Awas, Ayam Sakit Beredar!

Perusahaan Ayam Tak Mau Rugi

BANJARMASIN – Menurut para pengecer ayam di Banjarmasin, dalam satu tahun pasti ada masa dimana banyak ayam jatuh sakit, yakni ketika peralihan musim atau pancaroba. Layaknya manusia, ayam ternyata juga tak tahan dengan kondisi cuaca yang tak tentu. Yang mengejutkan, perusahaan supplier ayam tetap saja menjual ayam-ayam yang sakit karena tak mau rugi.

 “Justru perusahaan berusaha menjual ayam-ayam yang sakit itu secepatnya sebelum ayamnya mati,” ujar H Rudi, salah seorang broker sekaligus pengecer ayam yang berlokasi di Jl Pangeran Antasari Gg Sampurna Banjarmasin.

Ia pun menunjuk seekor ayam di kandang miliknya yang tampak tak sehat. Ayam itu diam saja dalam posisi berdiri seperti patung di antara ayam-ayam lain yang bergerak lincah. Matanya juga terlihat redup. Ditanya mengapa pihaknya tetap menerima ayam-ayam yang sakit, ia mengatakan itu untuk membantu perusahaan.

“Kalau perusahaan rugi, kami mau beli dimana lagi?” sambungnya.

H Rudi sendiri biasanya mendatangkan sekitar 3 ribu ekor ayam perhari dari sejumlah perusahaan di Banjarbaru, Pelaihari, dan Bati-Bati. Diungkapkannya, sejak bulan Desember 2011 lalu, rata-rata ada 200 ekor dari 1.000 ekor ayam mati setiap hari karena –menurutnya− pengaruh cuaca tadi. 

“Manusia saja bisa sakit kalau cuaca tidak tentu, apalagi ayam. Paling bagus kalau musim kemarau, soalnya ayam-ayam banyak makan dan minum sehingga cepat besar,” tuturnya.

Oleh pengecer, ayam-ayam yang sakit tapi masih hidup dijual kembali kepada para pedagang di pasar-pasar, namun dengan harga yang lebih murah. Umumnya para pedagang ini menerima ayam yang sudah disiangi, sehingga tak tahu pasti apakah ayam yang mereka beli dalam kondisi sehat atau tidak.

Salah seorang pedagang ayam di Pasar Lama, Umiati kemarin mengatakan bahwa ia biasanya memesan lewat telepon dari pengecer di Pasar Bim. Kemudian, daging ayam diantar dalam keadaan bersih.

“Tapi setahu saya kalau ayam-ayam yang sakit tidak dijual,” katanya.

Untuk memilih daging ayam yang baik, ia pun member tips, antara lain warnanya putih kemerahan, dagingnya kenyal, dan aromanya khas ayam segar.

Waspadai Ulin Ilegal

297 Jembatan Masih Berbahan Kayu

BANJARMASIN – Realisasi proyek perbaikan jembatan di Banjarmasin menghadapi banyak kendala. Seperti perbaikan jembatan di Jl Rawasari dan Jl Raya Beruntung Jaya yang mestinya dikerjakan pada tahun 2011 lalu, terpaksa molor ke 2012 karena terkendala masalah pembebasan lahan.

Kepala Dinas Bina Marga Kota Banjarmasin M Amin melalui Kabid Jembatan Uzni Erizal mengungkapkan, total dana yang disediakan pada tahun 2011 untuk pembangunan kedua jembatan ini sebesar Rp 7 miliar.

“Jembatan Pemurus (Jl Raya Beruntung Jaya, Red) sampai saat ini pembebasan lahan belum selesai. Sekitar seminggu lalu kami diskusi dengan Perumnas, kami sepakat dalam waktu dekat tetap lelang, sedangkan proses pembebasannya sambil jalan saja,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPRD Kota Banjarmasin.

Untuk jembatan Rawasari, ganti rugi tanah warga yang terkena pembebasan lahan baru dibayarkan pada akhir Desember 2011. Karena kesepakatan dengan warga sudah tercapai pada bulan November, proyek sempat dilelangkan. Tapi dari tiga penawaran yang masuk, menurutnya tidak ada yang memenuhi syarat sehingga lelang harus diulang.

Sementara itu, untuk pemeliharaan jembatan dialokasikan dana Rp 2,5 miliar. Sepanjang tahun 2011, Dinas Bina Marga melakukan pemeliharaan 34 buah jembatan kayu. Pemeliharaan rata-rata berupa penggantian lantai, pagar, dan tiang.

“Soal jembatan kayu ini kesannya seperti kami tidak bekerja, karena jumlahnya sangat banyak sedangkan dana pemeliharaan terbatas. Selain itu, jembatan kayu di Banjarmasin juga cepat rusak, bulan Maret atau April perbaiki, bulan Desember rusak lagi akibat volume lalu lintas yang makin berat dan over capacity, terutama di daerah timur dan selatan,” tuturnya.

Sedangkan penggantian jembatan kayu ke beton dan box culvert yang telah selesai pada tahun 2011 lalu mencapai 6 buah, termasuk penyelesaian pembangunan oprit Jembatan Mantuil yang sempat terseok-seok, juga karena masalah pembebasan lahan.

“Hanya saja ke depan pemeliharaanya perlu perhatian karena lengkungan jembatan cukup tinggi untuk menunjang lalu lintas sungai di bawahnya, sementara kualitas tanah di Banjarmasin jelek sehingga oprit jembatan akan cepat turun,” tambahnya.

Masalah lain, lanjutnya, keberadaan jembatan di Banjarmasin yang mayoritas masih terbuat dari kayu. Dibeberkannya, dari 412 buah jembatan yang ada, sebanyak 297 buah masih berbahan kayu ulin. Untuk mempermanenkannya, tentu tak bisa dilakukan sekaligus karena akan menyedot anggaran yang besar.

Di sisi lain, kayu ulin makin langka saja. Dalam perbaikan, pihaknya pun harus ekstra hati-hati untuk mewaspadai kontraktor nakal yang menggunakan kayu ilegal.

“Sejak 2011, kami sudah syaratkan kayu ulin harus mengantongi surat izin yang dikeluarkan pemilk HPH supaya tidak ada permasalahan hukum,” lanjutnya.

Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Banjarmasin A Zainudin Djahri yang diminta komentarnya kemarin membenarkan bahwa kayu ulin kian sulit didapat dan harganya pun sangat mahal. Selain itu, prosedur mendapatkan sertifikat kayu olahan (SKO) untuk kayu ulin begitu rumit.

“Dengan alasan-alasan itu, sebenarnya sekarang sudah tidak sesuai lagi jembatan pakai ulin. Untuk struktur jembatan harus pakai ulin yang besar, tapi yang ada saat ini ukurannya kecil dan umurnya muda. Itupun langka,” katanya.

Kalau pemerintah ingin meningkatkan tonase, sambungnya, sebaiknya memang jembatan kayu diganti dengan beton. Tapi untuk menghemat anggaran, menurutnya kayu dan beton bisa saja dikombinasi.

Rusmanadi Tunggu Edaran Pemko

Warga di Belakang Terminal Belum Bongkar Bangunan

BANJARMASIN – Sekitar Rp 4 miliar sudah digelontorkan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk pembebasan lahan warga yang tinggal di belakang Terminal Induk Km 6. Namun, hingga saat ini banyak warga yang belum membongkar bangunannya. 

Salah seorang warga, Rusmanadi mengakui bahwa ganti rugi tanah dan rumah sudah diterimanya. Namun, ia tidak langsung melakukan pembongkaran dengan alasan menunggu surat edaran untuk membongkar dari pemko. Selain itu, ia juga belum tahu akan pindah kemana.

“Mulai pang sudah dibongkar. Tapi sedikit demi sedikit, tidak bisa sekaligus karena saya juga belum tau mau kemana. Duitnya tinggal sedikit, dibayarkan utang,” tuturnya, kemarin.

Rusmanadi adalah satu dari 8 kepala keluarga (KK) yang menerima ganti rugi tahap pertama pada tanggal 21 Desember 2011 lalu. Untuk rumah dan tanahnya yang bersertifikat hak milik (SHM), ganti rugi yang diterimanya sekitar Rp 300 juta. 

“Kalau dibanding harga rumah di luar habis, belum lagi hilang usaha. Tapi mau tidak mau, kayak bapaksaan, katanya untuk kepentingan masyarakat,” tambahnya.

Di depan rumahnya, Rusmanadi membuka usaha bengkel dan warung makan kecil. Ia sendiri sudah tinggal di belakang terminal sejak delapan tahun lalu. 

Kepala UPTD Terminal Pal 6 M Yusuf Ridwan mengungkapkan, pihaknya sudah menghubungi Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) terkait masalah ini.

“Katanya satu bulan setelah menerima ganti rugi harus sudah membongkar. Sementara masih tarik ulur, nanti dikirimi surat dari Tapem,” ujarnya. 

Pihaknya berharap pembongkaran sudah rampung sebelum lelang proyek pemagaran, pengurukan, dan pembenahan sejumlah fasilitas terminal pada bulan Maret 2012.  

“Setelah dibongkar, dipagar supaya masyarakat tidak mengambil tanah terminal. Kalau tidak salah dianggarkan Rp 5 miliar untuk pengurukan, pemagaran, dan infrastruktur lain, apakah disemen atau batako,” tuturnya.

Ada 21 persil bangunan rumah dan warung yang terkena pembebasan lahan dalam rangka perluasan terminal ini. Pemberian ganti rugi dibagi beberapa tahap karena keterbatasan anggaran.  

Ganti rugi tahap kedua diserahkan berbarengan dengan pembebasan lahan Jl Veteran pada tanggal 28 Desember 2011 dan masih menyisakan 4 KK lagi yang membutuhkan anggaran sekitar Rp 1,65 miliar.

“Karena tidak berdiri di atas lahan negara, ganti rugi yang mencakup tanah dan bangunan diberikan dengan berpatokan pada PBB,” sambungnya. 

Untuk ganti rugi tanah, pemegang sertifikat hak milik (SHM) dihargai Rp 1,5 juta permeter persegi, segel adat Rp 1,2 juta permeter persegi, dan kwitansi Rp 900 ribu permeter persegi. Sedangkan besaran total ganti rugi bervariasi, yang terkecil Rp 2 juta dan terbesar Rp 483 juta. 

Selain bangunan di belakang terminal, pihaknya juga berencana membebaskan sekitar sembilan buah warung di sisi kanan terminal. Luas tanahnya 1.300 meter persegi dan masih dalam tahap nego.

“Luas tanah yang sudah dibebaskan 5.500 meter persegi. Ditambah tanah yang ada 1,2 hektare, dan yang masih nego  1.300 meter, jadi luas terminal seluruhnya nanti sekitar 1,8 hektare,” paparnya.

Sementara itu, Kabag Tapem Setdako Banjarmasin Ichwan Noor Chalik mengatakan bahwa menurut aturan, warga yang telah menerima ganti rugi diberi waktu satu bulan untuk membongkar sendiri bangunannya. Jika warga membandel, akan dilakukan pembongkaran paksa. 

“Untuk 4 KK yang belum dapat ganti rugi, kalau kata Bagian Keuangan oke, minggu depan langsung kita bayar,” ucapnya. 

2 Mobil Tanki LPG Rusak

BANJARMASIN – Pertamina tak berani memastikan kapan masalah kelangkaan elpiji di Kota Banjarmasin dapat teratasi. Jika sebelumnya cuaca dan kerusakan jalan di perbatasan Kalimantan Timur-Kalimantan Selatan jadi alasan terganggunya suplai elpiji ke Banjarmasin, kini masalah bertambah karena ada mobil skid tank pengangkut LPG curah dari Balikpapan yang mengalami kerusakan.

“Saya nggak bisa sampaikan detilnya, yang jelas dari 10 unit mobil ada dua yang rusak,” ujar Asistant Manager External Relation Pertamina Region VI Kalimantan Bambang Irianto kepada Radar Banjarmasin, kemarin.

Ia mengatakan bahwa jumlah armada yang tersedia terbatas, sehingga jika satu saja mengalami kerusakan akan berpengaruh besar.

“Telat satu hari saja, untuk menormalkannya perlu waktu lama,” katanya.

Oleh sebab itu, dua unit mobil skid tank pinjaman dari Pertamina Unit Pemasaran VII Makassar pun didatangkan untuk meminimalisir gangguan distribusi yang ditimbulkan. Selain itu, tabung kosong langsung diisi di Balikpapan untuk memperkuat stok di Banjarmasin.

Bambang sendiri menepis anggapan bahwa kelangkaan elpiji terjadi karena ketidaksiapan dalam mengantisipasi peningkatan konsumsi elpiji setelah adanya penerapan konversi.

“Sebelum konversi sudah siap, baik infrastruktur maupun kebutuhan gas,” tukasnya.

Ditekankannya, persoalan utama adalah pengiriman yang menggunakan angkutan darat. Belum lagi saat menyeberang, mobil skid tank pengangkut LPG harus menggunakan kapal tersendiri karena tidak boleh bercampur dengan manusia atau barang lainnya. Jamnya pun khusus. Disinggung kapan kelangkaan elpiji dapat teratasi, Bambang cuma menjawab secepatnya.

Soal harga elpiji di tingkat eceran yang melonjak, ia mengatakan bahwa pihaknya hanya bisa melakukan pengendalian di tingkat agen. Sedangkan pedagang eceran tidak masuk dalam rangkaian distribusi resmi.

Sales Representatif LPG Pertamina Region IV Kalsel Adi Bagus Haqqi menambahkan, kelangkaan elpiji yang berlangsung hingga saat ini masih disebabkan kendala yang sama.

“Ya jarak yang jauh, jalan yang kurang baik. Tapi sekarang ada penambahan armada, mudah-mudahan bisa sedikit membantu. Tapi apakah bisa normal, kita hanya bisa menunggu, ” katanya.

Ia meyakinkan bahwa kelangkaan elpiji tak terkait dengan stok.

“Memang, sejak program konversi digulirkan, konsumsi elpiji khususnya ukuran 3 kg meningkat rata-rata 20 persen perbulan. Tapi kita sudah maksimalkan yang ada,” sahutnya.

Pihaknya pun cuma bisa berharap mini depot elpiji di Kabupaten Batola dapat beroperasi secepatnya sehingga masalah yang membelit distribusi elpiji saat ini segera berlalu. Mini depot ini akan mendapat suplai dari Pulau Jawa dengan sistem distribusi dari kapal ke kapal. Kapasitas mini depot LPG ini sendiri diklaim mampu mencukupi kebutuhan Kalsel dan Kalteng.

Rotasi Pegawai Bikin KB Mandek

BANJARMASIN – Rotasi pegawai yang terlalu cepat menjadi salah satu kendala dalam keberhasilan program keluarga berencana (KB) di Kalimantan Selatan.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalsel Chamnah Wahyuni mengatakan, kondisi itu menyebabkan pelaksanaan program sering tersendat, bahkan tak jarang harus dimulai dari nol lagi.
“Di HST saya baru ngomong-ngomong sama pejabat SKPD KB-nya, berapa hari kemudian diganti. Begitu juga di Tabalong, Tanah Bumbu, dan Kotabaru. Itu membuat mandek karena orang baru pasti perlu belajar dulu,” keluhnya kepada sejumlah wartawan di kantornya, kemarin.
Hambatan lainnya adalah rasio petugas penyuluh lapangan (PL) KB yang belum ideal. Menurut Chamnah, rasio PL KB yang ideal adalah 1:2. Sedangkan yang terjadi di Kalsel, satu PL harus melayani 3-4 desa.
“Sebelumnya kami sudah advokasi ke bupati untuk menambah, tapi ada moratorium PNS dan larangan daerah untuk mengambil honorer karena belanja pegawai di daerah disinyalir mencapai 70 persen,” katanya.
Belum lagi jika bicara soal kepedulian pemerintah daerah. Dikatakannya, keberhasilan program KB sangat ditentukan oleh komitmen kepala daerah dan dukungan pemda. Oleh sebab itu, meski beberapa target BKKBN di tahun 2011 dapat tercapai, namun keberhasilan itu tidak diraih secara merata di seluruh kabupaten dan kota.
“Daerah yang paling rendah capaiannya adalah Kabupaten Tanah Laut. Sedangkan daerah yang prestasinya cukup bagus salah satunya Kota Banjarmasin,” ungkapnya.
Secara umum, pada tahun 2011 lalu Kalsel ditarget penambahan peserta KB baru sebanyak 153.498 orang, terdiri dari berbagai metode kontrasepsi. Sampai November 2011, realiasinya 149.130 orang atau 97 persen. Rinciannya, peserta KB IUD (spiral) sebanyak 2.146 orang dari target 2.041 orang,  KB Modus Operasi Wanita (MOW) sebanyak 842 orang dari target 806 orang, KB Modus Operasi Pria (MOP) sebanyak 343 orang dari target 223 orang, dan KB implan sebanyak 7.949 orang dari target 9 ribu orang.
“Sebenarnya implan paling digemari. Tapi karena mungkin dianggap gampang, jadi SKPD KB di kabupaten kota mendulukan target yang lain, makanya akhirnya ketinggalan. Tapi kita minta semua bergerak, sehingga ada tambahan 1.078 orang,” paparnya.
Sedangkan realisasi untuk KB suntik dan pil masing-masing 98,35 persen dan 96,79 persen. Pada tahun 2012, target peserta baru KB di Kalsel naik menjadi 172.260 orang. Pihaknya sendiri ingin lebih mendorong pertumbuhan peserta KB MOP.
“Kenapa MOP sudah tercapai 150 persen lebih tapi harus didorong? Karena tercapainya di kabupaten dan kota tertentu saja, masih ada yang belum,” tambahnya.
Adapun yang menjadi kendala rendahnya pencapaian MOP di sejumlah daerah di Kalsel adalah pro kontra dari sudut pandang agama terkait kehalalannya. Ada anggapan KB MOP bersifat permanen sehingga sebagian ulama mengharamkannya.
“Pertengahan Desember 2011 lalu kami sudah mengajak sebagian ulama MUI di Kalsel studi banding ke Situbondo. Setelah diskusi dengan MUI setempat, mereka menjadi terbuka,” ujarnya.

Rp 1 M untuk Bahas Perda

BANJARMASIN – Anggaran sebesar Rp 1 miliar telah disiapkan untuk pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) usul inisiatif DPRD Kota Banjarmasin pada tahun ini. DPRD Kota Banjarmasin mengusulkan 18 buah raperda dari 38 raperda yang masuk dalam program legislasi daerah (prolegda) 2012. Sisanya diusulkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin. Anggaran tersebut belum termasuk biaya studi banding ke luar daerah.
Sekretaris DPRD Kota Banjarmasin Aminudin Latif melalui Kasubag Perbendaharaan Edy wibowo kemarin mengungkapkan, dana Rp 1 miliar ini digunakan untuk belanja pegawai serta kegiatan legilasi yang meliputi pembuatan naskah akademik, penyusunan naskah raperda, dan konsultasi publik.
Sedangkan untuk perjalanan dinas luar daerah bagi anggota panitia khusus (pansus) DPRD Kota Banjarmasin dalam rangka studi banding raperda, disiapkan anggaran sebesar Rp 4 miliar.
Pada 2011, DPRD Kota Banjarmasin juga mengajukan 18 buah raperda inisiatif dengan besaran anggaran pembahasan dan studi banding yang tidak jauh berbeda. Secara keseluruhan, Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin mendapat alokasi dana hampir Rp 30 miliar dalam APBD Kota Banjarmasin 2012.
“Belanja tidak langsung atau belanja pegawai sekitar Rp 4,5 miliar, sisanya belanja langsung Rp 24,8 miliar,” ujarnya.
Belanja langsung ini digunakan untuk membiayai 24 program kerja. Beberapa diantaranya yang menyedot anggaran paling besar adalah pembahasan perda dan perjalanan dinas anggota dewan ke luar daerah. Ditanya berapa kenaikan anggaran perjalanan dinas tahun 2012, ia mengaku belum tahu persis karena rekap belum selesai.
“Kan perjalanan dinas tidak cuma untuk pembahasan perda, tapi ada workshop, kunjungan kerja, dan lain-lain . Tapi kemungkinan ada kenaikan dari tahun lalu,” tuturnya.
Tahun lalu, anggaran untuk seluruh perjalanan dinas anggota DPRD Kota Banjarmasin mendapat alokasi Rp 13,6 miliar, terbagi menjadi perjalanan dinas dalam daerah Rp 382 juta dan luar daerah Rp 13,2 miliar. Sampai bulan Desember 2011, realiasasi dana perjalanan dinas luar daerah mencapai Rp 10 miliar atau sekitar 80 persen.
Sementara itu, agenda “jalan-jalan” anggota DPRD Kota Banjarmasin di awal tahun 2012 ini cukup padat. Diawali dengan kegiatan workshop dalam rangka peningkatan kapasitas pada tanggal 9-12 Januari, disusul kunjungan kerja komisi pada akhir bulan nanti.

Pungutan Sekolah Masih Marak

Disdik Ancam Sanksi Kepala Sekolah
 

BANJARMASIN – Selain untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diharapkan dapat membebaskan pungutan di lingkungan SD dan SMP negeri. Terlebih pada tahun 2012 ini, alokasi dana BOS 2012 naik signifikan.
Pada praktiknya, pungutan di lingkungan sekolah selama ini masih marak terjadi, misalnya pada penerimaan siswa baru. Dari penelusuran Radar Banjarmasin di sebuah SMP negeri di Kecamatan Banjarmasin Tengah, setiap siswa baru harus menebus berbagai atribut sekolah seperti kaos kaki, topi, dasi, baju olahraga, dan kain sasirangan dengan jumlah sekitar Rp 500 ribu.
Bagi siswa pindahan yang masuk di tengah-tengah tahun ajaran, pungutan yang dikenakan lebih besar lagi. Salah satu orang tua yang kebetulan ditemui tengah mendaftarkan anaknya baru-baru tadi diminta membayar sejumlah uang dengan dalih biaya pengadaan meja dan kursi siswa serta sumbangan pengembangan sekolah yang totalnya mencapai jutaan rupiah.
Di samping itu, pada tahun ajaran 2011/2012 sekolah ini juga menarik sumbangan dari siswa untuk kepentingan pembangunan kantin. Sumbangan dikenakan kepada seluruh siswa kelas satu sampai kelas tiga dengan besaran setengah juta rupiah lebih. Sumbangan bisa dicicil beberapa kali.
“Ini hasil kesepakatan komite sekolah,” kata salah seorang tenaga kependidikan di sekolah tersebut.
Sebenarnya, dalam petunjuk teknis penggunaan dana BOS, siswa tidak dilarang memberikan sumbangan sukarela. Tapi kebijakan ini hanya ditujukan bagi siswa mampu. Itupun harus bersifat ikhlas, tidak terikat waktu dan tidak ditetapkan jumlahnya, serta tidak mendiskriminasikan mereka yang tidak memberikan sumbangan. Nyatanya, salah seorang siswa dari keluarga tidak mampu mengaku tetap membayar sumbangan itu. Padahal, ayahnya hanya bekerja sebagai buruh bangunan. 
“Sudah dilunasi, dua kali bayar,” ucap siswi kelas dua yang tergolong berotak encer itu.
Selain sumbangan pembangunan kantin, pada tahun ajaran sebelumnya sekolah ini juga pernah mengadakan sumbangan sejenis, tapi untuk pengadaan meja dan kursi siswa.
Di salah satu SMP negeri lainnya di Kecamatan Banjarmasin Barat, salah satu orangtua murid mengaku bahwa setiap semester baru anaknya harus membeli buku lembar kerja siswa (LKS) dari guru. Harganya berkisar antara Rp 15 ribu-Rp 20 ribu perbuah. Hal ini sudah terjadi sejak anaknya duduk di kelas satu hingga sekarang kelas tiga. 
“Nggak ngerti juga kenapa, pokoknya harus beli LKS dengan guru,” katanya.
Padahal, jual beli LKS di lingkungan sekolah telah dilarang, apalagi jika siswa membeli dari guru. Selain itu, LKS juga bukan merupakan barang wajib. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 2 tahun 2008 tentang Buku, hanya disebutkan tentang buku teks wajib, buku pengayaan, dan buku referensi. Sedangkan LKS hanyalah media untuk memperdalam materi pembelajaran karena isinya banyak soal-soal, bukan informasi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin M Amin membenarkan ada sebagian sekolah yang masih memungut. Sekolah-sekolah tersebut adalah sekolah swasta yang tidak mengambil dana BOS.
“Kalau sekolah negeri, sudah wajib 9 tahun tidak boleh ada pungutan kecuali RSBI. Kalau swasta masih mungkin ada yang pungutan. Tetapi kalau negeri kayaknya sudah tak ada lagi,” ujarnya kemarin.
Amin berencana pada bulan Februari mendatang, akan memanggil semua kepala sekolah di Banjarmasin. Seandainya sesudah pertemuan masih ada yang melakukan pungutan, maka kepala sekolahnya akan dimonitor.
“Pertemuan tersebut akan menjelaskan mengenai BOS. Kalau kepala sekolah masih ada memungut, maka akan dilihat dulu. Masih memungut juga, akan dapat sanksi,” tegasnya.
Sedangkan anggota Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin Mursyid berpendapat kalau komite sekolah sebagai perwakilan orangtua siswa sudah sepakat, maka tidak bisa lagi disebut sebagai pungutan.
“Kalau pungutan itu sifatnya memberatkan dan memaksa, tidak tebang pilih baik miskin dan kaya. Tapi tidak bisa disebut pungutan jika ada kesepakatan komite selaku wakil orangtua murid dengan sekolah,” ucapnya.