rumah di bawah Jembatan Basirih setahun yang lalu, Juriah (50) dan suaminya sudah paham dengan konsekuensi yang akan mereka hadapi di kemudian hari. Pasalnya, saat meminta izin kepada ketua RT setempat, mereka sudah diwanti-wanti bahwa lahan yang mereka tempati adalah milik pemerintah dan mereka harus siap jika sewaktu-waktu harus pindah.

Sebelumnya, pasangan perantauan asal Barabai, Hulu Sungai Tengah yang memiliki tujuh orang anak ini tinggal di sebuah rumah sewaan di wilayah Basirih. Namun, karena keadaan ekonomi yang semakin sulit sementara pekerjaan sang kepala keluarga hanyalah seorang penjahit sandal, mereka terpaksa mengungsi ke bawah jembatan Basirih hingga sekarang.

Juriah tak tahu persis kapan pembongkaran akan dilakukan. Tapi kapan pun hal itu dilakukan, ia mengaku siap. Namun, meski tidak akan melawan jika nanti rumahnya dibongkar, ia mengaku sampai sekarang belum tahu kemana ia dan keluarganya akan pindah.

“Kalau mau dibongkar kami siap. Kami juga tidak minta ganti rugi. Tapi kalau tidak diberi, darimana kami dapat uang untuk pindah?” tanyanya.

Sementara itu, Jumran (58), tetangga Juriah yang sudah lima tahun bermukim di bawah Jembatan Basirih, mengharapkan ada sedikit belas kasihan dari pemerintah, setidaknya mereka diberi waktu untuk berpikir dan tidak didesak untuk segera pindah sementara mereka masih bingung harus kemana.

“Kasihanilah kami. Kalau kami ini orang mampu, kami juga tak mau tinggal di sini,” ucapnya.

Lelaki yang juga berasal dari Barabai ini mengaku tadinya bekerja di TPI Banjar Raya, tapi terpaksa berhenti karena usianya yang sudah tua dan ditambah kondisinya yang sakit-sakitan. Akibatnya, ia tak bisa lagi membayar sewa rumahnya di kawasan Teluk Tiram Darat.

“Saya lihat di sini ada tanah kosong yang bisa digarap, makanya saya pindah ke sini,” katanya.
Tapi kalau pemerintah bersikeras untuk menggusur rumahnya, ia menyatakan tak bisa berbuat apa.

“Sudah dibolehkan tinggal di sini selama ini, saya sangat berterima kasih,” ucapnya.

Pada tanggal 03 Februari 2010 lalu, Dinas Tata Kota Banjarmasin telah melayangkan surat teguran pertama yang isinya menyatakan bahwa bangunan liar di bawah Jembatan Basirih melanggar Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2009 tentang ketentuan izin mendirikan bangunan (IMB) dan keselamatan lalu lintas sehingga harus dibongkar paling lambat tujuh hari setelah surat dikeluarkan. Namun, hingga kemarin belum ada tanda-tanda penghuni kolong jembatan itu akan angkat kaki.

Ketua RT 9 Kelurahan Basirih Syamsir Alam mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan isi surat teguran tersebut kepada warga yang bermukin di bawah Jembatan Basirih.

“Mereka tentu kecewa dan meminta agar tidak digusur. Tapi kalau tetap dipertahankan, saya takut tambah banyak. Dilematis juga buat saya. Tapi apa boleh buat karena lahannya memang milik pemerintah. Mereka siap saja bila rumahnya dibongkar,” ujarnya.

Dituturkannya, sekitar empat bulan yang lalu petugas Satpol PP sudah sempat akan melakukan penggusuran, namun batal karena warga memohon diberi waktu.

Syamsir menyesalkan mengapa penertiban bangunan liar di bawah Jembatan Basirih baru dilakukan sekarang setelah jumlahnya semakin banyak.

“Saya sendiri bukannya mengizinkan mereka membangun rumah di sana, tapi saya juga tidak melarang. Saya sebagai manusia kan punya perasaan. Ketika mereka minta izin untuk menumpang hidup, saya tidak tega menolak. Lagipula mereka berjanji hanya untuk sementara sampai mereka memiliki uang untuk pindah,” cetusnya.

Ditambahkannya, ia juga sudah menasihati para warga yang kebanyakan pendatang itu bahwa mereka tak bisa selamanya tinggal di sana.

Mengenai rencana relokasi warganya yang akan kehilangan tempat tinggalnya itu ke Rusunawa di kawasan Pekauman, Syamsir mengungkapkan banyak di antara mereka yang merasa keberatan.

“Masalahnya mereka tidak memiliki pekerjaan tetap. Ada tempat tinggal tapi tidak ada pekerjaan bagaimana? Sebenarnya mereka ini punya rumah di kampung, tapi di sana mencari kerja sulit. Makanya mereka merantau,” katanya.

(liputan tanggal 07 Februari 2010)

Museum Wasaka, Sebuah Warisan Perjuangan Bagi Generasi Penerus Bangsa

0
Saat diresmikan oleh Ir. H. Muhammad Said, gubernur Kalimantan Selatan periode 1984-1995 pada 10 November 1991, Museum Wasaka hanya memiliki koleksi sekitar 77 buah. Kini, setelah hampir dua puluh tahun berlalu, benda-benda bersejarah yang disimpan di museum perjuangan rakyat Kalimantan Selatan tersebut jumlahnya sudah lebih dari dua ratusan. Apa saja?

NAZAT FITRIAH, Banjarmasin

Museum Wasaka tak ubahnya seperti sebuah rumah, ada ruang tamu, ruang tengah, serta dapur. Bedanya, perkakas di dalamnya adalah benda-benda kuno dan bernilai sejarah tinggi. Menurut keterangan Yudia, sang pemandu dari Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, sebelum dialihfungsikan menjadi museum, rumah Banjar Bubungan Tinggi yang terletak di Gang H. Andir, Kampung Kenanga Ulu, Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara tersebut memang merupakan sebuah rumah yang dihuni oleh penduduk. Sebagai upaya konservasi bangunan tradisional, rumah itu lantas dibeli oleh pemerintah daerah seharga Rp 25 juta dan dijadikan museum khusus untuk menyimpan koleksi yang berkaitan dengan sejarah perjuangan para pejuang banua, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan. Museum itu diberi nama Wasaka, singkatan dari Waja Sampai Ka Puting yang merupakan moto perjuangan rakyat Kalimantan Selatan.

Sejak awal didirikan, Museum Wasaka direncanakan akan menampilkan koleksi yang melingkupi lima babak sejarah, yaitu periode Perang Banjar, periode perintis kemerdekaan dan zaman pendudukan Jepang, periode revolusi fisik, periode pengisian kemerdekaan, serta periode orde baru. Namun, yang terealisasi hingga kini baru satu babak saja, yakni periode revolusi fisik. Itupun masih sebagian saja koleksinya yang berhasil dikumpulkan. Meski demikian, pengumpulan koleksi lainnya serta pembangunan gedung museum yang lebih representatif terus diupayakan oleh pemerintah daerah dan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan selaku pengelola, sesuai dengan amanat sang inisiator, H.M. Said.

Nah, apa sajakah ”isi perut” Museum Wasaka?

Seperti disebutkan sebelumnya, Museum Wasaka saat ini hanya berisikan benda-benda bersejarah yang terkait dengan periode revolusi fisik, yaitu perjuangan mengembalikan Kalsel ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang tahun 1946 hingga 1949. Pasca disepakatinya perjanjian Linggarjati pada tanggal 15 Nopember 1945, wilayah Indonesia mengerucut menjadi terbatas hanya pada kawasan Pulau Jawa, Madura dan Sumatera. Rakyat Kalsel rupanya tidak rela hal itu terjadi dan ingin tetap menjadi bagian dari NKRI. Perjuangan pun meletus hingga pada tanggal 17 Mei 1949 di Kandangan Bapak Gerilya Kalimantan, Brigjen H. Hassan Basry atas nama Rakyat Kalimantan Selatan memproklamasikan berdirinya pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan yang melingkupi seluruh wilayah Kalimantan Selatan sebagai bagian dari wilayah RI sesuai Proklamasi kemerdekaaan 17 agustus 1945.

Seset kursi rotan yang dulunya pernah digunakan para pejuang untuk bermusyawarah menyusun strategi dan menetapkan susunan pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan yang sebelumnya berada di sebuah rumah di daerah Durian Rabung Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta sebuah meja marmer tempat Hassan Basry menulis surat-surat penting ketika beliau mengkoordinasikan para pejuang di pedalaman Kabupaten Hulu Sungai Tengah menjadi pengisi ruang depan Museum Wasaka. Sementara dindingnya dihiasi foto-foto gubernur Kalsel dari masa ke masa, mulai dari gubernur pertama Ir. PHM Noor hingga gubernur saat ini Rudy Ariffin. Selain itu, ada pula pajangan berupa lambang-lambang kabupaten/kotamadya di Kalimantan Selatan.

Memasuki ruang tengah yang disekat menjadi tiga, lebih banyak lagi benda-benda bersejarah yang dipamerkan. Ada peralatan dapur umum yang dulu mengiringi pergerakan para pejuang, seperti piring, panci, dan periuk serta sejumlah perlengkapan markas untuk menunjang kegiatan di lapangan dan administrasi pejuang seperti mesin tik, radio, dan kamera antik. Kerangka sepeda yang sudah tidak utuh lagi serta sebuah mesin kapal yang dulu membantu transportasi para pejuang juga ada. Tidak ketinggalan replika baju dan ransel asli milik Hassan Basry tempat ia menyimpan segala perlengkapan yang selalu dibawanya, serta peci yang dikenakan para pejuang sebagai identitas kesatuan mereka.

Kemudian, jalannya pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan RI di Kalsel selama tahun 1946-1949 disajikan melalui foto-foto dan beberapa diorama atau miniatur tiga dimensi. Ada pula peta timbul yang menunjukkan lokasi-lokasi pertempuran yang diletakkan tepat di tengah-tengah ruangan.

Yang paling menarik adalah koleksi senjata yang dulu digunakan para pejuang untuk melawan penjajah. Mulai dari yang tradisional seperti sangkur, kapak, keris, sumpit, mandau, samurai, dan bambu runcing, sampai yang modern seperti pistol, senapan, dan granat hasil rampasan dari tangan penjajah Untuk mengimbangi kekuatan penjajah yang tangguh karena didukung persenjataan yang lebih canggih, para pejuang melakukan berbagai cara, termasuk mendirikan bengkel senjata untuk menciptakan berbagai senjata api rakitan dalam jumlah besar dengan memanfaatkan bahan-bahan bekas yang tersedia. Replika bengkel senjata ini sendiri dapat dinikmati pengunjung di dapur alias ruangan paling belakang museum. Di sana juga ditempatkan sebuah beduk yang dulu difungsikan sebagai sarana untuk mengumumkan situasi aman atau gawat. Jika beduk dipukul terus-menerus, tandanya pasukan penjajah akan tiba. Jika dipukul satu-satu, itu berarti keadaan aman.

Tak cukup sampai di situ, para pejuang ternyata juga mengandalkan bantuan jimat, senjata, dan pakaian khusus yang diyakini memiliki kekuatan magis. Umumnya, benda-benda ini berbau Islam. Misalnya, jimat berupa Alquran mini dan serban yang telah dirajah dengan ayat-ayat suci Alquran.

Untuk melengkapi, di Museum Wasaka juga disimpan sejumlah buku, makalah, tulisan, serta dokumen yang terkait dengan perang kemerdekaan di Kalsel.

Museum Wasaka dibuka setiap hari kecuali hari Senin. Pengunjung bisa datang pada hari Selasa sampai Kamis pukul 08.30-13.30, hari Jumat pukul 08.30-10.30, hari Sabtu pukul 08.30-12.30, dan hari Minggu pukul 08.30-13.30.

“Tapi kalau mau datang di luar jam itu juga bisa meski kami tidak ada. Karena ada penjaga yang menjaga museum 24 jam. Tinggal minta dibukakan pintunya, pengunjung bisa datang kapan saja,” tutur Yudia.

Untuk bisa masuk, pengunjung tidak perlu membayar sepeser pun alias gratis.

“Namun, kalau yang datang rombongan, kami terkadang menarik bayaran sekadarnya untuk biaya kebersihan. Terutama kalau rombongan anak SD karena mereka sering buang sampah sembarangan di dalam museum, padahal bak sampah sudah disediakan. Uangnya nanti akan diberikan kepada petugas kebersihan,” imbuh Yudia.

Belum Penuhi Syarat Permuseuman
Museum Wasaka adalah warisan perjuangan yang sangat berharga bagi generasi penerus bangsa agar mereka dapat selalu mengenang dan menghayati nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Namun, untuk mengembangkannya, Ketua Badan Pengelola Museum Wasaka Drs. H. Syarifudin mengatakan hal itu sangat sulit. Apa pasalnya?

Sebenarnya, keberadaan Museum Wasaka saat ini belum memenuhi syarat-syarat permuseuman. Syarifudin menjelaskan bahwa museum seharusnya berada dekat dengan penduduk dan mudah dijangkau.

“Tadinya Museum Wasaka hendak dibangun di Kilometer 17. Desainnya sudah dibuat berdasarkan studi banding yang kami lakukan ke daerah-daerah lain. Tapi mendadak Gubernur H.M. Said waktu itu menyuruh saya untuk menyiapkan Museum Wasaka di Sungai Jingah dalam jangka dua bulan,” tutur mantan Kepala Museum Lambung Mangkurat Banjarbaru ini.
Dasar pemikirannya adalah yang penting museumnya bisa berdiri dulu karena Kalsel sama sekali belum memiliki museum perjuangan seperti halnya daerah lain. Harapannya, agar generasi sekarang mengetahui bahwa Indonesia tidak akan bisa merdeka tanpa pengorbanan para pejuang. Sedangkan bagaimana pengembangan selanjutnya, hal itu akan dipikirkan belakangan.

Syarifudin mengaku ia sebenarnya tidak setuju dengan rencana tersebut karena pada saat itu kawasan Sungai Jingah masih terisolasi dan hanya bisa dicapai melalui jalur sungai dengan menggunakan perahu karena jalan darat yang ada tadinya hanyalah jalan setapak yang becek sehingga sulit dilewati.

“Sampai-sampai ada orang dari Jakarta yang mengatakan bahwa Museum Wasaka itu benar-benar museum perjuangan karena untuk ke sananya saja pernuh dengan perjuangan,” celetuk lulusan pertama pendidikan Sejarah Universitas Lambung Mangkurat tahun 1974 ini sambil tertawa. “Tapi apa boleh buat. Demi terwujudnya Museum Wasaka, saya laksanakan saja perintah itu,” katanya.

Untungnya sejak sekitar empat atau lima tahun yang lalu, jalan darat yang ada diperbaiki. Jembatan dan dermaga pun dibangun sehingga akses menuju Museum Wasaka sekarang menjadi lebih mudah.

Meski demikian, masih ada permasalahan lain yang sampai saat ini tak kunjung ada penyelesaiannya, yakni fasilitas museum. Menurut Syarifudin, sebuah museum semestinya tidak hanya berupa ruang pameran saja, tapi juga harus memiliki ruang penyimpanan, ruang preparasi, ruang bimbingan dan edukasi, ruang kuratorial, serta auditorium.

“Soal ini sudah pernah saya sampaikan ke Biro Kesra sebagai pihak penyelenggara museum, tapi sampai sekarang tidak ada kejelasannya. Tahu-tahu yang dibangun rumah yang di belakang museum itu dan pembangunannya juga tanpa sepengetahuan Badan Pengelola. Seandainya diberi tahu, kami bisa mengarahkan sebaiknya dibangun apa,” keluh pria yang sudah berkecimpung di bidang permuseuman selama hampir 33 tahun itu.

Salah satu dari dua buah rumah yang dibangun itu kemudian dijadikan tempat tinggal penjaga museum dan yang satunya lagi difungsikan sebagai kantor sekaligus gudang penyimpanan koleksi Museum Wasaka yang tak bisa dipajang di ruang pameran karena keterbatasan tempat.
Ya, benda bersejarah yang dimiliki Museum Wasaka sebenarnya tidak hanya yang nampak di dalam ruang pamerannya saja. Itu baru sebagiannya, ada lebih banyak lagi yang menumpuk di gudang, bahkan yang berukuran besar dan sulit dimasukkan ke dalam gudang terpaksa diletakkan begitu saja di kolong museum. Diungkapkan Syarifudin, jumlah koleksi Museum Wasaka ini saat ini keseluruhannya mencapai empat ratus lebih dan terus bertambah karena tim koleksi juga terus melakukan pencarian.

“Koleksi yang terbaru ada beberapa jenis jimat, seperti jimat rantai babi, jimat kijang putih, dan babatsal (jimat yang diikatkan di pinggang),” ujarnya.

Sejumlah alternatif pernah diajukan Syarifudin untuk mengatasi kendala minimnya fasilitas ini, di antaranya perluasan museum dan pemindahan museum ke lokasi lain. Namun, ide tersebut semuanya mental.

“Saya juga tidak tahu alasannya,” ucapnya.

Padahal, Syarifudin sangat berharap Museum Wasaka dapat berkembang seperti rencana semula, yaitu menampilkan lima periode sejarah perjuangan menegakkan kemerdekaan RI di Kalsel, yakni sejak masa Perang Banjar hingga era Orde Baru.

Sulitnya mendapatkan koleksi, terutama yang berkaitan dengan Perang Banjar dan zaman perintis kemerdekaan, dikatakan Syarifudin sebagai kendala tersendiri juga dalam upaya mewujudkan rencana tersebut.

“Kebanyakkan pejuangnya kan sudah meninggal. Kalau dari orang biasa, kami tidak mau menerima, kecuali dari keturunan si pejuang,” katanya.

Di samping itu, pencarian ini juga membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sementara, Syarifudin membeberkan bahwa pemerintah daerah tidak menganggarkan dana khusus untuk pemeliharaan maupun pengembangan Museum Wasaka ini.

“Yang ada hanya dana bantuan. Kalau kami memerlukan dana, kami harus mengajukan permohonan ke Biro Kesra,” imbuhnya.

Ketiadaan anggaran khusus ini diakui Syarifudin cukup menyulitkan, terutama dalam hal pemeliharaan gedung. Lihat saja bagian bawah museum yang penuh dengan coretan-coretan tangan tidak bertanggung jawab.

Syarifudin menilai jika dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), pengelolaan Museum Wasaka akan lebih efektif. “Jadi, kami bisa memiliki anggaran sendiri dan mempertanggungjawabkannya sendiri,” ujarnya.

Mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2011 nanti, Syarifudin pun menaruh harapan besar agar penggantinya kelak dapat memenuhi semua asanya tersebut.

Dulu Seram, Sekarang Ramai
Bangunan tua pada umumnya sering diidentikkan dengan kesan mistis. Bagaimana dengan Museum Wasaka?

Sebelum jembatan Banua Anyar dan dermaga di depan museum di bangun, Museum Wasaka relatif jarang mendapatkan pengunjung. Selama itu, Yudia, pemandu dari Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan mengaku sering terjadi keganjilan di Museum Wasaka. Dengan lancar ia menuturkan sejumlah cerita seram.

“Kata orang sih penunggunya di sini seorang perempuan berambut merah. Ada yang pernah melihtnya duduk di teras,” kata Yudia mengawali kisahnya.

Ia sendiri pernah mengalami kejadian yang sampai sekarang masih membuatnya merinding jika mengingat kejadian tersebut.

“Waktu itu saya lagi memandu dua orang pengunjung, laki-laki, yang minta ditemani berkeliling museum. Tiba-tiba ada yang mencolek-colek saya dari belakang. Mulanya saya pikir pengunjung tadi yang iseng. Tapi saya langsung sadar bahwa kedua orang itu ada di depan saya dan di belakang saya tidak ada siapa-siapa,” kenangnya.

Tidak lama berselang, seorang pengunjung juga mengalami kejadian aneh.
“Ada yang melihat kaki yang sangat besar,” ujar Yudia.

Ada pula salah seorang penduduk sekitar yang pernah mendengar suara dari dalam museum seperti sepasukan prajurit yang tengah berbaris. Namun, tidak semua orang mempercayai kisah-kisah tersebut. Yudia menceritakan pernah ada orang yang ingin membuktikan keangkeran Museum Wasaka dengan cara menginap di dalam museum pada malam Jumat. Apa yang terjadi?

“Pagi-pagi waktu orang itu bangun, dia sudah ada di atas pohon di belakang museum,” sambungnya.

Namun, keanehan-keanehan semacam itu kini sudah langka ditemui, tepatnya pasca renovasi museum sekitar dua atau tiga tahun yang lalu serta ramainya pengunjungnya sekarang setelah akses menuju Museum Wasaka menjadi lebih mudah. Ada sekitar 30 sampai 40 pengungjung yang setiap harinya bertandang ke Museum Wasaka. Rombongan anak sekolah maupun mahasiswa datang silih berganti, terlebih di akhir pekan. Selain rekreasi, tujuan utama mereka adalah untuk menambah pengetahuan mengenai sejarah perjuangan menegakkan kemerdekaan di Kalsel.

Seperti dikatakan Salahudin, guru Biologi dan Muatan Lokal di SMA Negeri 4 Banjarmasin yang pada hari Kamis (04/02) lalu mengajak siswa-siswinya berkunjung ke Museum Wasaka. Ia bermaksud menunjukkan secara langsung kepada para muridnya itu apa yang telah mereka pelajari di kelas, seperti rumah Banjar Bubungan Tinggi dan bukti sejarah perjuangan di Kalsel.

“Museum Wasaka ini cukup mewakili aspirasi pendidikan,” ujarnya. Oleh karena itu, ia berharap Museum Wasaka dapat lebih dikembangkan lagi.

Sementara itu, salah seorang siswa kelas X A SMA Negeri 4 Banjarmasin yang ikut dalam rombongan, Rahmat Adiputra mengaku sangat tertarik dengan koleksi senjata yang ada di Museum Wasaka. Ia juga semua koleksi bersih dan terawat.

Hal senada turut diungkapkan Samlan, guru Olahraga SDN Banua Anyar 2 yang hari itu juga mengajak muridnya berkunjung ke Museum Wasaka setelah selesai berolah raga.

“Museum Wasaka sangat membantu untuk menambah pengetahuan para siswa. Kondisinya juga cukup bagus,” ujarnya.

Untuk lebih memasyarakatkan Museum Wasaka, Ketua Badan Pengelola Museum Wasaka Drs. H. Syarifudin mengungkapkan bahwa dua kali dalam setahun pihaknya selalu mengadakan pameran di berbagai daerah di Kalsel, yaitu setiap tanggal 17 Mei dan 17 Agustus. Pameran inilah yang menjadi kesempatan bagi koleksi Museum Wasaka yang tadinya hanya teronggok di gudang untuk dipamerkan.

Sementara terkait dengan tahun kunjungan museum yang dicanangkan pemerintah pada tahun 2010 ini, dengan bersemangat lelaki yang sudah berusia 75 tahun itu mengatakan bahwa Museum Wasaka akan mengadakan pameran bersama dengan Museum Lambung Mangkurat Banjarbaru pada ajang Kongres Budaya Banjar II di Gedung Sultan Suriansyah pada tanggal 04-07 April 2010 mendatang.

“Konsepnya sudah saya pikirkan, yaitu peranan orang Banua dalam perjuangan penegakkan kemerdekaan,” cetusnya.

Ditambahkan Syarifudin, di Kongres Budaya Banjar yang nanti akan dihadiri orang Banjar yang ada di perantauan, baik di dalam maupun luar negeri, koleksi yang nanti akan ditampilkan Museum Wasaka adalah yang bersifat budaya, terutama senjata-senjata tradisional dan jimat-jimat.

“Ini untuk menunjukkan keunikan perjuangan para pejuang Kalsel,” tutup Syarifudin.